Soal Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Kata Jusuf KallaSoal Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Kata Jusuf KallaSenin 29 Ags 2016 07:26Administratordibaca 1575 kaliSemua Kategori

Belakangan ini, media sosial melalui akun twitter diramaikan dengan hastag stop bayar pajak. Tak jelas dari mana asal usul dari hastag tersebut. Dengan mengunakan #stopbayarpajak, netizen ramai-ramai mengajak masyarakat untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan di Indonesia.selengkapnya

 Peluang Baru, Kementerian Keuangan Incar Pajak WNAPeluang Baru, Kementerian Keuangan Incar Pajak WNARabu 30 Mei 2018 13:51Ridha Anantidibaca 779 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari berbagai peluang untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satu potensi pajak yang diincar adalah wajib pajak (WP) warga negara asing (WNA). Upaya untuk menjaring WP WNA adalah dengan merangkul Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).selengkapnya

 Konsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RIKonsultasi Pajak: Warga Hong Kong Tapi Mau Beli Rumah di RISelasa 7 Mar 2017 10:50Ajeng Widyadibaca 1276 kaliSemua Kategori

Saya berpenduduk di Hong Kong dari 2008 sampai sekarang dan sudah memiliki permanent resident di Hong Kong dan terdaftar juga di belakang paspor Indonesia bahwa saya sudah bekerja dan menetap di Hong Kong. Status lengkapnya saya sudah berpenduduk luar negeri dengan status kebangsaan Indonesia.selengkapnya

 UMKM malas bayar pajak, ini kata pengamatUMKM malas bayar pajak, ini kata pengamatKamis 20 Feb 2020 09:59Ridha Anantidibaca 388 kaliSemua Kategori

Geliat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membayar pajak tumbuh melambat di tahun lalu sebesar 23% year on year (yoy) di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 27,8%.selengkapnya

 Kemudahan Bayar Pajak Telah Diberikan, Kesadaran WP Diharapkan MeningkatKamis 18 Feb 2016 11:18Administratordibaca 1430 kaliSemua Kategori

Kemudahan cara membayar pajak dengan e-Billing telah diberikan, oleh sebab itu diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak (WP) yang merasa kesulitan bayar pajak, hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama di sela membuka Rapat Editor Pengelolaan Situs DJP di Rocky Hotel, Bukit Tinggi, 16 Februari 2016.selengkapnya

 Bisnis Online Harus Kena PajakBisnis Online Harus Kena PajakSenin 29 Okt 2018 11:34Ridha Anantidibaca 984 kaliSemua Kategori

Perkembangan digital membuat bisnis daring alias e-commerce kian digandrungi masyarakat. Sayangnya, aksi jual-beli di dunia maya itu tak dimanfaatkan pemerintah lewat pengenaan pajak. Padahal, potensi pajak bisnis daring ditaksir mencapai sebanyak Rp15 triliun.selengkapnya

 Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengSenin 22 Jan 2018 13:03Ridha Anantidibaca 1864 kaliSemua Kategori

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

 Penguatan Kewenangan Pemeriksaan Ditjen Pajak Ditentang PengusahaPenguatan Kewenangan Pemeriksaan Ditjen Pajak Ditentang PengusahaSenin 11 Des 2017 09:11Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak akan mendapat penguatan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Meski demikian, kalangan pengusaha menentang rencana tersebut.selengkapnya

 Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidSenin 22 Jan 2018 13:21Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

 Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSenin 19 Feb 2018 14:29Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Melunak soal Pajak Google, Ini Kata Sri MulyaniPemerintah Melunak soal Pajak Google, Ini Kata Sri MulyaniKamis 13 Okt 2016 10:42Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia membuka pintu negosiasi terhadap Google terkait tunggakan pajak. Perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini disebut-sebut mau membayar pajak di Indonesia, namun dengan meminta negosiasi tarif pajak, penyelesaian masalah aturan dan hukum.selengkapnya

 Tax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaTax Amnesty, Alat Barter Sri Mulyani Jawab Komplain PengusahaKamis 3 Nov 2016 13:08Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Para pengusaha ritel barang mewah memanfaatkan blusukanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke pusat perbelanjaan kelas atas di Jakarta Selatan, Pacific Place, untuk menyampaikan keluhan dan meminta penurunan tarif pajak dan bea masuk.selengkapnya

 Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanRelaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanSenin 9 Sep 2019 09:39Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh.selengkapnya

 Dear Pemilik Indekos di Bandung, Jangan Lupa Bayar Pajak Daerah!Dear Pemilik Indekos di Bandung, Jangan Lupa Bayar Pajak Daerah!Selasa 10 Jul 2018 14:26Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Bisnis membuat indekos memang menjadi pilihan bagi banyak warga saat ini, terutama bagi mereka yang memiliki lahan dekat lingkungan kampus atau perkantoran. Tapi tahukan ada aturan bagi pemilik indekos untuk membayar pajak?selengkapnya

 DJP Mengaku Salah Banyak Pedagang Tak Bayar PajakDJP Mengaku Salah Banyak Pedagang Tak Bayar PajakJumat 11 Nov 2016 07:28Administratordibaca 755 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa banyaknya masyarakat yang lalai membayar pajak bukan semata menjadi kesalahan orang tersebut. Hal tersebut disampaikan saat melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati.selengkapnya

 Dirjen: Orang Patuh Bayar Pajak Kalau Tahu Uangnya Buat ApaDirjen: Orang Patuh Bayar Pajak Kalau Tahu Uangnya Buat ApaSenin 13 Nov 2017 15:56Ajeng Widyadibaca 2698 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Salah satu langkahnya ialah dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya sendiri.selengkapnya

 Pajak Perusahaan Digital Masih Jadi Perdebatan GlobalPajak Perusahaan Digital Masih Jadi Perdebatan GlobalSelasa 9 Jul 2019 11:43Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menunggu hasil studi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital. OECD diminta negara-negara G20 untuk melakukan kajian skema pemungutan tersebut.selengkapnya

 Berlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitBerlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitKamis 9 Jun 2016 12:34Administratordibaca 2476 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

 Berlaku Bulan Ini, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta Bebas PajakBerlaku Bulan Ini, Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta Bebas PajakRabu 8 Jun 2016 14:32Administratordibaca 4039 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan mulai diberlakukan Juni ini. Tujuan dari kebijakan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja Rancangan Anggaranselengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunKamis 7 Apr 2016 14:31Administratordibaca 1955 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Namun dari kebijakan tersebut, penerimaan pajak dipastikan melayang hingga Rp 18 triliun pada 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 jutaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :