Pemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakPemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakSelasa 13 Sep 2016 10:15Administratordibaca 1059 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mengusulkan perpanjangan periode pertama amnesti pajak lewat mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR. Pemerintah lebih mengakomodasi pemberian kemudahan pengisian formulir kepada para pengusaha.selengkapnya

 Tutupi Kekurangan Pajak, Pemerintah Tak Cuma Andalkan Tax AmnestyTutupi Kekurangan Pajak, Pemerintah Tak Cuma Andalkan Tax AmnestySelasa 26 Jul 2016 07:52Administratordibaca 664 kaliSemua Kategori

Pemerintah tak hanya mengandalkan penerimaan negara dari Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) untuk menutup kekurangan pajak (shortfall). Pemerintah memperkirakan terjadi shortfall sebesar Rp 296,7 triliun di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.selengkapnya

 Ditjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintahDitjen Pajak simplifikasi NPWP bendahara pemerintahSelasa 4 Feb 2020 09:25Ridha Anantidibaca 795 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara, pengeluaran, penerimaan, dan/atau bendahara desa secara jabatan per 1 April 2020.selengkapnya

 Respons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruRespons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruSelasa 16 Jul 2019 14:37Ridha Anantidibaca 259 kaliSemua Kategori

Isu penarikan pajak terhadap perusahaan digital, termasuk perusahaan asing, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Namun, memajaki pelaku ekonomi digital bukan perkara mudah. Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi perpajakan baru untuk bisa mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.selengkapnya

 Dongkrak Penerimaan PajakDongkrak Penerimaan PajakKamis 17 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Untuk menghindari ketergantungan terhadap utang luar negeri, pemerintah disarankan menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiDilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiSelasa 6 Mar 2018 13:26Ridha Anantidibaca 1053 kaliSemua Kategori

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya

 Menanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanMenanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanSabtu 17 Des 2016 10:07Ajeng Widyadibaca 703 kaliSemua Kategori

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan DepanPemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan DepanSenin 11 Jan 2016 15:53Administratordibaca 1155 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (2) Pemerintah dan DPR Mulai Membahas Pekan Depan Menurut Misbakhun, saat ini DPR tinggal menunggu draf perbaikan RUU Pengampunan Pajak dari pemerintah dan Surat Presiden atau Amanat Presiden.selengkapnya

 Perpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaPerpanjangan Insentif Pajak Bisa Bantu Pelaku UsahaRabu 19 Ags 2020 14:45Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Kebijakan insentif pajak yang dilanjutkan pada tahun 2021 dinilai dapat membantu kalangan dunia usaha yang saat ini sedang kesulitan cash flow. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan adil bagi semua wajib pajak yang pada akhirnya membantupemulihan ekonomi.selengkapnya

 Jokowi Bakal Jorjoran Beri Insentif Pajak, Efektif Dongkrak Ekonomi?Jokowi Bakal Jorjoran Beri Insentif Pajak, Efektif Dongkrak Ekonomi?Rabu 19 Ags 2020 11:18Ridha Anantidibaca 238 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2021, menyampaikan, bakal memberikan sejumlah insentif perpajakan guna mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus Corona.selengkapnya

 `Pemerintah Kurang Optimistis Penerimaan Pajak Tahun Depan`Pemerintah Kurang Optimistis Penerimaan Pajak Tahun DepanSenin 27 Mei 2019 09:22Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid menilai, pemerintah kurang optimistis terhadap penerimaan perpajakan nasional. Kondisi ini terlihat dari target rasio pajak pada 2020 yakni 11,8 sampai 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan target pada APBN 2019 yang sebesar 12,2 persen PDB.selengkapnya

 Jokowi Resmi Tambah Beban Pajak FreeportJokowi Resmi Tambah Beban Pajak FreeportRabu 8 Ags 2018 15:02Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya resmi menambah kewajiban pajak untuk PT Freeport Indonesia dan perusahaan pertambangan mineral lainnya.selengkapnya

 BMW Tunggu Kepastian Pemotongan Pajak SedanBMW Tunggu Kepastian Pemotongan Pajak SedanJumat 16 Mar 2018 16:09Ridha Anantidibaca 843 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menurunkan pajak mobil sedan. Produsen mobil mewah BMW mengaku belum mendapat sosialisasi dari pemerintah.selengkapnya

 Meski Disahkan, Perjalanan UU Tax Amnesty Masih PanjangMeski Disahkan, Perjalanan UU Tax Amnesty Masih PanjangSelasa 7 Jun 2016 20:31Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Pemerintah nampaknya menaruh harapan besar terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah juga yakni tax amnesty bisa menjadi bantalan defisit APBN dengan perkiraan sumbangsih terhadap penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun. Namun harapan pemerintah tersebut dipandang tidak realistis. Pasalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakiselengkapnya

 Pemerintah Wajibkan ASN/TNI/Polri Gunakan e-FillingPemerintah Wajibkan ASN/TNI/Polri Gunakan e-FillingJumat 15 Jan 2016 13:46Administratordibaca 2309 kaliSemua Kategori

Melalui SE Menpan RB, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerintah untuk menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Pemerintah Belum Kantongi Calon Penerima Pengurangan PajakPemerintah Belum Kantongi Calon Penerima Pengurangan PajakRabu 8 Mei 2019 14:25Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengaku belum memiliki proyeksi daftar calon investor yang bakal menerima insentif pengurangan pajak hingga 200 persen alias super deduction tax. Padahal, proses penggodokan insentif sudah hampir rampung.selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok kebijakan kontraproduktifKenaikan cukai rokok kebijakan kontraproduktifSenin 28 Mei 2018 10:29Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok terlalu tinggi. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai bisa menjadi kontraproduktif yang justru merugikan bagi industri rokok dan negara.selengkapnya

 HOT BISNIS: Indonesia Punya Tax Amnesty, Singapura MeradangHOT BISNIS: Indonesia Punya Tax Amnesty, Singapura MeradangSenin 25 Jul 2016 14:55Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Belum genap satu bulan program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan, sudah banyak yang berusaha menjegalnya. Setelah Undang-Undang Tax Amnesty digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini Singapura berusaha 'menjegal' tax amnesty yang diberlakukan pemerintah Indonesia.selengkapnya

 Bantu Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Desember 2021Bantu Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Desember 2021Selasa 19 Jan 2021 14:24Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Covid-19 atau virus corona yang saat ini masih melanda dunia telah memberikan pengaruh terhadao kehidupan manusia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :