Ada 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakAda 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakKamis 12 Mei 2016 19:44Administratordibaca 1091 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Berdasarkan hasil penyisiran sementara ditemukan sebanyak 137 wajib pajak dalam dokumen tersebut, telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.selengkapnya

 Sambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi BangunanSenin 4 Feb 2019 11:30Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menghapuskan sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) bagi warga Kota Tangerang. Penghapusan denda PBB ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi Kota Tangerang ke 26 yang jatuh pada Kamis 28 Februari 2019.selengkapnya

 Catat, Ini Sanksi Penunggak Pajak Kendaraan yang Terjaring RaziaCatat, Ini Sanksi Penunggak Pajak Kendaraan yang Terjaring RaziaJumat 27 Jul 2018 15:13Ridha Anantidibaca 1007 kaliSemua Kategori

Warga penunggak pajak kendaraan bermotor yang terjaring razia tidak diberi sanksi berupa penilangan, tetapi mereka akan diminta langsung melunasi tunggakan pajak mereka di lokasi razia.selengkapnya

 Cenayang Ini Dipenjara karena Hindari PajakCenayang Ini Dipenjara karena Hindari PajakJumat 19 Jan 2018 13:28Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Seorang cenayang, Rabu (18/1), dijatuhi hukuman penjara 26 bulan setelah terbukti mencoba menghindari pajak. Pajak yang dimaksud dari pendapatan 3,5 juta dolar AS yang ia hasilkan setelah dari seorang wanita tua, yang disebut ingin dibersihkan dari roh jahat.selengkapnya

 MK segera keluarkan putusan uji materi UU Pajak Bumi dan BangunanMK segera keluarkan putusan uji materi UU Pajak Bumi dan BangunanRabu 9 Mei 2018 14:37Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan untuk pengujian Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan empat orang warga negara Indonesia.selengkapnya

 Mahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi UU PBBMahkamah Konstitusi gelar sidang uji materi UU PBBRabu 14 Mar 2018 14:49Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (14/3) siang ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.selengkapnya

 Presiden Jokowi Sidak Pelayanan Amnesti PajakPresiden Jokowi Sidak Pelayanan Amnesti PajakRabu 28 Sep 2016 19:51Administratordibaca 825 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jalan S Parman Jakarta Barat, Rabu pagi.selengkapnya

 Tax Amnesty : DJP Jabar Yakin Tembus Rp30 TriliunTax Amnesty : DJP Jabar Yakin Tembus Rp30 TriliunJumat 4 Nov 2016 09:55Administratordibaca 574 kaliSemua Kategori

Realisasi dana tebusan amnesti pajak di Jawa Barat diyakini akan menembus Rp30 triliun sesuai dengan target yang ditetapkan sampai akhir program pada 2017.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tax Amnesty untuk Seluruh WNISri Mulyani: Tax Amnesty untuk Seluruh WNISabtu 27 Ags 2016 11:28Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program tersebut akan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis data pajak ke depan, selain menambah setoran penerimaan pajak.selengkapnya

 Presiden Jokowi Terbang ke Jambi dan MedanPresiden Jokowi Terbang ke Jambi dan MedanKamis 21 Jul 2016 15:30Administratordibaca 1149 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/6) pagi, melakukan kunjungan kerja ke kota Jambi, Provinsi Jambi, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden akan meresmikan Bandar Udara Internasional Sultan Thaha dan melakukan sosialisasi pengampunan pajak.selengkapnya

 Badan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelBadan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelKamis 14 Feb 2019 10:58Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan menindak tegas wajib pajak bandel dengan memproses hukum agar penerimaan pajak daerah Rp501 miliar pada tahun ini bisa terpenuhi.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Penerapan AEoI tidak berbatas waktuDitjen Pajak: Penerapan AEoI tidak berbatas waktuKamis 13 Sep 2018 15:16Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Program pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah mulai berlangsung. Tujuan dari program AEoI ini adalah mendisiplinkan warga negara dan wajib pajak untuk berkontribusi dalam membayar pajaknya. Program ini dijadwalkan akan menjadi program tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan terus dilakukan tanpa batas waktu.selengkapnya

 Ditjen Pajak Segera Terima Data Keuangan WNI dari 79 NegaraDitjen Pajak Segera Terima Data Keuangan WNI dari 79 NegaraJumat 6 Apr 2018 11:31Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak bakal segera menerima informasi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari 79 yurisdiksi. Hal itu seiring dengan pemberlakuan kerja sama global pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Penunggak Pajak Masuk Radar Prioritas Tax AmnestyPenunggak Pajak Masuk Radar Prioritas Tax AmnestyJumat 14 Okt 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 790 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali penunggak pajak.selengkapnya

 Pemerintah Telusuri 800 Nama Wajib Pajak di Panama PapersPemerintah Telusuri 800 Nama Wajib Pajak di Panama PapersKamis 12 Mei 2016 18:21Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melakukan pemeriksaan terkait data wajib pajak yang disebut ‎ada dalam jurnal Panama Papers. Hasilnya DJP berhasil melakukan verifikasi atas 800 wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ‎ Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1.038 nama wajib pajak milik warga Indonesia yang terdapat dalam Panama Papers, DJP berhasil mengindentifikasi 800 wajib pajak.selengkapnya

 Terapkan AEoI, Ditjen Pajak Bisa Intip Belanjaan WNI di Luar NegeriTerapkan AEoI, Ditjen Pajak Bisa Intip Belanjaan WNI di Luar NegeriJumat 15 Mar 2019 16:11Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Indonesia sudah mulai pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara. Lewat AEoI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mulai menerima data keuangan warga negara Indonesia di luar negeri yang merupakan potensi pajak.selengkapnya

 Pemprov DKI Bakal Datangi Rumah Penunggak Pajak Mobil MewahPemprov DKI Bakal Datangi Rumah Penunggak Pajak Mobil MewahJumat 29 Jun 2018 11:14Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan tenggat waktu kepada pemilik mobil mewah untuk membayar pajak kendaraannya hingga 31 Agustus 2018. Jika belum juga melunasi kewajibannya, Pemprov DKI bakal mendatangi satu persatu rumah pemilik mobil mewah.selengkapnya

 Dirjen Pajak Diusulkan Naik Status Jadi Setingkat MenteriDirjen Pajak Diusulkan Naik Status Jadi Setingkat MenteriKamis 21 Apr 2016 12:41Administratordibaca 1558 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi di pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar terutama dalam mengumpulkan pajak dari seluruh warga negara Indonesia demi percepatan pembangunan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk naik peringkat.selengkapnya

 Kantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKantor Pajak Ramai Warga yang Bertanya Soal Program Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 15:02Administratordibaca 1934 kaliSemua Kategori

Ketua Sub Tim Peneliti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang I, Aep Saepuloh mengatakan sejak diberlakukannya program pengampunan pajak (tax amnesty) pada Senin (18/7), antusiasme masyarakat terhadap program ini sudah mulai terlihat. "Untuk antusiasme sudah mulai terlihat. Secara umum mereka masih menanyakan informasi secara global, seperti apa itu tax amnesty, formulir-formulirselengkapnya

 Ada Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAda Uang WNI Rp 150 Triliun di Swiss yang Belum Ditarik ke RIAhad 16 Okt 2016 15:19Administratordibaca 1794 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah berjalan hampir 4 bulan masih terdapat sedikit kendala. Kali ini datang dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uang di Swiss dan kesulitan membawa pulang dananya ke negara ini karena terganjal masalah status pencucian uang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :