Sido Muncul Ajak Distributor dan Grosir Ikut Amnesti PajakSido Muncul Ajak Distributor dan Grosir Ikut Amnesti PajakAhad 18 Sep 2016 13:42Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

PT Sido Muncul Tbk (SIDO) mengajak para distributor dan grosir di Jakarta untuk ikut aktif dalam program Amnesti Pajak (Tax Amnesty). Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi ini telah melakukan sosialisasi kepada para distributor di Jawa Tengah dan grosir kota Semarang. Selanjutnya akan disusul di Bandung dan Surabaya.selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 Sri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalSri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalRabu 28 Ags 2019 11:32Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan dan gejolak lingkungan global yang meningkat. Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi global, Indonesia harus waspada tanpa merasa pesimistis dalam mengantisipasi risiko yang muncul serta mengambil peluang.selengkapnya

 Simplifikasi Tarif Cukai Rugikan Industri dan Petani TembakauSimplifikasi Tarif Cukai Rugikan Industri dan Petani TembakauKamis 18 Jul 2019 15:15Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Asosiasi Masyarakat Tembakau meminta Menteri Keuangan(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam melindungi industri hasil tembakau di Tanah Air. Salah satunya adalah tidak melakukan simplifikasi dalam pemungutan cukai rokok.selengkapnya

 Bea Cukai Keluarkan Jurus Baru Tekan Biaya Logistik dan Dwell TimeBea Cukai Keluarkan Jurus Baru Tekan Biaya Logistik dan Dwell TimeSelasa 8 Jan 2019 10:07Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) mengeluarkan kebijakan baru terkait logistik dalam sistem kepabeanan, yakni sistem manifest generasi III. Sistem manifest merupakan proses dokumentasi dalam kepabeanan yang berisi semua informasi berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut pada saat kedatangan ataupun keberangkatan.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporKemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporSelasa 12 Nov 2019 15:06Ridha Anantidibaca 881 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan tersebut dikeluarkan untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.selengkapnya

 James Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan ASJames Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan ASSabtu 3 Sep 2016 16:53Administratordibaca 1377 kaliSemua Kategori

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady mengungkapkan alasannya melakukan pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) karena surga investasi saat ini ada di Indonesia dan Amerika Serikat (AS).selengkapnya

 KKKS dan Pertamina tak Dikenakan Pajak Lifting MinyakKKKS dan Pertamina tak Dikenakan Pajak Lifting MinyakJumat 24 Ags 2018 14:29Ridha Anantidibaca 834 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan beban pajak yang selama ini harus ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas dan PT Pertamina (Persero) dalam urusan jual beli produksi minyak mentah siap jual (lifting) di dalam negeri. Dengan pembebasan pajak ini, maka tidak ada halangan lagi bagi KKKS untuk menjual langsung lifting minyak yang diproduksinya kepada Pertamina.selengkapnya

 Pajak Kosmetik dan Elektronik Impor Rerata Naik 10%Pajak Kosmetik dan Elektronik Impor Rerata Naik 10%Kamis 6 Sep 2018 14:38Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan, pemerintah meninjau kebijakan pajak penghasilan (PPh) terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Pemerintah telah melakukan tinjauan terhadap barang-barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017, dan PMK 34/PMK.010/2017.selengkapnya

 PT Pos dan Peruri Kumpul di Kantor Pajak Bahas Meterai PalsuPT Pos dan Peruri Kumpul di Kantor Pajak Bahas Meterai PalsuSenin 18 Nov 2019 15:31Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pagi ini menggelar sosialisasi bea meterai dalam rangka program pengamanan penerimaan pajak 2019, termasuk peredaran meterai palsu. Hadir dalam sosialisasi ini jajaran dari PT Pos Indonesia dan Perum Peruri.selengkapnya

 Bea Cukai Ajak Kementerian dan Lembaga Lain Bangun Ekosistem LogistikBea Cukai Ajak Kementerian dan Lembaga Lain Bangun Ekosistem LogistikJumat 8 Mar 2019 14:05Ridha Anantidibaca 313 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membangun smart custom ajak lembaga lainnya dalam dalam membangun ekosistem logistik.selengkapnya

 Beda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengBeda Paham Tax Amnesty ICW dan Lapangan BantengSenin 20 Jun 2016 11:49Administratordibaca 967 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengkritik keras rendahnya tarif tebusan dalam beleid pengampunan pajak (tax amnesty). Seharusnya angkanya 15-20%. "Menurut kami kalau hanya 4 sampai 6 persen untuk tarif tebusan, itu sangat kecil sekali. Kami usulkan 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam sebuah diskusiselengkapnya

 Launching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingLaunching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingSenin 29 Feb 2016 10:21Administratordibaca 2095 kaliSemua Kategori

Car Free Day (CFD) kota Solo pada hari Minggu 28 Februari 2016 dimeriahkan oleh salah satu media informasi perpajakan berbasis web yang menggelar acara launching. Klinik Pajak, pendatang baru dalam media informasi pajak di Kota Solo turut memberikan kontribusi dan edukasi bagi warga Solo yang sedang ber-CFD di jalan Slamet Riyadi. Dalam acara launching-nya, sebagai satu-satunya mediaselengkapnya

 Bea Cukai Jateng dan Bea Cukai DIY Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan PT KonimexBea Cukai Jateng dan Bea Cukai DIY Terbitkan Perizinan KITE Pembebasan PT KonimexRabu 27 Mar 2019 14:48Ridha Anantidibaca 897 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY menetapkan PT Konimex sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan, setelah Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef melakukan presentasi proses bisnis dalam rangka permohonan fasilitas KITE Pembebasan pada Jumat 22 Maret 2019 di Ruang Rapat Kakanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, dan dilakukan penilaian oleh pejabselengkapnya

 Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniJumat 24 Nov 2017 13:12Ridha Anantidibaca 1374 kaliSemua Kategori

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

 AS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalAS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi DigitalKamis 18 Jul 2019 15:25Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7/2019) di luar Paris yang kemungkinan akan didominasi oleh perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda adalah usul Prancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan negara miskin.selengkapnya

 Kadin Saudi Latih Pemuda Kumpulkan Zakat dan PajakKadin Saudi Latih Pemuda Kumpulkan Zakat dan PajakRabu 18 Jul 2018 14:46Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riyadh, yang diwakili oleh komite sumber daya manusia, telah meluncurkan sebuah program untuk melatih 1.000 pemuda Saudi dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Dilansir di Saudi Gazette, Senin (16/7), pelatihan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Departemen Zakat dan Pajak Penghasilan.selengkapnya

 Pemerintah dan Otoritas Keuangan Buat MoU Lancarkan Tax AmnestyPemerintah dan Otoritas Keuangan Buat MoU Lancarkan Tax AmnestySabtu 27 Ags 2016 14:32Administratordibaca 1014 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersama otoritas moneter dan keuangan berkoordinasi untuk menyamakan pemahaman tentang program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).selengkapnya

 SAPA SOLO #2 - Mengenal Lebih Dekat Pajak Yayasan Pendidikan dan SekolahSAPA SOLO #2 - Mengenal Lebih Dekat Pajak Yayasan Pendidikan dan SekolahSenin 28 Mar 2016 11:38Administratordibaca 1525 kaliSemua Kategori

Sabtu Pajak Solo (SAPA SOLO) Bersama Klinik Pajak merupakan salah satu progam Klinik Pajak yang diadakan pada hari Sabtu dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak di Solo untuk ikut serta membangun negri dengan pajak. Kegiatan ini diadakan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Dalam kesempatan di bulan Maret yaitu tepatnya tanggal 19 bertempat di Grand Laguna Hotel & Villa, Klinik Pajakselengkapnya

 DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestySenin 16 Mei 2016 11:32Administratordibaca 893 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :