`Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax Amnesty`Mengejar` Wajib Pajak Kelas Kakap Ikut Tax AmnestyKamis 8 Sep 2016 17:19Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Jumat sore, 2 September 2016, ada pemandangan tak biasa di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di mana seorang pengusaha nasional James Riady, pemilik group Lippo, menyatakan akan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Berbekal data rekening nasabah, kantor pajak bersiap menyisir wajib pajakBerbekal data rekening nasabah, kantor pajak bersiap menyisir wajib pajakSelasa 3 Des 2019 10:08Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Kantor pajak punya senjata untuk menyisir calon wajib pajak baru. Senjata tersebut berupa data informasi rekening perbankan.selengkapnya

 Kantongi data rekening nasabah, kantor pajak perluas basis wajib pajakKantongi data rekening nasabah, kantor pajak perluas basis wajib pajakJumat 29 Nov 2019 11:48Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening perbankan. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis wajib pajak.selengkapnya

 KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakJumat 17 Feb 2017 11:13Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya

 Kasubdit Pajak Akui Disuap Rp 6 Miliar Untuk Membuat Nol Tunggakan Pajak Rp 78 MiliarKasubdit Pajak Akui Disuap Rp 6 Miliar Untuk Membuat Nol Tunggakan Pajak Rp 78 MiliarSenin 28 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 784 kaliSemua Kategori

Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, mengakui ditawari hadiah dari Rajesh Rajamohanan Nair.selengkapnya

 Sri Mulyani meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Sri Mulyani meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Kamis 27 Mei 2021 15:18Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Senin (24/5). Acara peresmian diselenggarakan di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut menghadiri acara ini.selengkapnya

 Mulai 1 April NPWP Bendahara Dihapus, Diganti NPWP Instansi PemerintahMulai 1 April NPWP Bendahara Dihapus, Diganti NPWP Instansi PemerintahRabu 5 Feb 2020 10:11Ridha Anantidibaca 1620 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 April 2020. Kebijakan ini dilaksanakan menyusul akan dihapuskannya juga NPWP bendahara pemerintah dan pencabutan pengukuhan PKP.selengkapnya

 Bamsoet Ajak Seluruh Wajib Pajak Taat Lapor Pajak dan LHKPNBamsoet Ajak Seluruh Wajib Pajak Taat Lapor Pajak dan LHKPNJumat 22 Mar 2019 15:01Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pagi ini melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pribadi melalui Direktorat Jenderal Pajak dan LHKPN melalui Clinic e-LHKPN yang ada di DPR.selengkapnya

 Menkeu Minta DJP Perbaiki Kualitas InformasiMenkeu Minta DJP Perbaiki Kualitas InformasiKamis 31 Jan 2019 15:38Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan relevan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Optimalkan Verifikasi Data Wajib PajakSri Mulyani Minta Ditjen Pajak Optimalkan Verifikasi Data Wajib PajakRabu 30 Jan 2019 14:35Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan berbagai sumber informasi yang kredibel dan relevan dalam rangka meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP). Salah satu kendala saat ini adalah data yang ada masih dirasakan kurang tepercaya (reliable).selengkapnya

 Sri Mulyani Minta DJP Kerja Keras Tingkatkan Kualitas Data Wajib PajakSri Mulyani Minta DJP Kerja Keras Tingkatkan Kualitas Data Wajib PajakSelasa 29 Jan 2019 16:01Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Hal ini, guna untuk meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).selengkapnya

 Direktorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramDirektorat Jenderal Pajak: Tidak ada aturan khusus untuk influencer atau SelebgramKamis 17 Jan 2019 10:29Ridha Anantidibaca 843 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak menyiapkan aturan pajak khusus bagi influencer, baik selebgram maupun youtuber. Hal ini merespon keinginan Menteri Kominfo Rudiantara yang meminta ada pajak khusus influencer atau Selebritas Instagram.selengkapnya

 Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Tarif Baru Cukai Rokok Terbit pada Oktober 2018Rabu 3 Okt 2018 10:59Ridha Anantidibaca 807 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait tarif cukai rokok pada 2019. PMK tersebut akan dirilis Oktober 2018.selengkapnya

 Pemerintah Targetkan Penerimaan Cukai Vape di 2018 Capai Rp 70 MiliarPemerintah Targetkan Penerimaan Cukai Vape di 2018 Capai Rp 70 MiliarRabu 3 Okt 2018 10:54Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan cukai dari vape pada tahun ini sebesar Rp 70 miliar. Hingga akhir bulan September 2018, penerimaan cukai mencapai Rp 35 miliar.selengkapnya

 Dirjen Pajak Resmikan Kanwil DJP KepriDirjen Pajak Resmikan Kanwil DJP KepriSelasa 2 Okt 2018 11:01Ridha Anantidibaca 2126 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi membuka Kantor Perwakilan Wilayah di Kepulauan Riau.selengkapnya

 Kemenkeu akan Sederhanakan Tarif Pajak Bunga ObligasiKemenkeu akan Sederhanakan Tarif Pajak Bunga ObligasiSenin 24 Sep 2018 11:40Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya memperdalam pasar keuangan dengan menyederhanakan tarif pajak bunga obligasi. Kebijakan tersebut saat ini dalam proses pembahasan antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

 DJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres DihapusDJP Sayangkan Syarat Taat Pajak Bagi Caleg, Capres dan Cawapres DihapusJumat 14 Sep 2018 13:12Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meniadakan syarat patuh ketentuan pajak bagi calon anggota legislatif (caleg), calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)selengkapnya

 Pemerintah Optimistis Capai Target Pajak di APBN 2018Pemerintah Optimistis Capai Target Pajak di APBN 2018Rabu 11 Jul 2018 16:01Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis bahwa penerimaan pajak di semester kedua 2018 akan meningkat. Meski dampak tax amnesty mengecil, namun penerimaan pajak pada semester kedua diyakini akan meningkatselengkapnya

 Kewajiban cantum identitas pembeli di e-faktur ditundaKewajiban cantum identitas pembeli di e-faktur ditundaJumat 30 Mar 2018 10:35Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakukan pencantuman nomor unduk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-faktur). Ini berlaku bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.selengkapnya

 Kaltim Prima Coal Terima Penghargaan dari MenkeuKaltim Prima Coal Terima Penghargaan dari MenkeuSelasa 20 Mar 2018 09:24Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

PT Bumi Resources Tbk, melalui unit usaha PT Kaltim Prima Coal (KPC), menerima Anugerah Penghargaan sebagai salah satu 31 Pembayar Pajak Terbesar dalam acara yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar pada Selasa (13 Maret 2018). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyanij Indrawati, dan diterima oleh Presidselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :