Pemerintah Belum Kantongi Calon Penerima Pengurangan PajakPemerintah Belum Kantongi Calon Penerima Pengurangan PajakRabu 8 Mei 2019 14:25Ridha Anantidibaca 856 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengaku belum memiliki proyeksi daftar calon investor yang bakal menerima insentif pengurangan pajak hingga 200 persen alias super deduction tax. Padahal, proses penggodokan insentif sudah hampir rampung.selengkapnya

 Menko Darmin Minta Seluruh Ekspor Jasa Bebas PajakMenko Darmin Minta Seluruh Ekspor Jasa Bebas PajakSelasa 9 Apr 2019 11:07Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Perluasan Pembebasan Pajak Ekspor Bisa Atasi Defisit Neraca Jasa?Perluasan Pembebasan Pajak Ekspor Bisa Atasi Defisit Neraca Jasa?Senin 8 Apr 2019 11:02Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan tarif 0%. Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku pada 29 Maret 2019.selengkapnya

 Darmin Sebut Insentif Pajak Vokasi Terbit 2 Bulan LagiDarmin Sebut Insentif Pajak Vokasi Terbit 2 Bulan LagiJumat 22 Mar 2019 09:46Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pemerintah siap menerbitkan insentif pajak untuk dunia industri yang siap terlibat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Insentif tersebut diberikan agar pelaku usaha tidak merasa sebagai beban dalam melaksanakan program pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Kesulitan Cari Solusi Penghapusan Pajak Produk PertanianPemerintah Kesulitan Cari Solusi Penghapusan Pajak Produk PertanianRabu 20 Feb 2019 14:31Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengaku kesulitan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk hasil pertanian yang digunakan di dalam negeri. Produk pertanian mulai dikenakan pajak setelah pengusaha kelapa sawit menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 kepada Mahkamah Agung.selengkapnya

 Pemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniPemerintah Putar Otak Agar PPN Pertanian Tak Beratkan PetaniRabu 20 Feb 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1399 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini tengah memutar otak untuk memikirkan sejumlah cara yang tepat agar keberadaan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertanian, tidak membebani petani.selengkapnya

 Rini Rayu Sri Mulyani Pangkas Pajak AvturRini Rayu Sri Mulyani Pangkas Pajak AvturKamis 14 Feb 2019 13:55Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi meminta beberapa menteri kabinet kerja untuk menghitung ulang harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina (Persero).selengkapnya

 Darmin: Pajak Avtur di Eropa Jauh Lebih TinggiDarmin: Pajak Avtur di Eropa Jauh Lebih TinggiKamis 14 Feb 2019 11:12Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Mahalnya harga avtur di Indonesia menjadi polemik. Pasalnya harga avtur di Indonesia disebut lebih mahal dibandingkan internasional. Itu disebabkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.selengkapnya

 Bea Cukai Jabar Targetkan 7 Kantor Buat Zona IntegritasBea Cukai Jabar Targetkan 7 Kantor Buat Zona IntegritasRabu 30 Jan 2019 11:31Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jabar mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat itu diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Lembaga Sertifikasi International Certification Services Managament (ICSM) Indonesia, Tonny Soenanto, di Kantor Kanwil DJBC Jabar, Selasa (29/1).selengkapnya

 Pelayanan di Kantor Bea Cukai Jabar Bersertifikat ISOPelayanan di Kantor Bea Cukai Jabar Bersertifikat ISORabu 30 Jan 2019 11:17Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Jabar baru saja menerima sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikasi ini menjadi satu-satunya untuk tingkat kanwil se-Indonesia.selengkapnya

 Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019Kamis 17 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani: Robot yang Bekerja Harus Kena PPhMenkeu Sri Mulyani: Robot yang Bekerja Harus Kena PPhKamis 10 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Perkembangan teknologi perlu direspons secara tepat oleh pemerintah supaya bisa memanfaatkannya secara optimal.selengkapnya

 Aturan insentif pajak industri terlibat di vokasi belum juga terbitAturan insentif pajak industri terlibat di vokasi belum juga terbitJumat 14 Des 2018 14:26Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menggodok aturan insentif pajak alias super deductible tax bagi industri yang bekerja sama dengan lembaga pengembangan (riset) dan pelatihan vokasi digital. Tarif yang didapat sebuah perusahaan bisa mencapai 200% di sektor pendidikan vokasi.selengkapnya

 Industri Pendukung Program Vokasi Dapat Insentif PajakIndustri Pendukung Program Vokasi Dapat Insentif PajakJumat 14 Des 2018 13:01Ridha Anantidibaca 577 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bagi industri yang terlibat dalam program vokasi dan pelatihan SDM ketenagakerjaan nasional.selengkapnya

 Apkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatApkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatSelasa 27 Nov 2018 10:10Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) meminta pemerintah untuk dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kayu bulat belum mengalami penambahan nilai.selengkapnya

 Harga TBS Sawit Turun, Pemerintah Diminta Revisi Pajak EksporHarga TBS Sawit Turun, Pemerintah Diminta Revisi Pajak EksporRabu 21 Nov 2018 09:17Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani diketahui terus turun. Pemerintah diminta ikut menurunkan pungutan ekspor(PE) untuk mendongkrak harga TBS dan meningkatkan daya saing minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di luar negeri.selengkapnya

 Catat, 18 Sektor Industri Ini Dapat Tax Holiday di Paket Ekonomi ke-16Catat, 18 Sektor Industri Ini Dapat Tax Holiday di Paket Ekonomi ke-16Senin 19 Nov 2018 14:11Ridha Anantidibaca 875 kaliSemua Kategori

Paket kebijakan ekonomi ke-16 resmi diluncurkan hari ini oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, ketika fasilitas pajak tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 dianggap kurang maksimal. Maka melalui paket kebijakan ekonomi terbaru, Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diperluas.selengkapnya

 Berlaku 1 Januari 2019, Insentif Pajak DHE SDA bukan Bentuk Kontrol NegaraBerlaku 1 Januari 2019, Insentif Pajak DHE SDA bukan Bentuk Kontrol NegaraJumat 16 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 1468 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pemberian insentif perpajakan bagi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan memberatkan pengusaha dan bukan merupakan bentuk kontrol pemerintah atas lalu-lintas devisa di Indonesia.selengkapnya

 Revisi DNI Diharmonisasikan dengan Kebijakan Insentif PajakRevisi DNI Diharmonisasikan dengan Kebijakan Insentif PajakRabu 7 Nov 2018 10:11Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) juga dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah demi menarik investasi.selengkapnya

 Cerita Sri Mulyani Dikeluhkan Pengusaha Soal PajakCerita Sri Mulyani Dikeluhkan Pengusaha Soal PajakSenin 1 Okt 2018 11:06Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan baik bagi pelaku digital ekonomi maupun pelaku bisnis konvensional.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :