Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam postur sementara asumsi makro APBN-P 2016 ada dampak dari perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menjadi USD40 per barel.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pesimistis pengampunan pajak bisa meningkatkan penerimaan negara. Dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, pemerintah menargetkan pengampunan pajak bisa menyumbang penerimaan sebesar Rp 165 triliun. "Kelihatannya tax amnesty tetap agak berat membantu penerimaan negara," katanya saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Senin (13/6)selengkapnya

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan. Dalam draft RUU yang menjadi inisiatif pemerintah ini, otoritas pajak yang selama ini ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu)selengkapnya

Rancangan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan beleid sebelumnya. Salah satunya, dengan adanya aturan ini maka akan mengubah struktur kelembagaan pada otritas pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selain memperkuat sisi kelembagaan, beleid ini juga akan memperbaiki semua sistem perpajakanselengkapnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto mengatakan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang akan diatur dalam undang undang (UU) tak boleh serta-merta menjadi andalan penerimaan negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan (APBNP) berikutnya dalam hal penerimaan yang ditargetkan hingga Rp195 triliun.selengkapnya

Pemerintah menyatakan tak berniat merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak yang dipatok mencapai Rp165 triliun, meski analis menilai jumlah tersebut terlalu fantastis. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tak ingin melakukan perubahan asumsi penerimaan perpajakan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam rancangan anggaranselengkapnya

Pemerintah bakal mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan/APBN-P 2016 setelah DPR mengesahkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan pengesahan tax amnesty, maka pemerintah bisa memastikan pendapatan yang masuk ke negara. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahazil Nazara berharap, tax amnesty dapat selesai akhir bulan ini.selengkapnya

Pemerintah berencana menambah jumlah layer dan mengubah klasifikasibracket pengenaan pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan skema progresivitas yang ada dalam pajak penghasilan (PPh) akan diperbaiki. Selain itu, perubahan klasifikasi pengelompokkannya atau bracket secara umum akan menjadi lebih ringan.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pemerintah berharap agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty dapat segera selesai dibahas sebelum pengajuan APBN-Perubahan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengajukan rancangan APBN-P dengan memasukkan penerimaan dari tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengatakan bahwa pemerintah masih menyusun atau menghitung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Namun, dikatakannya pemerintah masih optimis terhadap target penerimaan negara di tahun ini meskipun harus realistis.selengkapnya

Pemerintah akan mengubah aturan terkait pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement (APA). Aturan baru ini diharapkan bisa diselesaikan tahun ini.selengkapnya

Aturan pajak untuk orang pribadi tidak banyak perubahan dari beberapa waktu lalu. Namun, untuk memahami peraturan tersebut ternyata masih sangat sulit. Sehingga tidak sedikit kebingungan melaksanakan kewajiban pajaknya. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung penghasilan, pembayaran pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuanselengkapnya

Persatuan perusahaan pengembang Real Estate Indonesia (REI) mendorong dan mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan pembekalan dan wawasan mengenai perpajakan kepada pengembang.selengkapnya

Banyak orang bilang, tahun ini merupakan tahun paceklik di era Presiden Jokowi. Lantaran, lesunya perekonomian global menular ke Indonesia. Benarkah? Namun, tim ekonomi Kabinet Kerja tetap optimis. Angka pertumbuhan, sesuai kesepakatan dalam RAPBN Perubahan 2016, dipatok 5,2%. Turun sedikit ketimbang APBN 2016 senilai 5,3%.selengkapnya

Di luar prediksi banyak pihak, jumlah uang tebusan dari program pengampunan pajak alias tax amnesty kini hampir mencapai sepertiga dari target pemerintah sebesar Rp 165 triliun. Sebelumnya, banyak pihak ragu pemerintah bisa meraup banyak duit dari program yang berjalan terburu-buru ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendata per 5 Maret 2018 kemarin, sudah ada 3,2 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2017.selengkapnya

Kongres XI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dengan tema “Memperkuat Profesi Konsultan Pajak Indonesia yang Profesional, Bebas, Mandiri dan Bertanggung Jawab,” akan digelar Convetion Hall-The Singhasari Resort, Batu-Malang-Jawa Timur, pada Selasa, 20 hingga Jumat, 23 Agustus 2019.selengkapnya

Pemerintah sudah mengubah aturan tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018. Sejauh ini, setidaknya terdapat delapan wajib pajak yang akan mengajukan tax holiday.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya