Cara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGsCara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGsSenin 15 Apr 2019 14:21Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki cara untuk memobilisasi dana Sustainable Development Goals (SDGs) atau dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Sri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSenin 15 Apr 2019 13:37Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bagaimana Indonesia memobilisasi dana untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Indonesia bahas peraturan bea dan cukai dengan Papua NuginiIndonesia bahas peraturan bea dan cukai dengan Papua NuginiSenin 15 Apr 2019 10:28Ridha Anantidibaca 1050 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby membahas tentang peraturan bea dan cukai dengan otoritas Papua Nugini, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.selengkapnya

 Sri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor-Impor RISri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor-Impor RIJumat 1 Mar 2019 16:06Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank hari ini meluncurkan pusat informasi tentang dunia ekspor impor berbasis web yang diberi nama National Export Dashboard (NED).selengkapnya

 Sri Mulyani: Pohon Tinggi, Angin Makin KencangSri Mulyani: Pohon Tinggi, Angin Makin KencangKamis 14 Feb 2019 14:29Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Peribahasa tersebut diucapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat diterpa isu kurang sedap.selengkapnya

 Fiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangFiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangJumat 29 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melonggarkan batas minimum nilai barang bawaan penumpang dari USD250 menjadi USD500 per orang. Hal itu sejalan dengan langkah Kemenkeu yang menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti PMK Nomor 188/PMK.04/2010.selengkapnya

 Mengadili Persepsi AmnestiMengadili Persepsi AmnestiRabu 12 Okt 2016 16:56Administratordibaca 587 kaliSemua Kategori

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya

 Pemerintah Incar Pajak WNAPemerintah Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 14:22Ridha Anantidibaca 951 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 PERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitPERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitSelasa 30 Okt 2018 09:43Ridha Anantidibaca 832 kaliSemua Kategori

Dengan memperhatikan tren tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2018 diperkirakan kurang lebih berada di angka Rp1.300 triliun saja.selengkapnya

 Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 Peluang Baru, Kementerian Keuangan Incar Pajak WNAPeluang Baru, Kementerian Keuangan Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 13:51Ridha Anantidibaca 774 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satu potensi pajak yang diincar adalah wajib pajak (WP) warga negara asing (WNA). Upaya untuk menjaring WP WNA adalah dengan merangkul Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).selengkapnya

 Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiDilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiSelasa 6 Mar 2018 13:26Ridha Anantidibaca 1048 kaliSemua Kategori

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya

 Jangan Takut Diperiksa Pajak, Yuk Kenali Dulu SejarahnyaJangan Takut Diperiksa Pajak, Yuk Kenali Dulu SejarahnyaSenin 17 Sep 2018 10:47Ridha Anantidibaca 3339 kaliSemua Kategori

Apakah Anda khawatir akan diperiksa pajak? Merasa cemas ketika diperiksa? Pernahkah mengalami pemeriksaan pajak dan punya pengalaman buruk dengan pemeriksaan? Barangkali sebagian dari kita pernah mengalaminya. Tapi sebagian besar wajib pajak (WP) sebenarnya belum punya pengalaman diperiksa.selengkapnya

 TAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib PajakTAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib PajakKamis 25 Ags 2016 12:40Administratordibaca 1036 kaliSemua Kategori

Memberi pengampunan bagi para wajib pajak nampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dinilai menjadi jalan tengah, ketika upaya merebut kembali triliunan dana yang tertanam di kawasan tax haven menemui kebuntuan.selengkapnya

 Ditjen Pajak teliti data piutang pajakDitjen Pajak teliti data piutang pajakSelasa 24 Jul 2018 11:25Ridha Anantidibaca 345 kaliSemua Kategori

Pemerintah berkomitmen tetap menagih piutang pajak sebesar Rp 32,7 triliun yang sudah dihapus buku dari neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Tapi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sulit untuk memperkirakan hasil penagihan piutang itu.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Penerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada setoran WP besarPenerimaan pajak Indonesia masih bergantung pada setoran WP besarKamis 14 Mar 2019 11:12Ridha Anantidibaca 446 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut para Wajib Pajak (WP) Besar, baik badan usaha maupun orang pribadi, sebagai wajib pajak berskala nasional. Bagaimana tidak, setoran pajak dari 30 WP Besar Badan maupun Orang Pribadi di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) WP Besar saja sudah mencapai Rp 418,73 triliun sepanjang 2018 lalu.selengkapnya

 PENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiPENGAMPUNAN PAJAK : Kompromi Tanpa IntimidasiRabu 3 Ags 2016 14:54Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.selengkapnya

 Google Tidak KonsistenGoogle Tidak KonsistenSelasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 828 kaliSemua Kategori

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.selengkapnya

 Menagih Pengacara Agar Taat PajakMenagih Pengacara Agar Taat PajakJumat 25 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 884 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan fakta-fakta baru terkait ulah Wajib Pajak. Kali ini,Bendahara Negara itu mengungkap kepatuhan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, dan kurator.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :