Kesalnya Sri Mulyani Gara-gara Kepala Kantor Pajak Jadi MafiaKesalnya Sri Mulyani Gara-gara Kepala Kantor Pajak Jadi MafiaRabu 4 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 567 kaliSemua Kategori

Aksi korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih ada. Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang kepala kantor sebagai tersangka atas dugaan suap.selengkapnya

 Industri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiIndustri minuman beralkohol sambut positif penghapusan fasilitas pembebasan cukaiKamis 23 Mei 2019 13:32Ridha Anantidibaca 848 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menghapus fasilitas pembebasan cukai untuk minuman beralkohol (MMEA) dan tembakau di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya

 Pemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaPemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaSelasa 26 Mar 2019 15:23Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan pentingnya kepatuhan wajib bayar bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.selengkapnya

 Warung Makan Tenda di Palembang akan Dipungut PajakWarung Makan Tenda di Palembang akan Dipungut PajakSenin 10 Des 2018 11:26Ridha Anantidibaca 1097 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Palembang terus menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak dengan rencana menerapkan pajak warung makan atau restoran tenda di kota itu.selengkapnya

 Optimalisasi Penerimaan Pajak, BPRD DKI Terapkan Lima Langkah IniOptimalisasi Penerimaan Pajak, BPRD DKI Terapkan Lima Langkah IniSenin 10 Des 2018 11:09Ridha Anantidibaca 825 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan lima langkah untuk mengoptimalisasikan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.selengkapnya

 Lima langkah cara pemda DKI genjot penerimaan pajakLima langkah cara pemda DKI genjot penerimaan pajakSenin 3 Des 2018 15:10Ridha Anantidibaca 772 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan pihaknya menerapkan lima langkah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. "Selama ini kita sudah lakukan lima langkah itu," kata Kepala BPRD DKI Faisal dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, jumat (30/11).selengkapnya

 Pemprov DKI Terapkan Lima Langkah Optimalisasi Penerimaan PajakPemprov DKI Terapkan Lima Langkah Optimalisasi Penerimaan PajakJumat 30 Nov 2018 09:58Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan ada Lima langkah yang dilakukannya untuk mengoptimalisasikan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. “Selama ini kita sudah lakukan lima langkah itu,” kata Faisal.selengkapnya

 Pajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel BabelPajak Online Langsung Dipungut di Kasir dengan Tapping Box Bank Sumsel BabelJumat 30 Nov 2018 09:23Ridha Anantidibaca 1179 kaliSemua Kategori

Bank Sumsel Babel akan menyediakan tapping box sebanyak 700 unit di mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah.selengkapnya

 Tunggak Pajak, Wahana di TMII Dipasangi Plang Merah oleh Pemprov DKITunggak Pajak, Wahana di TMII Dipasangi Plang Merah oleh Pemprov DKIKamis 25 Okt 2018 15:27Ridha Anantidibaca 765 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI memasang plang merah disejumlah wahana yang ada di dalam Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur dan Apartemen Titanium. Diketahui kalau objek pajak tersebut telah menunggak pajak hingga Rp43 miliar.selengkapnya

 Transaksi tunai akan dibatasi Rp 100 jutaTransaksi tunai akan dibatasi Rp 100 jutaKamis 19 Apr 2018 09:46Ridha Anantidibaca 1543 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maksimal transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta.selengkapnya

 Sri Mulyani: Ditjen Pajak Harus Jadi Institusi yang Sangat Anti KorupsiSri Mulyani: Ditjen Pajak Harus Jadi Institusi yang Sangat Anti KorupsiRabu 6 Des 2017 13:39Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat Direktorat Jenderal Pajak masih perlu kerja keras membangun persepsi sebagai institusi yang bersih dari korupsi. Hal itu menurut dia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi institusi sekelas Ditjen Pajak yang mengemban tugas berat mengumpulkan 80% pendapatan negara.selengkapnya

 Tunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunTunggakan IUP pada negara capai Rp 4,01 triliunJumat 3 Feb 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 686 kaliSemua Kategori

Tunggakan pajak pertambangan sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hingga akhir Desember 2016, piutang negara atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral pertambangan mencapai Rp 6,65 triliun.selengkapnya

 Kuasa Hukum Sebut Penyuap Kasubdit Ditjen Pajak Baru Mendapatkan Status WNIKuasa Hukum Sebut Penyuap Kasubdit Ditjen Pajak Baru Mendapatkan Status WNIJumat 25 Nov 2016 14:32Ajeng Widyadibaca 1184 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair disebut-sebut baru mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSri Mulyani: Pegawai Pajak Terima Suap Adalah Pengkhianat NegaraSelasa 22 Nov 2016 15:57Ajeng Widyadibaca 965 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak akan memberi ampun kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap Rp1,3 miliar. Baginya hal tersebut bentuk pengkhianatan terhadap negara.selengkapnya

 Sri Mulyani Takkan Beri Ampun Pegawainya yang Terlibat Praktik KorupsiSri Mulyani Takkan Beri Ampun Pegawainya yang Terlibat Praktik KorupsiSelasa 22 Nov 2016 14:21Ajeng Widyadibaca 670 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat kecewa dengan tertangkapnya pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak karena ketahuan melakukan suap.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Wajib Pajak Tetap Percaya pada NegaraSri Mulyani Minta Wajib Pajak Tetap Percaya pada NegaraSelasa 22 Nov 2016 13:58Ajeng Widyadibaca 550 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada seluruh Wajib Pajak (WP) agar tetap percaya terhadap negara. Kejadian operasi tangkap tangan yang menjerat salah satu pejabat Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dinilai Sri Mulyani sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan.selengkapnya

 Bukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK CsBukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK CsJumat 13 Mei 2016 16:44Administratordibaca 900 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data para pengemplang pajak yang ikut dalam tax amnesty. Dengan demikian, maka aset dari Wajib Pajak tersebut tidak akan dibocorkan. "Data di tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum secara pidana. Artinya jika mau periksa, tidak bisa minta data dari DJP," kata dia di kediamannya, Jakarta (12/5/2016) semalam.selengkapnya

 DJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiDJP Terus Lakukan Reformasi BirokrasiSenin 14 Mar 2016 09:59Administratordibaca 3194 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen untuk lakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistim administrasi perpajakan dan pengawasan internal untuk mencegah upaya pelanggaran hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/3/2016) meengatakan, semangat reformasi birokrasi ini agar tidak ada lagi oknum pegawaiselengkapnya

 Disahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestyDisahkan Jokowi, Ini Pokok-Pokok UU Tax AmnestySelasa 19 Jul 2016 18:34Administratordibaca 1235 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Puluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunPuluhan Kontraktor Migas Berpotensi Tunggak Pajak Rp 4,72 TriliunSelasa 10 Apr 2018 14:13Ridha Anantidibaca 786 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 29 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berpotensi menunggak pajak hingga US$ 343 juta atau sekitar Rp 4,72 Triliun. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tunggakan itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :