Bea Cukai Raup Penerimaan Rp168,64 TriliunBea Cukai Raup Penerimaan Rp168,64 TriliunRabu 12 Des 2018 14:16Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan per 6 Desember mencapai Rp168,64 triliun dari target Rp194 triliun atau sebesar 86,92%.selengkapnya

 Rombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanRombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanJumat 25 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 704 kaliSemua Kategori

Terungkapnya kembali kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi pintu masuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenahi institusi itu. Apalagi bukan kali ini saja pejabat dan pegawai pajak yang melakukan pelanggaran.selengkapnya

 Selebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaSelebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaRabu 23 Jan 2019 10:38Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Bawono Setiaji mengungkapkan, pemberlakuan pajak khusus bagi pedagang di media sosial, terutama yang dilakukan selebritas Instagram atau Selebgram, dan Youtuber, serta social media influencer, tidak perlu dilakukan pemerintah.selengkapnya

 DJBC Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Pencegahan CoronaDJBC Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Pencegahan CoronaKamis 19 Mar 2020 14:36Ridha Anantidibaca 1138 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk tujuan sosial serta pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Sadar Pajak Disarankan Masuk Kurikulum SekolahSadar Pajak Disarankan Masuk Kurikulum SekolahRabu 16 Nov 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 1044 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyarankan agar kesadaran atas pajak masuk dalam kurikulum sekolah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga menilai kesadaran membayar pajak perlu ditanamkan sejak dini.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai Bantah Ada Kebocoran di PLBDitjen Bea Cukai Bantah Ada Kebocoran di PLBSenin 14 Okt 2019 12:43Ridha Anantidibaca 534 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa argumentasi mengenai potensi kebocoran impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dilakukan melalui pusat logistik berikat (PLB) tidak bisa dibenarkan.selengkapnya

 Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar ProfesionalSelasa 17 Jan 2017 13:33Ajeng Widyadibaca 557 kaliSemua Kategori

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

 DJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakDJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakSelasa 21 Jun 2016 08:21Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Yang diincar adalah pengemplang pajak di 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzeling kepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700 gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Ajiselengkapnya

 DJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakDJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakSelasa 21 Jun 2016 07:22Administratordibaca 709 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) kepada 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia, yang diduga masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya pada 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzelingkepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihanselengkapnya

 Nenek Penunggak Pajak di Kampung Jokowi Masuk BuiNenek Penunggak Pajak di Kampung Jokowi Masuk BuiJumat 27 Mei 2016 20:53Administratordibaca 1952 kaliSemua Kategori

Aturan tak memandang usia. Seorang nenek berinisial SDH berusia 69 tahun terpaksa masuk Rutan Kelas 1A Surakarta setelah menunggak pajaksebesar Rp 43,04 miliar. Eksekutor peraturan itu adalah Kantor Wakil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II bersama KPP Pratama Surakarta.selengkapnya

 DPR Minta Ditjen Pajak Evaluasi SOP PenagihanDPR Minta Ditjen Pajak Evaluasi SOP PenagihanAhad 17 Apr 2016 19:47Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno meminta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi standar Operasi Prosedur (SOP) yang dilakukan pegawai pajak ketika melakukan penagihan ke wajib pajak. Menurutnya hal itu dilakukan agar tidak terjadi kembali seperti kasus tewasnya dua pegawai pajak saat melakukan penagihan. Kendati demikian Michael juga menaruh prihatin atas peristiwa yang dialami korban.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Capai Rp 900,82 Triliun hingga 30 September 2018Penerimaan Pajak Capai Rp 900,82 Triliun hingga 30 September 2018Kamis 4 Okt 2018 09:20Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga per 30 September 2018 mencapai Rp 900,82 triliun.selengkapnya

 Ditjen Pajak lebih selektif menentukan WP yang akan diperiksaDitjen Pajak lebih selektif menentukan WP yang akan diperiksaJumat 24 Ags 2018 11:02Ridha Anantidibaca 1043 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini lebih selektif dalam menentukan WP untuk diperiksa. Sebab, Ditjen Pajak kini mengklasifikasikan WP mana saja yang betul-betul layak diperiksa.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani mengakui belum optimal dalam menghimpun wajib pajakMenkeu Sri Mulyani mengakui belum optimal dalam menghimpun wajib pajakRabu 10 Jul 2019 10:14Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyingung bahwa kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menghimpun Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi (WP OP) belum optimal. DJP mengatakan potensi penerimaan WP memang masih besar.selengkapnya

 Ini Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIIni Perusahaan Digital yang Wajib Setor Pajak di RIKamis 2 Jul 2020 10:28Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menetapkan kriteria perusahaan digital luar negeri yang wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk atau jasa yang dijualnya di Indonesia.selengkapnya

 Nama-Nama Lama Dominasi Pejabat PajakNama-Nama Lama Dominasi Pejabat PajakKamis 24 Jan 2019 11:44Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Nama-nama lama masih mendominasi dalam rotasi jabatan di internal Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

 Bea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan RecordialBea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan RecordialJumat 8 Jun 2018 14:42Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI mendorong pemegang HKI untuk melakukan perekaman atau recordial di Bea Cukai sejak 21 Juni 2018 nanti. Hal ini untuk meredam peredaran barang palsu atau ilegal di dalam negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSelasa 22 Nov 2016 14:24Ajeng Widyadibaca 876 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghargai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya

 Disandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax AmnestyDisandera Ditjen Pajak, Penunggak Pajak Janji Ikut Tax AmnestySabtu 19 Nov 2016 13:46Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengejar penerimaan dari para penunggak pajak. Bahkan, institusi itu tak segan-segan mengambil langkah penyanderaan (gijzeling) agar para penunggak melunasi utang-utang pajaknya.selengkapnya

 Pemerintah Beri Kemudahan UKM Ikuti Amnesti PajakPemerintah Beri Kemudahan UKM Ikuti Amnesti PajakRabu 5 Okt 2016 17:39Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) wajib pajak dalam mendapatkan amnesti pajak. Hal itu dilakukan untuk menjaring lebih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan amnesti pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :