Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun sebesar 94,87% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak di tahun ini akan sekitar Rp 1.350,9 triliunselengkapnya

Tahun depan, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun atau tumbuh 16,78% dari penerimaan pajak tahun ini yang diperkirakan sebesar Rp 1.350,9 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan berkurang. Tahun ini penerimaan pajak diprediksi hanya mencapai Rp1.437,53 triliun atau 91% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.577,55 triliun.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Prospek penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan mengalami perbaikan dengan raihan penerimaan pada kuartal I/2018 - jika dikurangi dengan realisasi pengampunan pajak nonmigas tahun lalu - mengalami pertumbuhan sebesar 23,1%.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu pemberian fasilitas libur pajak atau tax holiday hingga 30 tahun lagi menjadi 50 tahun. Perpanjangan insentif pajak penghasilan (PPh) ini agar investor semakin berminat menanamkan modalnya ke industri yang berbasis ekspor ke depannya.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini rasio kepatuhan wajib pajak (WP) Badan tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu.selengkapnya

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak hanya naik 5,8% pada tahun depan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 target penerimaan pajak akhir tahun depan sebesar Rp 1.268,5 triliun.selengkapnya

Pemerintah Provinsi Jabar akan menaikkan tarif pajak kendaraan baru mulai tahun 2019. Kenaikan tarif pajak tersebut untuk mendongkrak pendapat asli daerah (PAD) di tahun depan.selengkapnya

Baru enam hari menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dia menganggap target penerimaan dalam anggaran tahun ini tidak kredibel dan tidak realistis. Hal ini dikarenakan basis perhitungan target penerimaan pajak masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan dua tahun sebelumnya.selengkapnya

Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan jauh dari target yang ditetapkan. Hingga Oktober 2019 saja baru terkumpul Rp 1.018,47 triliun atau 64,56% dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577 triliun.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation (CITA) melihat target penerimaan perpajakan tahun ini cukup berat. Pasalnya, pemerintah mesti mengejar pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga 19,8% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya mencapai Rp 1.315,9 triliun.selengkapnya

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Andry Asmoro memperkirakan shortfall pajak akan membaik tahun ini. Meski target penerimaan perpajakan naik 15% menjadi Rp1.498,9 triliun, dia meyakini realisasinya lebih baik dari tahun lalu.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) memperkirakan hingga akhir tahun penerimaan pajak akan mencapai 94% dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 1.424 triliun. Dimana, shortfall pajaknya diperkirakan sekitar Rp 80 triliun.selengkapnya

Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan urusan pajak menurun selama dua tahun terakhir. Dari catatan Komite Pengawas Perpajakan, jumlah pengaduan tahun lalu sebanyak 60. Bandingkan dengan angka di 2017 yang mencapai 77 pengaduan, atau 2016 yang mencapai 114 pengaduan.selengkapnya

PT Freeport Indonesia yang dikuasai oleh Freeport McMoran melakukan pengemplangan pajak selama puluhan tahun sejak beroperasi di tanah air melebihi 50 tahun.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9,6 triliun di tahun 2019. Angka ini naik sekitar 21,8% dari target tahun 2018 Rp 7,5 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Pemerintah melalui Rapat Paripurna ke-32 untuk menyetujui Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU yang baru ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.selengkapnya

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan stance yang cenderung ketat atau hawkish pada tahun depan. Meskipun pada tahun depan diyakini tekanan akan berkurang.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya