Kabar Baik bagi Eksportir! Sri Mulyani Bebaskan Tarif Jasa Surat Keterangan AsalKabar Baik bagi Eksportir! Sri Mulyani Bebaskan Tarif Jasa Surat Keterangan AsalKamis 1 Okt 2020 14:01Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Pemerintah membebaskan tarif jasa penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang berlaku di Kementerian Perdagangan (Kemendag).selengkapnya

 Belasan mobil mewah bermasalah ditemukan saat dilakukan razia pajakBelasan mobil mewah bermasalah ditemukan saat dilakukan razia pajakJumat 6 Des 2019 14:07Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Petugas Samsat Jakarta Utara bersama BPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan belasan mobil mewah bermasalah saat melakukan razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/12).selengkapnya

 Mulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakMulai Bulan Ini, PIB Resmi Sebagai Faktur PajakRabu 11 Sep 2019 15:12Ridha Anantidibaca 903 kaliSemua Kategori

Mulai bulan ini pemerintah resmi menerapkan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak seperti yang tercantum dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2019.selengkapnya

 Lunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianLunasi Pajak Dahulu, Urus Izin Sendiri KemudianJumat 30 Ags 2019 14:54Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Pembangunan daerah sejatinya berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan daerah, yakni melalui reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan.selengkapnya

 Penagihan Aktif Digencarkan untuk Optimalkan Penerimaan PajakPenagihan Aktif Digencarkan untuk Optimalkan Penerimaan PajakSelasa 2 Jul 2019 16:04Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Suban Pajak dan Retda) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) terus berusaha mendongkrak penerimaan pajak daerah di wilayahnya. Salah satunya dengan penyampaian surat paksa yang merupakan penagihan aktif.selengkapnya

 Pajak Surat Utang Infrastruktur Bakal Dipangkas Jadi 5 PersenPajak Surat Utang Infrastruktur Bakal Dipangkas Jadi 5 PersenJumat 21 Jun 2019 14:07Ridha Anantidibaca 650 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan bakal memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final atas bunga surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur dari 15 persen menjadi 5 persen.selengkapnya

 Restitusi pajak dipercepat, wajib pajak patuh bertambahRestitusi pajak dipercepat, wajib pajak patuh bertambahSenin 3 Des 2018 11:26Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Sejak Mei hingga Oktober 2018, pengajuan restitusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meningkat 266,2% atau sebanyak 3.274 permintaan dari pengajuan restitusi di periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 894 permintaan.selengkapnya

 Ini Tujuan Ditjen Pajak Bikin Daftar Prioritas PemeriksaanIni Tujuan Ditjen Pajak Bikin Daftar Prioritas PemeriksaanRabu 12 Sep 2018 13:53Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Itu tandanya, akan ada pemeriksaan kepada wajib pajak (WP) dalam rangka penggalian potensi.selengkapnya

 Pajak memburu non-peserta Tax AmnestyPajak memburu non-peserta Tax AmnestySenin 30 Jul 2018 14:34Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Anda tak ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016-2017 lalu? Bersiaplah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan siap mengudak data-data pajak Anda. Pajak akan menyigi kepatuhan Anda dalam membayaran pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Tunggu Jawaban DPR Soal Permohonan Jadwal Pembahasan Cukai PlastikBea Cukai Tunggu Jawaban DPR Soal Permohonan Jadwal Pembahasan Cukai PlastikSenin 4 Jun 2018 11:12Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pembahasan cukai plastik.selengkapnya

 Pemerintah Klaim Pengelolaan Piutang Pajak Makin KredibelPemerintah Klaim Pengelolaan Piutang Pajak Makin KredibelKamis 31 Mei 2018 09:38Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengklaim pengelolaan piutang pajak makin kredibel dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Administrasi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 Memburu Penunggak Pajak Kendaraan MewahMemburu Penunggak Pajak Kendaraan MewahRabu 30 Mei 2018 10:20Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mendatangi sejumlah rumah, apartemen, hingga diler di Jakarta. Aparat melakukan pemeriksaan door to door. Sasarannya, mendata kendaraan mewah yang belum bayar pajak.selengkapnya

 Jokowi Sudah Lapor SPT Lho! Terus Kamu Kapan?Jokowi Sudah Lapor SPT Lho! Terus Kamu Kapan?Selasa 27 Feb 2018 16:18Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Memasuki masa pelaporan Surat Pemberitahun (SPT) Tahun Pajak 2017, wajib pajak (WP) dari semua kalangan tak terkecuali Presiden Joko Widodo mulai melaporkan SPT mereka.selengkapnya

 PELAPORAN SPT: Ditjen Pajak Mulai Jemput BolaPELAPORAN SPT: Ditjen Pajak Mulai Jemput BolaKamis 15 Feb 2018 10:13Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Upaya jemput bola dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak atau WP.selengkapnya

 Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Selasa 16 Jan 2018 09:26Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Sri Mulyani: Kami Tak Segan Berikan Sanksi!Selasa 28 Nov 2017 14:00Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Peraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakPeraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakSelasa 28 Nov 2017 11:53Ridha Anantidibaca 2104 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya

 Ini Prosedur Wajib Pajak Lapor Harta Bebas Sanksi 200 PersenIni Prosedur Wajib Pajak Lapor Harta Bebas Sanksi 200 PersenSelasa 28 Nov 2017 10:03Ridha Anantidibaca 1397 kaliSemua Kategori

Sebagai tindak lanjut dari program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ‎165/PMK.03/2017. PMK ini mengatur soal prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan harta tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeuselengkapnya

 Pajak Ungkap WNI Beli Jam Ratusan Juta di Belanda, Kok Bisa?Pajak Ungkap WNI Beli Jam Ratusan Juta di Belanda, Kok Bisa?Senin 27 Nov 2017 13:18Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Beredar surat dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan perihal permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang sifatnya sangat segera kepada salah satu warga negara Indonesia (WNI).selengkapnya

 Peserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaPeserta Tax Amnesti Bisa Ajukan Keterangan Bebas PPh di KPP Mana SajaKamis 16 Nov 2017 10:59Ridha Anantidibaca 677 kaliSemua Kategori

Tenggat waktu fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas harta yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak, 31 Desember 2017, membuat Direktorat Jenderal Pajak memberi keleluasaan dalam mengurus hal tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :