Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.selengkapnya

Badan Anggaran DPR RI minta Pemprov Sumatera Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak supaya anggaran pendapatan belanja nasional meningkat.selengkapnya

Gelombang pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) hampir berakhir. Tapi perolehan dana tebusan hingga pekan ini masih jauh dari target pemerintah Rp 165 triliun. Melihat perkembang tersebut, beberapa kalangan, seperti ekonom dan pengusaha, mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama yang berakhir pada 30 September nanti,selengkapnya

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target.selengkapnya

Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya

Pemerintahan Jokowi-JK bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Berbagai masukan didengarkan dan hingga saat ini belum juga diputuskan. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, aturan pengampunan pajak bisa diterapkan pada Juli nanti. Bulan depan, dia menyebut pembahasan dengan DPR akan selesai.selengkapnya

Program amnesti pajak yang dicanangkan oleh pemerintah sejak Juli silam rupanya tidak hanya menarik antusias dari kalangan pengusaha. Sejumlah anggota parlemen yang turut menggodog undang-undang itu pun rupanya tertarik untuk mengikuti program tersebut.selengkapnya

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam hal pengampunan pajak atau tax amnesty. Minimnya sosialisasi itu tentu berdampak pada lambatnya pencapaian target pemasukan negara dari tax amnesty.selengkapnya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan saham Rabu (29/6/2016). Sentimen utama pendorong penguatan IHSG adalah lolosnya Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Rapat Paripurna DPR RI. Analis PT Reliance Securities Lanjar Nafi menerangkan, pada penutupan perdagangan saham Selasa kemarin, IHSG menguat 46,12 poin ke level 4.882,17.selengkapnya

Pengambilan Keputusan soal RUU Tax Amnesty dalam sidang Paripurna DPR besok, Selasa (28/6/2016), diperkirakan berjalan mulus setelah mayoritas fraksi setuju memberitakan pendapat. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menilai tidak adanya ganjalan dalam proses legislasi RUU Tax Amnesty karena mayoritas fraksi optimistis produk legislasi itu akan membuat perekonomian lebih baik.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafisz Thohir mengakui persoalan siapa yang berhak mengajukan pengampunan pajak termasuk di antara beberapa pasal krusial yang masih alot dibahas di DPR meski pemerintah ngotot agar RUU Tax Amnesty disahkan akhir Juni mendatang. Menurutnya, isu siapa yang boleh mengajukan pengampunan pajak tersebut masih menjadi perdebatan di antara fraksi yang ada di DPR dengan pihakselengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan belum ada besaran tarif tebusan yang disepakati pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak di tingkat Panitia Kerja (Panja). "Itu belum, sebagian besar masih berkoordinasi dengan masing-masing fraksinya. Kita lihat seperti apa bagusnya," katanya di Jakarta, Jumat.selengkapnya

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

Presiden Joko Widodo disarankan mengambil alih kendali pembahasan draf undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini lantaran pembahasan rancangan beleid diharapkan bisa menggenjot penerimaan pajak tersebut yang dilakukan panitia kerja DPR-RI berjalan lambat. "Mencermati sangat cairnya pembahasan termasuk bertele-telenya rapat Panja dan beragamnya aspirasi tiap Fraksi,selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menginginkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang tidak terburu-buru agar bisa terbit hukum berkualitas untuk repatriasi modal dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak. "Kita boleh memiliki target, tapi kita ingin membuat UU yang kualitasnya tinggi dan bagus supaya tidak di-MK-kan. Untuk itu tidak boleh sembrono," kata Soepriyatno di Jakartaselengkapnya

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya sebagai politisi tidak ingin dicari-cari kesalahan dalam pajaknya.selengkapnya

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pemerintah harusnya tegas dalam menerapkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adanya upaya membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi, kata Ade, karena penyimpangan dalam sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty. "Saya kira pemerintah harus tegas soal ini. Nggak usah ditakut-takuti. Sekarang ada penyimpangan dari sosialisasinya," katanya, Jakarta, Selselengkapnya

Ketua DPR Ade Komarudin mendorong pemerintah agar lebih masif dalam menjalankan sosialisasi program tax amnesty. Baginya, sosialisasi oleh Ditjen Perpajakan masih kurang.selengkapnya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin mengimbau pemerintah Singapura membatalkan rencana pembebasan pajak bagi WNI yang menyimpan uang di bank Singapura. Sebab, program itu bisa menggembosi program pengampunan pajak di Indonesia.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XI Soepriyanto menyatakan, RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak siap disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna besok (Selasa, 28/6). Sebab, mayoritas fraksi dianggap telah menyetujui RUU yang digunakan untuk merepatriasi uang warga Indonesia di luar negeri tersebut.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya