Sri Mulyani: Revisi Tarif Pajak 0,5% UKM Segera TerbitSri Mulyani: Revisi Tarif Pajak 0,5% UKM Segera TerbitSenin 21 Mei 2018 13:23Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (PPh UKM) dari 1% menjadi 0,5%, prosesnya sudah hampir rampung.selengkapnya

 Tax Amnesty & Gijzeling Berjalan SeiringTax Amnesty & Gijzeling Berjalan SeiringSelasa 21 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1922 kaliSemua Kategori

Di tengah upaya mengebut penyelesaian RUU Tax Amnesty, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan merencanakan eksekusi tindakan paksa badan atau gijzeling kepada lebih dari 700 penanggung pajak tahun ini guna mengamankan target penerimaan pajak. Angin Praytino Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan sebagai bagian dari program di tahun penegakan hukum, setiap kantor pelayananselengkapnya

 Wapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanWapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanSelasa 24 Mei 2016 15:21Administratordibaca 581 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

 Banyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakBanyak yang Tutup Kartu Kredit, Dirjen Pajak: Biar Enggak TerlacakJumat 20 Mei 2016 22:25Administratordibaca 1958 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menuturkan, banyaknya nasabah bank yang menutup transaksi kartu kreditnya lebih dikarenakan agar data-datanya tidak terlacak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan, pemerintah saat ini gencar menggenjot penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka data transaksi para pemegang kartu kredit.selengkapnya

 Portal pertukaran data keuangan nasabah akan rampung menjelang akhir FebruariPortal pertukaran data keuangan nasabah akan rampung menjelang akhir FebruariKamis 15 Feb 2018 10:49Ridha Anantidibaca 1350 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya

 Menimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanMenimbang pajak digital dalam omnibus law perpajakanSenin 10 Feb 2020 13:59Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Bersiaplah para pelaku ekonomi digital. Pemerintah bakal menarik pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Penyelenggara PMSE (PPMSE) baik ritel online, marketplace, hingga perusahaan digital raksasa.selengkapnya

 Tak Sekadar Obral Insentif, Pemerintah Perlu Beri Kepastian InvestorTak Sekadar Obral Insentif, Pemerintah Perlu Beri Kepastian InvestorSenin 1 Jul 2019 14:15Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Obral insentif yang diberikan pemerintah diharapkan mendorong peforma investasi yang menunjukan gejala pelemahan.selengkapnya

 Insentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiInsentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiJumat 21 Jun 2019 14:01Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, rencana pemerintah melalui insentif pajak kurang cukup mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh iklim global yang masih kurang baik akibat perang dagang. Selain itu, negara lain, terutama Vietnam, jauh lebih menarik bagi investor.selengkapnya

 DJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissDJP Belum Hitung Potensi Aset Kasus Pajak yang Lari ke SwissJumat 8 Feb 2019 11:59Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengaku belum memiliki hitungan pasti terkait potensi aset wajib pajak Indonesia atas kasus tindak pidana perpajakan dan pencucian uang yang dilarikan ke Swiss. Padahal, kedua negara sudah menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA).selengkapnya

 Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 Pemerintah revisi aturan pajak penjualan crude KKKSPemerintah revisi aturan pajak penjualan crude KKKSRabu 10 Okt 2018 11:05Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah berusaha untuk menjaga nilai tukar rupiah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengurangi impor.selengkapnya

 Aturan Tarif Pajak UKM Sudah di KemenkumhamAturan Tarif Pajak UKM Sudah di KemenkumhamSenin 21 Mei 2018 11:41Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% prosesnya hampir final. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan saat ini aturan tersebut sudah di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diundangkan.selengkapnya

 Tax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaTax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaKamis 3 Nov 2016 13:08Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

Para pengusaha ritel barang mewah memanfaatkan blusukanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke pusat perbelanjaan kelas atas di Jakarta Selatan, Pacific Place, untuk menyampaikan keluhan dan meminta penurunan tarif pajak dan bea masuk.selengkapnya

 PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Pemerintah Pasang BadanPROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK: Pemerintah Pasang BadanSenin 19 Sep 2016 19:11Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Pemerintah ‘pasang badan’ untuk menjamin kenyamanan wajib pajak Indonesia yang turut dalam program pengampunan pajak. Negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri terkait dengan amnesti pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Digugat, Dirjen Pajak: Tunjukkan SPT-mu!Tax Amnesty Digugat, Dirjen Pajak: Tunjukkan SPT-mu!Jumat 15 Jul 2016 20:53Administratordibaca 1126 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menanggapi dengan santai saat dia ditanya wartawan mengenai gugatan yang dilayangkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sambil berjalan meninggalkan gedung Bursa Efek Indonesia, ia menyatakan tidak masalah dengan gugatan itu.selengkapnya

 Pendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas DipertanyakanPendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas DipertanyakanRabu 22 Jun 2016 14:50Administratordibaca 689 kaliSemua Kategori

Alih-alih kembali diturunkan, pendapatan negara dalam postur sementara RAPBN Perubahan 2016 kembali naik tipis sekitar 3% dari usulan awal pemerintah. Kenaikan ini muncul setelah pemerintah dan parlemen mengotak-atik sektor migas. Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia, kemarin (21/6/2016), target pendapatan negara disepakati Rp1.786,2 triliun,selengkapnya

 Dari Rp 120 T, Insentif Pajak Baru Cair Rp 30 TDari Rp 120 T, Insentif Pajak Baru Cair Rp 30 TSenin 26 Okt 2020 15:10Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Pandemi Corona sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan di tanah air. Untuk menangani masalah kesehatan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN).selengkapnya

 Dikenakan Cukai, Industri Rokok Elektrik Bisa Untung?Dikenakan Cukai, Industri Rokok Elektrik Bisa Untung?Senin 24 Ags 2020 14:43Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Penggunaan rokok elektrik yang juga dikenal dengan vape berkembang pesat saat ini di Indonesia. Mengikuti tren ini, masalah keamanan produk tersebut termasuk kualitas perangkat dan cairan yang dijual di pasar mulai lebih diperhatikan.selengkapnya

 Kebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallKebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallSelasa 24 Des 2019 09:14Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Akui Kesulitan Kejar Pajak Perusahaan OTTPemerintah Akui Kesulitan Kejar Pajak Perusahaan OTTSelasa 9 Jul 2019 09:51Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyatakan masih kesulitan untuk menjaring pajak dari perusahaan penyedia berbasis internet (over the top/OTT).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :