HIPMI: Amnesti Pajak Bisa Perbaiki Ekonomi NegaraHIPMI: Amnesti Pajak Bisa Perbaiki Ekonomi NegaraRabu 27 Jul 2016 11:55Administratordibaca 980 kaliSemua Kategori

Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani turut mengapresiasi ketegasan pemerintah yang tampak responsif dalam mengawal tax amnesty. Ia menilai, langkah pemerintah dalam mengeluarkan amnesti pajak bisa menambah pendapatan negara.selengkapnya

 Hari Ini Analis Saham Urai Aturan Inti UU Tax AmnestyHari Ini Analis Saham Urai Aturan Inti UU Tax AmnestyRabu 29 Jun 2016 22:37Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak) secara resmi pada Selasa (28/6/2016). Melalui peraturan tersebut, wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah Tarif dibagi menjadi 3 kategori yaitu:selengkapnya

 Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakMenakar Potensi Nyata Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 11:20Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

 Saran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSaran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSenin 30 Mei 2016 16:27Administratordibaca 1335 kaliSemua Kategori

Terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pengamat perpajakan Darussalam mengingatkan, tarif tebusan antara deklarasi aset dan repatriasi modal, harus ada pembedaan yang signifikan. "Jadi yang memasukkan datanya atau yang melakukan repatriasi modal itu lebih rendah tebusannya daripada yang hanya sekadar deklarasi," kata Darussalam melalui rilis kepada media di Jakartaselengkapnya

 Tarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiTarif progresif tanah diperkirakan tumbuhkan sektor propertiKamis 9 Feb 2017 15:59Ajeng Widyadibaca 794 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (Persero), Maryono, memperkirakan penerapan skema tarif pajak progresif kepemilikan tanah tidak produktif dapat mendorong pertumbuhan di sektor properti.selengkapnya

 Menteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriMenteri Agraria: Pajak Progresif Kecualikan Kawasan IndustriSelasa 7 Feb 2017 10:46Ajeng Widyadibaca 584 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya (idle) dipastikan tidak akan mengganggu investasi. Pasalnya, pajak progresif dikecualikan untuk kawasan industri dan kawasan yang tanahnya memiliki perencanaan bisnis jelas.selengkapnya

 Polri Jadi Beking Petugas PajakPolri Jadi Beking Petugas PajakRabu 20 Jan 2016 11:59Administratordibaca 1763 kaliSemua Kategori

"Di masa lalu, petugas pajak dihadapkan oleh preman WP. WP malah mengancam terserah mau ditagih atau tidak, saya punya beking ini itu. Tapi petugas pajak tidak punya bekingan, sehingga ini menyulitkan kami," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/01/2016)selengkapnya

 Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanSenin 20 Sep 2021 10:10Ridha Anantidibaca 2126 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

 Soal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSoal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSelasa 27 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Riuh rendah soal melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Kalah dari Tokelau dan Samoa, Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah Se-Asia PasifikKalah dari Tokelau dan Samoa, Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah Se-Asia PasifikJumat 24 Jul 2020 14:41Ridha Anantidibaca 619 kaliSemua Kategori

Rasio pajak Indonesia lagi-lagi menempati posisi paling buncit dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.selengkapnya

 Kemenperin: Cukai Gula Akan Pengaruhi Pertumbuhan EkonomiKemenperin: Cukai Gula Akan Pengaruhi Pertumbuhan EkonomiJumat 21 Feb 2020 15:06Ridha Anantidibaca 645 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghitung serapan gula pada tahun ini akan lebih kecil lantaran sebagian pabrikan mulai meluncurkan produk rendah gula (less sugar). Namun, kementerian menilai pengenaan cukai gula akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

 PPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanPPN Turun, Kemenkeu akan Evaluasi KebijakanKamis 6 Feb 2020 09:18Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.selengkapnya

 Sah! Mulai 1 Januari 2020 tarif cukai tembakau naik rata-rata 21,55%Sah! Mulai 1 Januari 2020 tarif cukai tembakau naik rata-rata 21,55%Rabu 23 Okt 2019 11:09Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya mengesahkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang baru akan berlaku 1 Januari 2020 mendatang. Sikap tegas pemerintah ini merupakan langkah negara untuk menekan konsumsi rokok sekaligus menggenjot penerimaan.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Hingga Agustus Tumbuh 1,4 PersenPenerimaan Pajak Hingga Agustus Tumbuh 1,4 PersenKamis 26 Sep 2019 14:26Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga Agustus tercatat lebih rendah. Dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2019, pertumbuhannya 1,4 persen atau jauh lebih melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, 24,3 persen.selengkapnya

 Go Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif PajakGo Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif PajakJumat 6 Sep 2019 14:51Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan perusahaan go public dengan 40% sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat akan menikmati diskon tarif pajak penghasilan (PPh) lebih rendah sebesar 17%.selengkapnya

 Ada Kabar Baik buat Perusahaan Go Public dari Dirjen Pajak Nih...Ada Kabar Baik buat Perusahaan Go Public dari Dirjen Pajak Nih...Jumat 6 Sep 2019 11:04Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan perusahaan go public dengan 40 persen sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat akan menikmati diskon tarif pajak penghasilan (PPh) lebih rendah sebesar 17 persen.selengkapnya

 Perusahaan Asing Diketahui Membayar Cukai Rokok MurahPerusahaan Asing Diketahui Membayar Cukai Rokok MurahRabu 4 Sep 2019 13:11Ridha Anantidibaca 908 kaliSemua Kategori

Kelemahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/2018 sebagai revisi PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menciptakan celah yang membuat pabrikan rokok besar yang didominasi asing membayar tarif cukai murah, sehingga penerimaan negara tidak optimal.selengkapnya

 Sudah Tengah Tahun, Penerimaan Perpajakan Belum Capai 50%Sudah Tengah Tahun, Penerimaan Perpajakan Belum Capai 50%Rabu 28 Ags 2019 10:47Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga akhir Juli 2019 penerimaan negara dari perpajakan masih di bawah 50%. Penerimaan perpajakan tercatat 48,6%.selengkapnya

 Penerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakPenerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakSelasa 27 Ags 2019 15:30Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak yang diterima di Kas Negara pada semester I 2019 mencapai Rp 705,59 triliun dari yang ditargetkan sampai akhir 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Dukung JKN, Distributor Farmasi & Alat Kesehatan Dapat Percepatan RestitusiDukung JKN, Distributor Farmasi & Alat Kesehatan Dapat Percepatan RestitusiSenin 26 Ags 2019 11:47Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemerintah melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :