Ditjen Pajak Hindari Pengenaan Pajak BergandaDitjen Pajak Hindari Pengenaan Pajak BergandaRabu 8 Feb 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 830 kaliSemua Kategori

Keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan kepemilikan harta dan asetnya di luar negeri ternyata bisa mengurangi risiko pengenaan pajak berganda. Kasus mengenai pajak berganda ini ternyata banyak ditemui oleh wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri, di mana harta yang berada di luar negeri dikenai pajak seusai aturan perpajakan di sana sementara pajak juga harus dibayarkan di Indonesia.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017Jumat 18 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 1164 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 Samsat J`Bret, Inovasi Pembayaran Pajak MotorSamsat J`Bret, Inovasi Pembayaran Pajak MotorSelasa 29 Jan 2019 15:44Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan inovasi pelayanan publik untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat J'Bret). Pasalnya, program ini memiliki 5 (lima) inovasi layanan.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiPENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiRabu 3 Ags 2016 14:54Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.selengkapnya

 Kejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKamis 13 Jun 2019 13:43Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengejar pajak Google hingga Facebook. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Kemenkeu masih Setengah Hati Melepas Ditjen PajakKemenkeu masih Setengah Hati Melepas Ditjen PajakSenin 13 Jun 2016 12:40Administratordibaca 1117 kaliSemua Kategori

Melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Kementerian Keuangan (Kemenekeu) akan melepas Direktoran Jenderal Pajak menjadi lembaga baru. Lembaga ini nantinya secara struktur akan langsung berada di bawah presiden. Tetapi, Kemenkeu tampaknya belum rela otoritas pajak lepas begitu saja dari pengawasannya. Ini tampak dari draft RUU KUP, yakni pasalselengkapnya

 Sri Mulyani: Cukai minuman berpemanis bisa kurangi beban BPJS KesehatanSri Mulyani: Cukai minuman berpemanis bisa kurangi beban BPJS KesehatanJumat 21 Feb 2020 13:57Ridha Anantidibaca 1063 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana memperluas jenis barang kena cukai, salah satunya pada minuman berpemanis yang Rabu ini (19/2) dipaparkan di depan Komisi XI DPR RI.selengkapnya

 Soal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSoal Imbalan Bunga PPh Badan, Ini Komentar KadinSelasa 11 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Tetap Bidang Perpajakan Kadin sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) Herman Juwono menilai revisi imbalan bunga dalam Omnibus Law Perpajakan harus seimbang dengan penurunan PPh Badan.selengkapnya

 Dua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanDua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanSenin 9 Sep 2019 10:09Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Langkah pembaruan sistem administrasi perpajakan atau tax administration system di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menunjukkan adanya perkembangan.selengkapnya

 DJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriDJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriKamis 31 Jan 2019 13:48Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI.selengkapnya

 Agustus 2018, Penerimaan Perpajakan Capai Rp905,7 TriliunAgustus 2018, Penerimaan Perpajakan Capai Rp905,7 TriliunRabu 19 Sep 2018 15:04Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi perpajakan sampai dengan Agustus 2018 mencapai Rp905,7 triliun. Penerimaan itu mencapai 56,1 persen dari target dalam APBN 2018 sebesar Rp1.618,09 triliun atau tumbuh 16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.selengkapnya

 Fraksi NasDem Minta Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Wajib PajakFraksi NasDem Minta Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Wajib PajakRabu 29 Jun 2016 13:44Administratordibaca 1180 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Meski dihujani interupsi, RUU tersebut akhirnya disahkan bersamaan dengan RUU APBN-P 2017. Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) berpendapat, pengampunan pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basisselengkapnya

 Soal Pajak, Sri Mulyani Sebut Jangan Berpikir Segalanya Bisa GratisSoal Pajak, Sri Mulyani Sebut Jangan Berpikir Segalanya Bisa GratisJumat 16 Nov 2018 11:03Ridha Anantidibaca 335 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan.selengkapnya

 Sri Mulyani dorong Ditjen Pajak agar fokus pada dataSri Mulyani dorong Ditjen Pajak agar fokus pada dataKamis 20 Jun 2019 10:56Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melakukan reformasi perpajakan melalui restrukturisasi di internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu. Sejumlah struktur di Ditjen Pajak pun mengalami perubahan.selengkapnya

 Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanKamis 12 Des 2019 14:35Ridha Anantidibaca 560 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanIni strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanRabu 11 Des 2019 09:31Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya

 Kantor Pajak Lampung Timur Sosialisasikan Pajak ElektronikKantor Pajak Lampung Timur Sosialisasikan Pajak ElektronikRabu 18 Mei 2016 12:29Administratordibaca 3066 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sukadana, Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Metro menyosialisasikan sistem pembayaran pajak elektronik kepada masyarakat di Lampung Timur. Sosialisasi sistem pembayaran pajak elektronik atau e-Billing Pajak itu disampaikan kepada para pegawai dan pelaku usaha di Kabupaten Lampungselengkapnya

 Omnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiOmnibus law permudah eskalasi barang kena cukaiRabu 12 Feb 2020 09:58Ridha Anantidibaca 647 kaliSemua Kategori

Eskalasi barang kena cukai akan semakin mulus. Nantinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak harus menentukan barang kena cukai melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakAsosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakSenin 1 Apr 2019 10:15Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons positif kebijakan Kementerian Keuangan yang memutuskan menarik kembali aturan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui platform e-commerce.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :