Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawWah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawRabu 14 Okt 2020 13:29Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu.selengkapnya

 Teh kemasan dan minuman soda akan kena cukai,usulan tarif Rp 1.500-Rp 2.500 per literTeh kemasan dan minuman soda akan kena cukai,usulan tarif Rp 1.500-Rp 2.500 per literKamis 20 Feb 2020 10:08Ridha Anantidibaca 904 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengkaji rencana pengenaan cukai pada produk minuman berpemanis. Rencana ini mulai dibahas bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/2).selengkapnya

 Penerimaan pajak 2019 ditarget tumbuh 16 persenPenerimaan pajak 2019 ditarget tumbuh 16 persenRabu 24 Okt 2018 13:07Ridha Anantidibaca 650 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak negara pada 2019 mendatang bisa tumbuh hingga 16 persen. Target tersebut kini tengah dimatangkan bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat (Dselengkapnya

 DJP Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 16 Persen di 2019DJP Targetkan Penerimaan Pajak Tumbuh 16 Persen di 2019Rabu 24 Okt 2018 11:21Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak negara pada tahun depan bisa tumbuh hingga 16 persenselengkapnya

 Misbakhun Ajak Stakeholders Bahas RUU Konsultan PajakMisbakhun Ajak Stakeholders Bahas RUU Konsultan PajakSelasa 15 Mei 2018 11:21Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Menurutnya, masukan banyak pihak diperlukan untuk menghindarkan dominasi atau kepentingan kelompok tertentu atas perpajakan.selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilIni Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilRabu 15 Nov 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 936 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah mengkaji pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor bukan tanpa alasan. Paling utama adalah untuk pengendalian lingkungan yang tercemar akibat banyaknya gas buang yang dihasilkan kendaraan.selengkapnya

 Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISelasa 25 Jul 2017 11:50Ajeng Widyadibaca 864 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

 Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TJumat 14 Jul 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 669 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatTax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatSelasa 27 Des 2016 10:41Ajeng Widyadibaca 844 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya

 Simak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestySimak Bocoran Kebijakan Pajak Pasca Tax AmnestyKamis 20 Okt 2016 08:21Administratordibaca 1232 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Dari program ini akan ada penambahan basis pajak baru dan juga akan mendapatkan dana segar dari luar negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunSri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunKamis 4 Ags 2016 10:01Administratordibaca 774 kaliSemua Kategori

Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, penerimaan negara dari sektor perpajakan diprediksi kurang Rp219 triliun dari target yang ditetapkan pada APBNP 2016. Sri Mulyani menyebutkan, penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut lebih dikarenakan jatuhnya harga komoditas seperti migas, batubara, sawit dan komoditas pertambangan lainnya.selengkapnya

 Kadin Apresiasi Pemerintah Gencar Sosialisasi Amnesti PajakKadin Apresiasi Pemerintah Gencar Sosialisasi Amnesti PajakJumat 22 Jul 2016 10:32Administratordibaca 609 kaliSemua Kategori

Kadin Indonesia memuji upaya pemerintah yang melakukan sosialisasi program amnesti pajak (Tax Amnesty) karena dinilai bisa menjadi tumpuan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.selengkapnya

 Jokowi Blusukan Sosialisasi Tax Amnesty di SurabayaJokowi Blusukan Sosialisasi Tax Amnesty di SurabayaSabtu 16 Jul 2016 07:41Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan bertolak ke Surabaya, Jawa Timur. Presiden akan terbang ke Surabaya‎ melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.selengkapnya

 Menkeu: Banyak WP Ikut Periode Awal Pengampunan PajakMenkeu: Banyak WP Ikut Periode Awal Pengampunan PajakJumat 15 Jul 2016 13:22Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan banyak wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak pada bulan pertama hingga akhir bulan ketiga sejak UU Tax Amnesty berlaku (periode satu).selengkapnya

 Fraksi PDIP Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai BesokFraksi PDIP Optimis Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai BesokSelasa 28 Jun 2016 09:12Administratordibaca 713 kaliSemua Kategori

Fraksi PDI Perjuangan optimis pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bisa diselesaikan besok. "Iya, kalau enggak selesai besok, kami enggak datang kemari," kata Bendahara Umum PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6/2016).selengkapnya

 Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisRevisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisJumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 3139 kaliSemua Kategori

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya

 Ini Syarat WNI Boleh Simpan Dana di Luar NegeriIni Syarat WNI Boleh Simpan Dana di Luar NegeriSelasa 24 Mei 2016 15:31Administratordibaca 1607 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tidak menyalahkan para investor maupun pelaku bisnis warga negara Indonesia (WNI) yang menanamkan modalnya di luar negeri. Sebab, Undang-Undang Devisa memang memperbolehkan pergerakan keluar masuk uang dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya.selengkapnya

 Menteri Keuangan Merasa Tersandera, Pembahasan Tax Amnesty Terkatung-katungMenteri Keuangan Merasa Tersandera, Pembahasan Tax Amnesty Terkatung-katungSelasa 17 Mei 2016 12:35Administratordibaca 976 kaliSemua Kategori

Masih belum pastinya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah galau. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahkan mengaku tersandera. Ketidakpastian ini membuat pihaknya belum bisa berbuat apa-apa untuk mendongkrak penerimaan pajak. Padahal pemerintah tengah menghadapi risiko fiskal, kemungkinan tidak tercapainya (shortfall) penerimaan negaraselengkapnya

 Wapres JK Minta Semua Orang Bayar Pajak dengan JujurWapres JK Minta Semua Orang Bayar Pajak dengan JujurKamis 11 Feb 2016 16:20Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan berbagai pihak membayar pajak dengan jujur agar target pemerintah dapat tercapai dan bisa mewujudkan berbagai rencana pembangunan yang penting bagi masyarakat di Tanah Air. "Kami meminta Kementerian Keuangan memajukan teknologinya agar semua orang membayar pajak dengan jujur," kata Wapres dalam acara pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesiaselengkapnya

 Sri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 15:38Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undangan Omnibus Law Perpajakan. Ucapan Sri Mulyani itu, menjawab pertanyaan pengusaha mengenai kapan omnibus law perpajakan berlaku efektif.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :