Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah belum akan merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. "Belum, tentu belum. Target, target biasanya tidak direvisi. Ada punya kenyataannya nanti disesuaikan," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/5).selengkapnya
Pemerintah saat ini tengah membangun proyek infrastruktur pada berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan proyek infrastruktur ini tentunya membutuhkan dana yang begitu besar. Untuk itu, butuh peningkatan penerimaan negara pada sektor pajak yang saat ini tengah digenjot oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini isu pajak telah menjadi isu utama yang dilirik oleh dunia internasional. Padahal, selama ini isu tersebut selalu menjadi isu yang kurang menarik dan hanya menjadi pembahasan pada tingkat domestik.selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai industri perbankan mempunyai kapasitas yang besar untuk menampung dana repatriasi apabila kebijakan pengampunan pajak atau RUU tax amnesty disahkan menjadi undang-undang. Ketua Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon menjelaskan, dana repatriasi yang masuk ke instrumen keuangan bank nantinya dapat menambah daya saing industri perbankan.selengkapnya
Pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty tengah menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Namun, Ketua DPR RI, Ade Komaruddin menganggap, pro kontra tersebut menunjukkan masih sehatnya demokrasi di Indonesia. "Wajib dalam negara demokrasi diwarnai pro kontra. Justru kalaunggak ada, bertanya-tanya kalau ada pro saja atau kontra," kata pria yang akrab disapa Akom itu saat ditemui di Kompleksselengkapnya
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty berpotensi mencetak penerimaan negara setidaknya hingga USD 2.000 miliar atau setara Rp 26.560 triliun. Maka dari itu, penting bagi partai politik di parlemen untuk duduk bersama pemerintah membahas RUU ini. Dia menyayangkan, meski Pilpres masih berlangsung lama yakni 2019,selengkapnya
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan neraca perdagangan mengalami deficit karena ekspor Indonesia belum pulih atau masih stagnan. Belum pulihnya kegiatan ekspor Indonesia, kata Bambang, karena tidak terlepas dari perekonomian global yang masih belum pasti, sehingga permintaan terhadap produk Indonesia masih kecil.selengkapnya
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.selengkapnya
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, insentif seperti tax holiday tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengusaha. Sebab, insentif ini cenderung berefek lebih terhadap investasi atau penanaman modal dalam membangun perusahaan di Indonesia.selengkapnya
Demi meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC), Bea Cukai selenggarakan focus group discussion dengan tema “Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives The Revenue)â€, pada 16-17 Oktober di Kantor Pusat Bea Cukai.selengkapnya
Bea Cukai menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives the Revenue) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, 16-17 Oktober. Tujuannya meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC).selengkapnya
Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) Anggawira menyambut baik kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atas diperbolehkannya perusahaan pengguna virtual office menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini merupakan suatu oasis bagi para startup ataupun pengusaha di Indonesia demi kemajuan perekonomian.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya
Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berbondong-bondong menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk mengajukan pengampunan pajak.selengkapnya
Raut muka bahagia terlihat dari wajah sejumlah pengusaha setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (22/9) malam di Istana Negara. Harapan mereka agar lebih mudah mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty) berbuah hasil melegakan.selengkapnya
Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menindaklanjuti usulan pengusaha terkait perpanjangan waktu periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini terungkap dalam pertemuannya dengan sejumlah ekonom dan pengusaha, hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta.selengkapnya
Demi menarik pengusaha-pengusaha besar ilut tax amnestyDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mempersiapkan ruangan khusus untuk pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).selengkapnya
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani meyakini para pengusaha kakap segera mengikuti amnesti pajak atau pengampunan pajak pada September ini. Apalagi, tarif tebusan hingga September merupakan yang terendah.selengkapnya
Pemerintah menyatakan bahwa pengusaha tidak mau menaruh uangnya di deposito ketika mengikuti tax amnesti atau pengampunan pajak. Mereka ternyata lebih memilih instrumen lain dengan imbal hasil tinggi.selengkapnya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih optimistis target pengampunan pajak akan tercapai. Bahkan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjanjikan, mulai pekan depan, banyak pengusaha yang mulai mendaftar mengikuti program tax amnesty.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya