Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai instrumen investasi pengampunan pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia untuk mematangkan peraturan.selengkapnya

Menteri keuangan (menkeu) baru Sri Mulyani berjanji melakukan yang terbaik demi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Apalagi kebijakan tax amnesty menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Pemerintah berjanji mempermudah dan mempercepat proses penerbitan instrumen keuangan untuk menampung dana hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Fraksi NasDem DPR RI berjanji mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal mengundang para pihak yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri ke Istana.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berjanji tidak akan membocorkan data para pemohon pengampunan pajak (tax amnesty) baik dari kalangan orang-orang kaya maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Jika melanggar, pegawai pajak terancam kurungan penjara selama 5 tahun.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Kepolisian RI berjanji memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum perpajakan, Senin (20/6). Hal ini merupakan langkah lanjutan dari nota kesepahaman yang telah dibuat sebelumnya.selengkapnya

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berjanji pelaksanaan Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan lebih mudah terutama bagi pengusaha. Hal ini menyusul adanya masukan dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh saat berbuka bersama Presiden Joko Widodo kemarin.selengkapnya

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

Kementerian Keuangan berencana menindaklanjuti kembali seluruh perusahaan atau wajib pajak (WP) yang terlibat dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak pada 2016-2017.selengkapnya

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera bagian selatan (Sumbagsel), hingga Agustus 2020, mencatatkan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ke Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekitar Rp 107,4 miliar.selengkapnya

Jelang pergantian tahun, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, bersama dengan KPK, Kejaksaan RI, serta pihak kepolisian, terus menggelar razia pajak kendaraan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menerapkan pertahanan tiga lapis (three lines of defense) dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Petugas Samsat Jakarta Utara bersama BPRD DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan belasan mobil mewah bermasalah saat melakukan razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (5/12).selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur akan memasang alat perekam transaksi objek pajak. Pemasangan alat tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat.selengkapnya

Aksi korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih ada. Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang kepala kantor sebagai tersangka atas dugaan suap.selengkapnya

Pemkot Malang mempercepat peningkatan cakupan layanan pajak daerah secara online.selengkapnya

Masih adanya pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak usaha dipastikan akan mendapat surat teguran yang segera ditindaklanjuti.selengkapnya

Tuntutan untuk memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) korporasi dari 25 persen menjadi 20 persen hingga tax amnesty jilid kedua bertolak belakang dengan kepatuhan formal wajib pajak (WP) korporasi yang masih rendah.selengkapnya

Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menghapus fasilitas pembebasan cukai untuk minuman beralkohol (MMEA) dan tembakau di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya