Bank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingBank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingRabu 20 Jul 2016 10:48Administratordibaca 802 kaliSemua Kategori

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

 Ekonom: Perluasan insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha industri inovatifEkonom: Perluasan insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha industri inovatifRabu 24 Jul 2019 13:18Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Insentif pajak yang diberikan pemerintah dinilai sudah tepat untuk mendorong investasi dan inovasi.selengkapnya

 Anies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaAnies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaKamis 28 Jun 2018 16:00Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang periode pembebasan denda pajak kendaraan yang semula 18 Agustus, menjadi 31 Agustus. Anies ingin mengakomodasi penunggak pajak yang dinilai masih banyak.selengkapnya

 Langkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatLangkah Pemerintah Pangkas Pajak Dinilai TepatJumat 21 Jun 2019 13:49Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memangkas perpajakan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi asing. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi investasi asing sepanjang tahun 2018 anjlok 8,8 persen dibanding 2017, yakni Rp 328 triliun dari sebelumnya 430,5 triliun.selengkapnya

 YLKI desak pemerintah naikkan persentase cukai rokok hingga 57%YLKI desak pemerintah naikkan persentase cukai rokok hingga 57%Senin 14 Jan 2019 09:44Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Kenaikan persentase cukai rokok saat ini dinilai amat minim. Di tahun 2017, kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen bahkan selama 2018 cukai rokok tidak dinaikkan sama sekali.selengkapnya

 REI belum puas soal aturan pajak rumah mewahREI belum puas soal aturan pajak rumah mewahJumat 23 Nov 2018 11:18Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan berencana merivisi aturan pajak rumah mewah. Insentif ini dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan industri properti.selengkapnya

 Tax Amnesty Sasar Siapa?Tax Amnesty Sasar Siapa?Senin 29 Ags 2016 11:18Administratordibaca 1173 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

 Target Tax Amnesty Harus Tercapai, Negara di PertaruhkanTarget Tax Amnesty Harus Tercapai, Negara di PertaruhkanAhad 4 Sep 2016 08:24Administratordibaca 695 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kebijakan Tax Amnesty menjadi Pertaruhan nama Republik Indonesia. Pemerintah RI dinilai harus all out dalam menjalankan kebijakan ini atau jika gagal tentunya akan menanggung malu.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommercePemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Sosialisasi Tax Amnesty Dinilai Perlu DiperbaikiSosialisasi Tax Amnesty Dinilai Perlu DiperbaikiKamis 1 Sep 2016 15:07Administratordibaca 1105 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin menyebutkan tidak ada yang salah dari penerapan tax amnesty. Menurutnya yang harus diperbaiki adalah cara menyosialisasikan pengampunan pajak tersebut. Akibat cara yang sosialisasi yang keliru, banyak pemahaman masyarakat yang salah tentang pemberlakuan tax amnesty tersebut. Sehingga hal ini membuat banyak masyarakat resah, terutama paraselengkapnya

 Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakSelasa 25 Okt 2016 08:53Administratordibaca 757 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya

 Kebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar PajakKebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar PajakKamis 31 Jan 2019 15:27Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Pembolehan jalur khusus sepeda motor ada di dalam jalan tol terus mendapat dukungan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan keadilan untuk semua warganya tanpa membedakan strata kemampuan ekenomi.selengkapnya

 Reformasi Pajak Tak Hanya Berhenti pada Tax AmnestyReformasi Pajak Tak Hanya Berhenti pada Tax AmnestySenin 17 Sep 2018 09:28Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa upaya untuk mereformasi sistem perpajakan di Tanah Air tidak boleh berhenti hanya dengan melahirkan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty pada 2016.selengkapnya

 Pemerintah Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakPemerintah Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakSenin 8 Ags 2016 15:53Administratordibaca 663 kaliSemua Kategori

Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan agar pemerintah jangan sampai terlena dengan gegap gempita amnesti pajak. Pemerintah dinilai harus menyiapkan opsi darurat agar kebijakan ini berhasil.selengkapnya

 CITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarCITA: Potensi Kolusi Sektor Pajak Sangat BesarSenin 21 Mar 2016 09:22Administratordibaca 1746 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

 Yuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakYuk Intip Draf Kebijakan Pemerintah soal Imbalan Bunga dan Sanksi Bunga PajakSelasa 11 Feb 2020 10:40Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengusulkan ketentuan baru mengenai imbalan bunga dan sanksi administratif berupa bunga.selengkapnya

 Libur Pajak: Insentif yang Rawan Diperkarakan di WTOLibur Pajak: Insentif yang Rawan Diperkarakan di WTORabu 21 Nov 2018 10:25Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Kebijakan perluasan insentif libur pajak dinilai perlu dieksekusi secara hati-hati karena berpeluang dipermasalahkan oleh negara lain di Organisasi Perdagangan Dunia.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Menuai PolemikRUU Konsultan Pajak Menuai PolemikRabu 12 Sep 2018 10:00Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak menuai polemik. Selain dinilai bukan bagian dari reformasi perpajakan, RUU tersebut dianggap terlalu monopolistik karena istilah konsultan pajak hanya akan merujuk kepada satu asosiasi.selengkapnya

 Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKCegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKRabu 28 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 277 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) yang bernilai triliunan. KPK dinilai dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif cukai rokok.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :