Dirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 TriliunDirjen Pajak: Penurunan Tarif PPh UMKM Gerus Penerimaan Rp 1,5 TriliunSelasa 26 Jun 2018 16:11Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp 1 – 1,5 triliun. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan.selengkapnya

 Kemkeu tak khawatir insentif pajak menggerus penerimaanKemkeu tak khawatir insentif pajak menggerus penerimaanJumat 30 Mar 2018 10:25Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Pemerintah pastikan tidak ada pengurangan penerimaan dari pemberian insentif pajak (tax holiday). Pasalnya tambahan pajak bisa diperoleh setelah investasi mulai berjalan.selengkapnya

 Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDJumat 14 Jul 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 833 kaliSemua Kategori

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

 Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TJumat 14 Jul 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 673 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

 Surat Pernyataan Boleh DicabutSurat Pernyataan Boleh DicabutKamis 27 Okt 2016 12:56Administratordibaca 2227 kaliSemua Kategori

Anda terlanjur memasukkan surat pernyataan harta dan ingin mencabutnya? Tenang, keinginan Anda untuk membatalkan keikutsertaan dalam kebijakan pengampunan pajak bisa direalisasikan.selengkapnya

 Akhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun LebihAkhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun LebihJumat 16 Sep 2016 12:53Administratordibaca 1082 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak merasa optimistis uang tebusan yang terkumpul dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga akhir bulan ini bisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Jika ini terealisasi, pada periode I uang tebusan akan terkejar 25 persen dari target Rp 165 triliun hingga program ini berakhir.selengkapnya

 BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019Rabu 14 Nov 2018 10:35Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Selain telah merancang revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 terkait dengan pengalihan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah juga tengah menggarap peraturan tentang penerimaan negara dari bidang usaha batubara.selengkapnya

 Rupiah Menguat Tajam bila Dana Repatriasi Rp 130 TriliunRupiah Menguat Tajam bila Dana Repatriasi Rp 130 TriliunKamis 8 Sep 2016 17:32Administratordibaca 1122 kaliSemua Kategori

Dana repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) digadang-gadang mampu membantu penguatan kurs rupiah. Tapi, jumlahnya yang masih minim membuat dampaknya terhadap mata uang Indonesia belum signifikan.selengkapnya

 Tunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax AmnestyTunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax AmnestyKamis 25 Ags 2016 07:06Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha mengakui belum mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) karena masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan menunggu tambahan aturan baru dari pemerintah. Selain itu, pengusaha mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan program tersebut yang direncanakan rampung akhir Maret tahun depan.selengkapnya

 Menkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalMenkeu: AS Hambat Kesepakatan Pajak Digital InternasionalSelasa 21 Jul 2020 13:47Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia dan negara anggota G20 masih belum bisa menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital dalam waktu dekat. Hambatan ini diakibatkan sikap Amerika Serikat yang memilih tidak setuju dengan rencana perpajakan digital di skala global.selengkapnya

 Sri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSri Mulyani sebut AS halangi Indonesia tarik pajak digitalSelasa 21 Jul 2020 11:37Ridha Anantidibaca 285 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini Indonesia dan anggota G20 tidak bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Hal tersebut lantaran sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih tidak setuju dengan wacana perpajakan digital global.selengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Peneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiPeneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiJumat 10 Ags 2018 15:28Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Klaim soal cukai rokok untuk dijadikan sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional kembali dibicarakan. Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan hanya dengan menaikkan cukai rokok Rp50 saja, pendanaan dan keberlangsungan JKN bisa diatasi.selengkapnya

 Pemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSPemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSJumat 29 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 610 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini melengkapi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingatkan Para Pemilik Mal untuk Lapor HartaSri Mulyani Ingatkan Para Pemilik Mal untuk Lapor HartaRabu 29 Nov 2017 10:37Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.selengkapnya

 Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBJumat 14 Jul 2017 14:24Ajeng Widyadibaca 1009 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

 Selamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniSelamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniJumat 9 Des 2016 13:38Ajeng Widyadibaca 491 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan masih beratnya tantangan ekonomi di tahun depan. Namun jangan takut, semua ada solusinya.selengkapnya

 Cari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak NovemberCari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak NovemberSelasa 18 Okt 2016 12:15Ajeng Widyadibaca 789 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih belum memutuskan rencana pembiayaan di muka (front loading) pada akhir tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran belanja tahun ini dan awal 2017. Realisasi rencana tersebut baru akan ditentukan pemerintah pada bulan November atau Desember mendatang.selengkapnya

 Relaksasi Lagi Demi RepatriasiRelaksasi Lagi Demi RepatriasiRabu 21 Sep 2016 12:47Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.selengkapnya

 JSMR & WSKT Incar Dana RepatriasiJSMR & WSKT Incar Dana RepatriasiKamis 4 Ags 2016 12:21Administratordibaca 948 kaliSemua Kategori

Dua BUMN Karya yang bergerak di bisnis jalan tol, yakni PT Jasa Marga Tbk. dan PT Waskita Karta Tbk. berancang-ancang untuk memanfaatkan masuknya dana repatriasi pengampunan pajak guna membiayai proyek-proyek mereka.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :