Sejak beberapa tahun terakhir, DKI Jakarta tak lagi mendominasi penjualan mobil di Indonesia. Hal ini salah satu faktornya terjadi karena pajak progresif.selengkapnya
Perusahaan pengurusan transportasi, forwarder dan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya aturan perpajakan yang mendukung iklim usaha kecil dan menengah (UKM) pada sektor transportasi dan logistik.selengkapnya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang pelonggaran pungutan pajak kepada pengelola pusat perbelanjaan atau mal di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pelonggaran pajak masih dikaji dengan melihat tren kunjungan dan transaksi pengunjung di mal.selengkapnya
Sebagai penghargaan dan perhormatan atas jasa pahlawan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi keluarga pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia.selengkapnya
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Cempaka Putih, Tati Saleha menempelkan stiker reklame bagi para penunggak pajak di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pajak mobil dinas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah dibayarkan sejak lama. Bahkan, penyerahan pelat nomor baru pun sudah diterima.selengkapnya
Pemutihan pajak yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada masyarakatnya dalam rangka HUT Jakarta ke-491 tahun ternyata sangat ditunggu-tunggu. Hal ini disampaikan oleh Gubermur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/6).selengkapnya
Menyisahkan waktu lima hari penghapusan pajak yang selesai tanggal 15 Desember 2018 mendatang. Pempov DKI Jakarta mengejar para penunggak pajak hingga ke perumahan dan pusat perbelanjaan.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar razia para wajib pajak yang menunggak kewajiban bea kendaraan mewah dan bangunan di Jakarta Utara (Jakut) pada Kamis (5/12). Hasilnya, sebanyak 11 kendaraan mewah dan dua objek bangunan masih menunggak pajak. Sementara itu, total tunggakan pajak yang ditemukan mencapai Rp 11 miliar.selengkapnya
Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk mencegah pemilik mobil mewah mengemplang pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus dikategorikan kendaraan mewah. Sekretaris BPRD DKI Jakarta Pilar Hendrani menjabarkan hal tersebut bisa dilakukan dengan program yang diluncurkan, yakni tax clearance atau dengan surat keterangan fiskal.selengkapnya
Mobil dan sepeda motor listrik di wilayah DKI Jakarta sepertinya akan dijual dengan harga lebih murah, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan tersebut.selengkapnya
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan lebih ada 1.000 kendaraan menunggak pajak kendaraan bermotor di tahun 2019 ini.selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak daerah 2019.selengkapnya
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menduga, pemilik mobil mewah menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain untuk menghindari tarif pajak progresif. Jika menggunakan identitas aslinya, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) akan lebih mahal karena mobil itu tercatat bukan kendaraan pertama yang dimiliki.selengkapnya
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggap cara door to door atau pintu ke pintu untuk mengejar para penunggak pajak sudah tepat. Apalagi, kalau dibarengi dengan pembayaran di tempatselengkapnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan pajak dan retribusi daerah Rp 44,18 triliun. Target tersebut naik Rp 6 triliun dibanding tahun lalu.selengkapnya
Otolovers tengah menunggak pembayaran pajak? Mulai 15 November sampai 15 Desember 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau yang disebut juga pemutihan pajak.selengkapnya
BPRD DKI mencatat realisasi penerimaan pajak per 6 September 2018 mencapai 61,14% atau setara dengan Rp23,3 triliun.selengkapnya
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menggairahkan bisnis properti.selengkapnya
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memperluas sosialisasi penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) hingga permukiman warga.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya