Begini tanggapan asosiasi emiten Indonesia terkait rencana perluas objek pajakBegini tanggapan asosiasi emiten Indonesia terkait rencana perluas objek pajakJumat 26 Jul 2019 09:55Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Berdasarkan kabar yang beredar, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, pemerintah akan memperluas objek pajak, dari 19 menjadi 25 objek.selengkapnya

 AS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalAS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalKamis 18 Jul 2019 15:25Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7/2019) di luar Paris yang kemungkinan akan didominasi oleh perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda adalah usul Prancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan negara miskin.selengkapnya

 PBNU tolak penyederhanaan tarif cukai tembakauPBNU tolak penyederhanaan tarif cukai tembakauRabu 17 Jul 2019 14:03Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mochamad Maksum Mahfoedz akan menolak jika ada rencana memberlakukan kembali penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai pada PMK yang akan datang.selengkapnya

 Kemenkeu Atur Siasat Jaring Pajak dari Sektor DigitalKemenkeu Atur Siasat Jaring Pajak dari Sektor DigitalSelasa 16 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 289 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan untuk mendorong penerimaan pajak di sektor digital melalui penyusunan undang-undang yang terkait dengan perpajakan.selengkapnya

 Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalJika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalSenin 15 Jul 2019 12:26Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya

 Kemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikKemendagri Tidak Bisa Batalkan Perda Larangan Kantong PlastikSenin 15 Jul 2019 12:21Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan peraturan daerah yang sudah terbit.selengkapnya

 Pemerintah Perlu Tingkatkan Sumber Pendapatan PajakPemerintah Perlu Tingkatkan Sumber Pendapatan PajakRabu 10 Jul 2019 11:27Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengatakan kondisi keuangan negara saat ini berjalan normal sehingga masyarakat diminta tak khawatir. Namun Pemerintah diminta menggali dan memperluas sumber pendapatan salah satunya melalui pajak.selengkapnya

 Kemkeu usulkan dua klasifikasi plastik yang akan dikenakan tarif cukaiKemkeu usulkan dua klasifikasi plastik yang akan dikenakan tarif cukaiKamis 4 Jul 2019 10:18Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan kembali mengajukan rancangan pengenaan pungutan tarif cukai plastik ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Dalam rancangan ini, ada dua klasifikasi plastik yang akan dikenakan tarif cukai.selengkapnya

 Kementerian Keuangan (Kemkeu) bahas penganaan tarif cukai plastik dengan DPRKementerian Keuangan (Kemkeu) bahas penganaan tarif cukai plastik dengan DPRKamis 4 Jul 2019 09:57Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan rancangan pengenaan pungutan tarif cukai plastik dihadapan para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DRI RI) dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (2/7).selengkapnya

 Pajak Rumah Mewah Turun, Bagaimana Rumah Sederhana dan Subsidi?Pajak Rumah Mewah Turun, Bagaimana Rumah Sederhana dan Subsidi?Kamis 27 Jun 2019 10:34Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memutuskan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) menjadi 1% atas penjualan rumah dan apartemen mewah dengan harga di atas Rp 30 miliar. Insentif penurunan pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Ataselengkapnya

 Maskapai Sewa Pesawat bakal Bebas PajakMaskapai Sewa Pesawat bakal Bebas PajakSenin 24 Jun 2019 13:26Ridha Anantidibaca 828 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk maskapai yang menyewa pesawat dari luar negeri. Dengan pembebasan ini diharapkan membuat maskapai menjadi kompetitif dan tiket pesawat bisa turun.selengkapnya

 Optimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganOptimalkan Pajak Daerah, DJP Libatkan Ditjen Perimbangan KeuanganSenin 24 Jun 2019 13:16Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam proses pengawasan pajak yang dihasilkan dari belanja APBD.selengkapnya

 CTRA: Relaksasi Pajak Barang Mewah Masih Belum OptimalCTRA: Relaksasi Pajak Barang Mewah Masih Belum OptimalRabu 19 Jun 2019 11:09Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Relaksasi pengenaan pajak penjualan atas barang merah (PPnBM) terhadap kelompok hunian mewah diprakirakan masih belum optimal mengerek penjualan properti.selengkapnya

 Bali Siapkan Skema Pajak TurisBali Siapkan Skema Pajak TurisRabu 8 Mei 2019 09:44Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali tengah menggodok aturan baru terkait pajak turis. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan pungutan kontribusi dari wisatawan sudah jamak dilakukan negara-negara lain, terutama Eropa.selengkapnya

 Ditjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakDitjen Pajak perluas kerjasama dengan Pemda untuk optimalkan penerimaan pajakSenin 6 Mei 2019 09:47Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah. Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah.selengkapnya

 Netflix dan Spotify Kena Pajak Tahun DepanNetflix dan Spotify Kena Pajak Tahun DepanJumat 12 Apr 2019 15:06Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Pemerintah Malaysia mulai memberlakukan pajak untuk Netflix, Spotify, Steam, dan penyedia layanan digital asing lainnya mulai 1 Januari 2020.selengkapnya

 Pengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusPengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusJumat 12 Apr 2019 14:31Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok Nur Rohmad warga Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Jepara, mengajukan gugatan praperadilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Sebab merasa alat bukti dalam penetapan tersangka kasus rokok ilegal tidak terpenuhi.selengkapnya

 Ekspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifEkspor Jasa Bebas Pajak Dorong Harga KompetitifSelasa 9 Apr 2019 11:15Ridha Anantidibaca 552 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

 Sri Mulyani Bebaskan Pengenaan PPN untuk Sektor JasaSri Mulyani Bebaskan Pengenaan PPN untuk Sektor JasaJumat 5 Apr 2019 14:19Ridha Anantidibaca 884 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.selengkapnya

 Kanada Kenakan Pajak Karbon di 4 ProvinsiKanada Kenakan Pajak Karbon di 4 ProvinsiKamis 4 Apr 2019 13:30Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Pemerintah federal Kanada mengultimatum pengenaan pajak karbon pada empat provinsi di negara itu. Provinsi-provinsi tersebut belum memiliki strategi dalam pengurangan emisi karbon di daerahnya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :