Kemenkeu disarankan tak pajaki laba ditahan, ini sebabnyaKemenkeu disarankan tak pajaki laba ditahan, ini sebabnyaSelasa 10 Jul 2018 11:37Ridha Anantidibaca 1774 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana memajaki laba ditahan (retained earnings) perusahaan. Tak hanya itu, Kemenkeu juga akan mengenakan pajak bagi warisan. Rencana ini kemudian dinilai akan menjadi disinsentif dan melemahkan dunia usaha.selengkapnya

 Tak Mau Ekonomi AS Terus `Dirampok`, Trump Terapkan Pajak ResiprokalTak Mau Ekonomi AS Terus `Dirampok`, Trump Terapkan Pajak ResiprokalRabu 14 Feb 2018 10:05Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mendorong pemberlakuan pajak resiprokal terhadap negara-negara yang mengenakan hambatan tarif kepada produk asal negara adidaya tersebut.selengkapnya

 Penjual online pemungut PPNPenjual online pemungut PPNSenin 22 Jan 2018 10:36Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Tak lama lagi, pemerintah akan mengeluarkan aturan perpajakan e-commerce. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) di bisnis jual beli berbasis online atau e-commerce.selengkapnya

 Bea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauBea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauRabu 13 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat tidak perlu merisaukan rencana pemerintah yang hendak mengenakan bea masuk bagi intangible goods atau barang tak berwujud melalui transaksi secara elektronik. Dia meminta hal itu tidak membuat masyarakat jadi malas berbelanja secara digitaselengkapnya

 Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerceSelasa 12 Des 2017 08:52Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 Indonesia ingin kutip bea masuk intangible goodsIndonesia ingin kutip bea masuk intangible goodsSenin 11 Des 2017 09:27Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 Hati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidHati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidKamis 9 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan guna mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur (idle). Namun, sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah diminta untuk mendata lebih dulu seperti apa klasifikasi tanah menganggur yang akan dikenakan pajak progresif.selengkapnya

 Awkarin dkk bakal dikenai pajakAwkarin dkk bakal dikenai pajakKamis 13 Okt 2016 16:05Admindibaca 978 kaliSemua Kategori

Direktorat jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saat ini tengah gencar menggejot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pajak ke para pengguna media sosial yang menjual atau mempromosikan barang dagangannya.selengkapnya

 Menkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiMenkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiJumat 22 Apr 2016 21:35Administratordibaca 1302 kaliSemua Kategori

Negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat bakal mengenakan sanksi tegas bagi negara-negara yang tidak kooperatif dan bersedia membuka data pajak dan perbankan pada akhir 2017. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF/Bank Dunia di Washington, AS yang berlangsung pada pekan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negaraselengkapnya

 Saudi kenakan PPN 5%, ini respons biro umrahSaudi kenakan PPN 5%, ini respons biro umrahRabu 3 Jan 2018 11:14Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah Arab Saudi yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% direspons oleh pelaku bisnis umrah dengan ikut menaikkan tarif jasa. Namun begitu, ada pula yang memilih untuk bersikap konservatif lantaran masih dibayangi permintaan yang belum membaik.selengkapnya

 Kejar Pajak Netflix cs, Sri Mulyani: Beberapa Bulan Dapat Rp 96 MKejar Pajak Netflix cs, Sri Mulyani: Beberapa Bulan Dapat Rp 96 MKamis 22 Okt 2020 15:18Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 Agustus 2020 bagi pelanggan produk digital seperti Spotify, Netflix, dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam beberapa bulan pemerintah telah memperoleh Rp 96 miliar dari penarikan PPN tersebut.selengkapnya

 Seberapa Greget Pemerintah Pungut Pajak Netflix Cs?Seberapa Greget Pemerintah Pungut Pajak Netflix Cs?Jumat 3 Jul 2020 14:57Ridha Anantidibaca 246 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk digital dari dalam maupun luar negeri sebesar 10%. Namun langkah tersebut mendapat tentangan dari Amerika Serikat yang merupakan negara basis dari perusahaan digital seperi Netflix.selengkapnya

 Masih dikaji, Kemenkeu perkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis Rp 6,25 triliunMasih dikaji, Kemenkeu perkirakan penerimaan cukai minuman berpemanis Rp 6,25 triliunSelasa 25 Feb 2020 11:38Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai semakin digalakkan pemerintah. Setelah menyasar kantong plastik, secara pararel Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengenakan cukai minuman berpemanis. Bea Cukai memperkirakan setidaknya penerimaan cukai dari minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun per tahun.selengkapnya

 Sri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiSri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiSri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiSri Mulyani usulkan kendaraan bermotor dikenai cukaiJumat 21 Feb 2020 14:04Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengenakan cukai terhadap kendaraan bermotor. Pungutan cukai kendaraan bermotor ini berdasarkan pada gas buang atau emisi gas karbondioksida (CO2) dari kendaraan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Kenakan Bea Masuk Safeguard atas Produk Aluminium FoilPemerintah Kenakan Bea Masuk Safeguard atas Produk Aluminium FoilRabu 6 Nov 2019 11:28Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan bea masuk safeguard atas impor produk aluminium foil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil yang telah diundangkan 24 Oktober 2019 lalu.selengkapnya

 Cukai kantong plastik berpeluang diterapkan tahun iniCukai kantong plastik berpeluang diterapkan tahun iniJumat 4 Okt 2019 14:03Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk mengenakan cukai terhadap kantong plastik semakin nyata. Direktur Jendral Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan menerapkan cukai kantong plastik pada tahun 2019 atau awal tahun 2020.selengkapnya

 Aturan teknis cukai plastik sudah rampungAturan teknis cukai plastik sudah rampungJumat 4 Okt 2019 11:31Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Rencanan pemerintah mengenakan tarif cukai terhadap kantong plastik semakin jelas. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan secara teknis aturan cukai kantong plastik sudah rampung.selengkapnya

 Soal Pajak 10 Persen di Google Ads, idEA Bilang...Soal Pajak 10 Persen di Google Ads, idEA Bilang...Selasa 3 Sep 2019 14:24Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Melalui situs resminya, PT Google Indonesia berencana mengenakan PPN untuk layanan Google Ads pada 1 Oktober 2019. PT Google Indonesia akan mengeluarkan faktur sebagai reseller dari layanan Google Ads. Kebijakan ini akan mempengaruhi akun-akun pengguna layanan Google Ads yang memiliki alamat penagihan di Indonesia.selengkapnya

 Dikenakan PPN 10%, Ini kesempatan Indonesia mendapat pajak dari GoogleDikenakan PPN 10%, Ini kesempatan Indonesia mendapat pajak dari GoogleSenin 2 Sep 2019 14:03Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Google, melalui PT Google Indonesia, akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada pemasang iklan yang ada di Indonesia. Aturan ini akan dimulai serentak pada 1 Oktober 2019.selengkapnya

 YLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraYLKI Minta Cukai Plastik Bukan untuk Gali Pendapatan NegaraSelasa 9 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengenakan cukai plastik pada pelaku usaha sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram. Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan jika melihat dampak negatif yang ditimbulkannya, menurutnya plastik pantas dikenai cukai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :