Ditjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun IniDitjen Pajak Ngotot Pajaki Google Tahun IniSenin 7 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 641 kaliSemua Kategori

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal mengakui, penerimaan pajak pada bulan Oktober 2016 masih belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat akibat penerimaan pajak pada bulan September melebihi target.selengkapnya

 Amnesti Pajak Sebagai Kesempatan Terakhir?Amnesti Pajak Sebagai Kesempatan Terakhir?Rabu 2 Nov 2016 18:59Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiAMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiRabu 2 Nov 2016 18:55Administratordibaca 1068 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, menilai program amnesti pajak dapat memberikan keuntungan kepada negara.selengkapnya

 Darussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhDarussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhRabu 2 Nov 2016 17:29Administratordibaca 1368 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya

 Pakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalPakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalRabu 2 Nov 2016 17:19Administratordibaca 506 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, mengatakan bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan pilihan karena bersifat optional.selengkapnya

 KPPU, KPK, dan Ditjen Pajak Diminta Selidiki Perang Tarif SelulerKPPU, KPK, dan Ditjen Pajak Diminta Selidiki Perang Tarif SelulerJumat 14 Okt 2016 11:26Ajeng Widyadibaca 857 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.selengkapnya

 Bareskrim Usut Dugaan Kasus Faktur Pajak BodongBareskrim Usut Dugaan Kasus Faktur Pajak BodongAhad 9 Okt 2016 08:30Administratordibaca 1838 kaliSemua Kategori

Penyidik Bareskrim Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan faktur pajak bodong senilai Rp 33 miliar oleh oknum PT LG Electronic Cabang Pekanbaru, Riau yang merugikan pengusaha elektronik Alexander Patra.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tarif Tebusan Tax Amnesty di RI Sangat LangkaSri Mulyani: Tarif Tebusan Tax Amnesty di RI Sangat LangkaRabu 28 Sep 2016 08:04Administratordibaca 1138 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan tarif uang tebusan program pengampunan pajak (tax amnesty) ‎di Indonesia sangat rendah. Kenaikannya di periode II tidak akan signifikan, dari 2 persen menjadi 3 persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi mulai Oktober-Desember 2016. Sementara ‎untuk deklarasi luar negeri dikenai 6 persen dari sebelumnya dipatok 4 persen.selengkapnya

 Kemenkeu Melunak, Perusahaan Cangkang Tak Perlu DibubarkanKemenkeu Melunak, Perusahaan Cangkang Tak Perlu DibubarkanKamis 22 Sep 2016 10:30Administratordibaca 1141 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta wajib pajak terlebih dahulu membubarkan perusahaan cangkang (Special Purpose Vehicle/SPV) di luar negeri bila ingin mengikuti program tax amnesty.selengkapnya

 Menanti Pejabat Negara Ikut Amnesti PajakMenanti Pejabat Negara Ikut Amnesti PajakRabu 21 Sep 2016 13:16Administratordibaca 819 kaliSemua Kategori

Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.selengkapnya

 Menkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumMenkeu: Pemohon Uji Materi Amnesti Pajak tidak Berkedudukan HukumRabu 21 Sep 2016 09:07Administratordibaca 703 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa para pemohon uji materi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi.selengkapnya

 Sri Mulyani Wakili Presiden Di Sidang Uji Materi UU Amnesti PajakSri Mulyani Wakili Presiden Di Sidang Uji Materi UU Amnesti PajakRabu 21 Sep 2016 06:28Administratordibaca 637 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai perwakilan dari Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Sri Mulyani Siapkan Payung Hukum Pajak E-CommerceSri Mulyani Siapkan Payung Hukum Pajak E-CommerceSabtu 17 Sep 2016 07:38Administratordibaca 666 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membuat payung hukum baru mengenai kepatuhan pajak e-commerce yang ada di Indonesia. Hal ini mengingat pemerintah seakan 'kecolongan' atas banyaknya pelaku e-commerce di Indonesia, namun tidak membayar pajak dengan benar.selengkapnya

 Dirjen Pajak Cium Adanya Konspirasi Wajib Pajak dan Perbankan SingapuraDirjen Pajak Cium Adanya Konspirasi Wajib Pajak dan Perbankan SingapuraSabtu 17 Sep 2016 06:17Administratordibaca 698 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) mencium adanya konspirasi antara wajib pajak yang enggan ikut amnesti pajak dan perbankan Singapura untuk mengganjal kesuksesan program tersebut.selengkapnya

 September Ceria, 30% Peserta TA Sembunyikan AsetnyaSeptember Ceria, 30% Peserta TA Sembunyikan AsetnyaAhad 4 Sep 2016 09:34Administratordibaca 1004 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sudah ada 27 ribu wajib pajak (WP) mengikuti program amnesti pajak, atau tax amnesty. Dan, 8.100 wajib pajak, atau 30% diantaranya tak laporkan asetnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak klaim PRT, petani, buruh tertarik ikut Tax AmnestyDitjen Pajak klaim PRT, petani, buruh tertarik ikut Tax AmnestyAhad 4 Sep 2016 07:17Administratordibaca 614 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan masyarakat kecil sudah banyak tertarik ikut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Namun, pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi hingga program ini selesai di 2017 mendatang.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty, James Riady: Isi UU-nya Begitu SempurnaIkut Tax Amnesty, James Riady: Isi UU-nya Begitu SempurnaSabtu 3 Sep 2016 19:46Administratordibaca 1688 kaliSemua Kategori

Pemilik Lippo Group James Riady mendatangi Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besat Empat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat, 2 September 2016. Kedatangannya itu untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan program amnesti pajak yang sedang dijalankan pemerintah. "Ini merupakan tanggung jawab kami dan merupakan panggilan untuk ambil bagian," kata James.selengkapnya

 Pengakuan James Riady Usai Ikut Tax AmnestyPengakuan James Riady Usai Ikut Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 10:42Administratordibaca 1430 kaliSemua Kategori

Konglomerat Indonesia yang menjabat sebagai Deputy Chairman Lippo Group, James Riady telah ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan partisipasi ini, ia mengaku seperti merdeka karena telah masuk dalam sistem pengampunan pajak.selengkapnya

 Antisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifAntisipasi Terhadap Target Tax Amnesty, DPR Usulkan Pemerintah Siapkan Rencana AlternatifRabu 31 Ags 2016 20:51Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target.selengkapnya

 Kelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi PajakKelompok Wajib Pajak Ini Terbebas dari Sanksi PajakRabu 31 Ags 2016 15:53Administratordibaca 1108 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan ada beberapa kelompok masyarakat atau wajib pajak yang bisa terbebas dari sanksi dan denda perpajakan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 20116 ini diharapkan bisa menjawab keresahan masyarakat terkait pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :