Mobil Listrik di Indonesia Bakal Bebas Pajak Barang MewahMobil Listrik di Indonesia Bakal Bebas Pajak Barang MewahSenin 28 Mei 2018 15:07Ridha Anantidibaca 872 kaliSemua Kategori

Ada yang menarik saat menyimak skema baru Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor yang sedang diajukan oleh Kementerian Perindustrian.selengkapnya

 Kategori Pajak Mobil Diusulkan Hanya Ada Dua SajaKategori Pajak Mobil Diusulkan Hanya Ada Dua SajaSenin 28 Mei 2018 13:33Ridha Anantidibaca 726 kaliSemua Kategori

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengusulkan pemerintah agar menyederhanakan tarif perpajakan mobil penumpang di Indonesia.selengkapnya

 Agen pemegang merek siapkan kendaraan listrik meski aturan pajaknya belum beresAgen pemegang merek siapkan kendaraan listrik meski aturan pajaknya belum beresJumat 9 Mar 2018 09:57Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian serius untuk mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik. Rencananya, Bea masuk dan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan akan dibedakan dengan kendaraan biasa.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporRelaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporSenin 19 Feb 2018 09:45Ridha Anantidibaca 769 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.selengkapnya

 Samsat Jakbar: Pemilik Ferrari B 1 RED Tunggak Pajak Rp 25 JutaSamsat Jakbar: Pemilik Ferrari B 1 RED Tunggak Pajak Rp 25 JutaSenin 22 Jan 2018 11:33Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Tim Samsat Jakarta Barat menelusuri alamat pemilik Ferrari B 1 RED yang ramai diperbincangkan. Pemilik mobil yang diketahui atas nama Andi Firmansyah telah menunggak pajak sebesar Rp 25 juta.selengkapnya

 11 Pemilik Mobil Mewah Bayar Tunggakan Pajak Usai Diumumkan Anies11 Pemilik Mobil Mewah Bayar Tunggakan Pajak Usai Diumumkan AniesSenin 22 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 339 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan ribuan kendaraan mewah yang menunggak pajak. Seminggu setelah diumumkan, terdapat 11 mobil mewah yang membayar di Samsat Jakarta Barat dengan total Rp 500 juta.selengkapnya

 Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganRabu 17 Jan 2018 13:45Ridha Anantidibaca 1868 kaliSemua Kategori

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

 744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?Senin 15 Jan 2018 10:42Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

 Ini Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangIni Deretan Harta Tersangka Faktur Bodong dan Pencucian UangKamis 26 Jan 2017 13:45Ajeng Widyadibaca 1474 kaliSemua Kategori

Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyita berbagai aset atau harta Amie Hamid, tersangka tindak pidana penerbitan dan penjualan faktur pajak fiktif senilai Rp 26,87 miliar.selengkapnya

 Dispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahDispenda Jabar Berikan Data Wajib Pajak Nakal Pemilik Mobil MewahSelasa 8 Mar 2016 06:59Administratordibaca 2165 kaliSemua Kategori

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

 Ditjen Bea Cukai : Revisi Aturan Reekspor untuk Beri Kepastian HukumDitjen Bea Cukai : Revisi Aturan Reekspor untuk Beri Kepastian HukumJumat 2 Ags 2019 10:57Ridha Anantidibaca 2191 kaliSemua Kategori

Kasubdit Komunikasi Dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengatakan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor adalah untuk menciptakan kepastian hukum.selengkapnya

 Impor Lewat e-Commerce di Atas Rp 1 Juta Dipajaki, Bisa Diakali?Impor Lewat e-Commerce di Atas Rp 1 Juta Dipajaki, Bisa Diakali?Selasa 18 Sep 2018 10:28Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberi ambang batas impor barang kiriman melalui e-Commerce yang tidak kena bea masuk dan pajak impor dengan total nilai US$ 75 per orang.selengkapnya

 POLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhPOLEMIK PMK 229/2017: Ditjen Bea Cukai Klaim Mayoritas Pengguna Jasa Sudah PatuhJumat 25 Mei 2018 13:09Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum mengindikasikan memberikan relaksasi terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional.selengkapnya

 NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalSenin 13 Mar 2017 13:24Ajeng Widyadibaca 1058 kaliSemua Kategori

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

 Menkeu Tolak Usulan Pajak Nol Persen, HPM Tanggapi PositifMenkeu Tolak Usulan Pajak Nol Persen, HPM Tanggapi PositifSelasa 20 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapan positif terkait keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menolak usulan pajak nol persen untuk mobil baru.selengkapnya

 Sri Mulyani Tolak Kasih Pajak Mobil Baru 0%Sri Mulyani Tolak Kasih Pajak Mobil Baru 0%Senin 19 Okt 2020 13:25Ridha Anantidibaca 271 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tidak akan membebaskan pajak mobil baru. Menurutnya, dalam waktu dekat tidak ada rencana dan pembahasan mengenai hal tersebut.selengkapnya

 Pajak Mobil Baru 0%, Menkeu: Kita Selalu TerbukaPajak Mobil Baru 0%, Menkeu: Kita Selalu TerbukaRabu 23 Sep 2020 12:57Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Rabu 23 Sep 2020 11:28Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.selengkapnya

 Tanggapi Usulan Pajak Mobil Baru Nol Persen, Ini Jawaban Sri MulyaniTanggapi Usulan Pajak Mobil Baru Nol Persen, Ini Jawaban Sri MulyaniRabu 23 Sep 2020 09:18Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait dengan usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen dari Kementerian Perindustrian.selengkapnya

 Jepang-AS deal kesepakatan dagang, pajak mobil Jepang masih tanda tanyaJepang-AS deal kesepakatan dagang, pajak mobil Jepang masih tanda tanyaRabu 20 Nov 2019 13:59Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Majelis Parlemen Jepang menyetujui kesepakatan perdagangan terbatas Perdana Menteri Shinzo Abe dengan Amerika Serikat. Persetujuan ini membuka jalan bagi pemotongan tarif untuk barang-barang di tahun depan, termasuk barang pertanian dari AS dan peralatan mesin buatan Jepang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :