Bank pelat merah permudah pembayaran pajakBank pelat merah permudah pembayaran pajakSelasa 16 Jul 2019 14:10Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) pada peringatan Hari Pajak bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bentuknya, Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto create ID billing.selengkapnya

 Bank bjb dan Puluhan Bank Nasional Sepakati Pembayaran Pajak OnlineBank bjb dan Puluhan Bank Nasional Sepakati Pembayaran Pajak OnlineSenin 19 Nov 2018 14:16Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb)bersama puluhan bank pembangunan daerah (BPD), bank BUMN, dan perbankan swasta menyepakati kerja sama pembayaran pajak online dengan Polri dan Jasa Raharjaselengkapnya

 Peringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanPeringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanSelasa 16 Jul 2019 14:04Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

 Pacu Kendaraan Listrik, Kemenperin Usulkan Insentif PajakPacu Kendaraan Listrik, Kemenperin Usulkan Insentif PajakRabu 1 Ags 2018 15:20Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri yang memproduksi kendaraan listrik dan perusahaan yang mengembangkan teknologi baterai dan motor listrik untuk penggeraknya. Upaya ini guna memacu produktivitas dan daya saing sekaligus memperkuat struktur manufakturnya.selengkapnya

 Darmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasDarmin Belum Mau Teken Revisi Aturan Cost Recovery MigasSabtu 22 Okt 2016 08:03Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih perlu bersabar dalam menerapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 untuk menggairahkan bisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penyebabnya, hingga kini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum meneken draf final revisi aturan tentang cost recovery (penggantian biaya talangan kontraktor migas)selengkapnya

 Ini syarat pengusaha bisa mendapatkan pengurangan pajak hingga 300%Ini syarat pengusaha bisa mendapatkan pengurangan pajak hingga 300%Kamis 1 Ags 2019 14:23Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Tujuannya untuk mengembangkan industri di Indonesia.selengkapnya

 Perluasan Insentif Pajak Bisa Dongkrak Pengembangan Industri KreatifPerluasan Insentif Pajak Bisa Dongkrak Pengembangan Industri KreatifJumat 26 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Insentif pajak yang diberikan pemerintah dinilai sudah tepat untuk mendorong investasi dan inovasi. Namun, akan lebih baik lagi jika cakupan industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini.selengkapnya

 RI Minta India Turunkan Bea Masuk Produk SawitRI Minta India Turunkan Bea Masuk Produk SawitRabu 27 Feb 2019 14:30Ridha Anantidibaca 802 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia mendesak India untuk menurunkan tarif bea masuk produk minyak kelapa sawit olahan (refined, bleached, and deodorized palm oil/RBDPO) asal Indonesia.selengkapnya

 Mobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenMobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenKamis 24 Okt 2019 10:14Ridha Anantidibaca 604 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019.selengkapnya

 Kemenkeu beri fasilitas pajak untuk kontraktor kontrak bagi hasil migasKemenkeu beri fasilitas pajak untuk kontraktor kontrak bagi hasil migasSelasa 3 Sep 2019 09:20Ridha Anantidibaca 1004 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.selengkapnya

 Pusdiklat Bea Cukai Menuju WCO Regional Training Center Asia PasifikPusdiklat Bea Cukai Menuju WCO Regional Training Center Asia PasifikSenin 29 Jul 2019 15:02Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Rionald Silaban berharap Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea Cukai dapat ditetapkan sebagai World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) untuk kawasan Asia Pasifik. Harapan ini disampaikan ketika ia menerima kunjungan Sekretaris Jenderal WCO Kunio Mikuriya dan Head of WCO Regional Office for Capacity Building (ROCselengkapnya

 Bea Cukai Mulai Terapkan Pengiriman Dokumen Ekspor-Impor Secara OnlineBea Cukai Mulai Terapkan Pengiriman Dokumen Ekspor-Impor Secara OnlineRabu 2 Jan 2019 14:43Ridha Anantidibaca 752 kaliSemua Kategori

Memasuki awal 2019, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki strategi baru dalam rangka merespons tuntutan industri yang sudah memasuki tahap industri 4.0. Salah satunya dengan menerapkan sistem online pengiriman dokumen impor, ekspor, dan manifest secara menyeluruh mulai 1 Januari 2019.selengkapnya

 Kemenkeu Siap Bebaskan PPN Enam Jenis Ekspor JasaKemenkeu Siap Bebaskan PPN Enam Jenis Ekspor JasaJumat 28 Sep 2018 16:14Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penambahan enam jenis ekspor jasa yang akan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai alias PPN 0 persen. Penambahan enam ekspor jasa ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.selengkapnya

 Tekan Pengangguran, UMKM Dapat Keringanan PajakTekan Pengangguran, UMKM Dapat Keringanan PajakRabu 1 Jun 2016 17:29Administratordibaca 1621 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaji keringanan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran fiskal ini akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan keringanan pajak ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor mikro. Apalagi UMKM menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan produsen besar.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestyDarmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestySenin 11 Jan 2016 15:53Administratordibaca 1933 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya

 Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas Nikmati Sejumlah InsentifKontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas Nikmati Sejumlah InsentifSenin 2 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali memberikan keringanan fiskal untuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas.selengkapnya

 Wah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetWah! Bayar Pajak dan PNBP Kini Bisa Lewat Tokopedia, Bukalapak, dan FinnetSenin 26 Ags 2019 11:37Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Jumat (23/8/2019), meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan pengembangan dari MPN G2. Tiga e-commerce fintech yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet digandeng sebagai lembaga persepsi dalam platform ini.selengkapnya

 Kunjungi Gubernur Kalbar, Bea Cukai Ajak Tingkatkan SinergiKunjungi Gubernur Kalbar, Bea Cukai Ajak Tingkatkan SinergiKamis 18 Apr 2019 09:40Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Jajaran Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mengunjungi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (9/4) lalu. Kunjungan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara instansi pemerintah dan pemerintahan daerah setempat.selengkapnya

 Tingkatkan Devisa, Kemenpar Usul Regulasi VAT Refund Wisman DirevisiTingkatkan Devisa, Kemenpar Usul Regulasi VAT Refund Wisman DirevisiJumat 12 Okt 2018 14:53Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Tahun ini devisa dari wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan meningkat US miliar (naik 20% dibanding 2017). Untuk meningkatkan perolehan devisa tersebut, Kementerian Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata mengusulkan revisi regulasi VAT Refund wisman.selengkapnya

 27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTP27 Sektor Industri Nikmati Fasilitas BMDTPSenin 21 Mei 2018 10:53Ridha Anantidibaca 946 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018 pada Februari lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industri pembuatan lead ingot, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :