Sri Mulyani Pamer Amnesti Pajak di Hadapan Bank Dunia dan IMFSri Mulyani Pamer Amnesti Pajak di Hadapan Bank Dunia dan IMFRabu 12 Okt 2016 17:31Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS. Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 4 hingga 9 Oktober lalu tersebut, Sri Mulyani memanfaatkan momentum untuk mempresentasikan program amnesti pajak yang berjalan di Indonesia sejak Juli lalu.selengkapnya

 OnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingOnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingSelasa 27 Mar 2018 14:47Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) merupakan salah satu faktor penentu kelancaran administrasi perusahaan, termasuk urusan perpajakan yang salah satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun demikian, masih ada Wajib Pajak yang menemukan kesulitan dalam melaporkan SPT.selengkapnya

 Luncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiLuncurkan e-KITE Ini, Ini Harapan Bea CukaiSelasa 19 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 244 kaliSemua Kategori

Ditjen Bea Cukai mengembangkan aplikasi elektronik Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau e-KITE untuk memfasilitasi pelayanan hak dan kewajiban bagi pengguna jasa secara online.selengkapnya

 Kementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanKementerian ESDM Siap Berikan Insentif Hulu Migas Sesuai AturanSelasa 8 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

 Pemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakPemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti PajakSelasa 13 Sep 2016 10:15Administratordibaca 1058 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mengusulkan perpanjangan periode pertama amnesti pajak lewat mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR. Pemerintah lebih mengakomodasi pemberian kemudahan pengisian formulir kepada para pengusaha.selengkapnya

 DJP: Layanan Amnesti Pajak Buka Akhir PekanDJP: Layanan Amnesti Pajak Buka Akhir PekanSenin 15 Ags 2016 14:21Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tetap membuka layanan amnesti pajak pada Sabtu dan Minggu untuk mengakomodasi peningkatan animo masyarakat terhadap program ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Layanan Tax Amnesty Tetap Buka di Akhir PekanDitjen Pajak: Layanan Tax Amnesty Tetap Buka di Akhir PekanSenin 15 Ags 2016 14:31Administratordibaca 1053 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tetap membuka layanan amnesti pajak pada Sabtu dan Minggu untuk mengakomodasi peningkatan animo masyarakat terhadap program ini.selengkapnya

 Instrumen Syariah Bisa Tampung Dana Repatriasi PajakInstrumen Syariah Bisa Tampung Dana Repatriasi PajakSelasa 12 Jul 2016 12:59Administratordibaca 1660 kaliSemua Kategori

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, dana repatriasi hasil pengampunan pajak dimungkinkan untuk ditempatkan dalam surat berharga negara (SBN) baik surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN). Soal SBSN khusus dana repatriasi, ia mengatakan yang paling mungkin dari SBSN adalah mengakomodasiselengkapnya

 BCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarBCA: Dana Repatriasi Lebih dari Rp100 Triliun Pencapaian BesarJumat 7 Okt 2016 09:45Administratordibaca 713 kaliSemua Kategori

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengemukakan, dana repatriasi tax amnesty(pengampunan pajak) yang mencapai lebih dari Rp100 triliun merupakan pencapaian besar. Menurutnya, instrumen dan produk untuk mengakomodasi dana hasil repatriasi sudah cukup banyak, di antaranya Surat Berharga Negara (SBN) dan reksadana.selengkapnya

 Bursa Berjangka Siap Tampung Dana Tax AmnestyBursa Berjangka Siap Tampung Dana Tax AmnestySenin 15 Ags 2016 09:33Administratordibaca 1071 kaliSemua Kategori

PT Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) telah menyiapkan strategi guna menampung dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak (tax amnesty). Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 123 tahun 2016, kontrak berjangka komoditi masuk sebagai salah satu instrumen investasi dalam kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

 Anies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaAnies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaKamis 28 Jun 2018 16:00Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang periode pembebasan denda pajak kendaraan yang semula 18 Agustus, menjadi 31 Agustus. Anies ingin mengakomodasi penunggak pajak yang dinilai masih banyak.selengkapnya

 Ini 3 Poin Tax Allowance dari KemenperinIni 3 Poin Tax Allowance dari KemenperinKamis 15 Feb 2018 10:05Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna merevisi aturan mengenai fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau tax allowance. Upaya tersebut diharapkan dapat mengakomodasi industri manufaktur dan mendorong masuknya investasi lebih deras lagi.selengkapnya

 RUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di BankRUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di BankSenin 20 Jun 2016 12:20Administratordibaca 2512 kaliSemua Kategori

Dana repatriasi yang ditempatkan dalam wadah instrumen investasi kebijakan pengampunan pajak tetap bisa menjadi jaminan penarikan utang baru di perbankan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan skema tersebut akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk aturan baru. Dengan demikian uang yang dibawa ke Indonesia tetap bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman baru.selengkapnya

 Ingat! Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku 10 OktoberIngat! Aturan Barang Kiriman Terbaru Berlaku 10 OktoberSelasa 9 Okt 2018 08:55Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Bea Cukai menetapkan aturan baru terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya 100 dolar AS menjadi 75 dolar AS per orang per hari dan akan mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2018.selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Masih Ekonomis, Proyek Jambaran Tiung Biru Belum Butuh Tax AllowanceMasih Ekonomis, Proyek Jambaran Tiung Biru Belum Butuh Tax AllowanceRabu 9 Mei 2018 15:01Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) belum berencana mengajukan permohonan pengurangan pajak atau tax allowance kepada pemerintah sebagai insentif untuk proyek Jambaran-Tiung Biru. Alasannya adalah masih ekonomis tanpa insentif itu.selengkapnya

 Menkeu: Program Amnesti Pajak tidak Legalkan KejahatanMenkeu: Program Amnesti Pajak tidak Legalkan KejahatanRabu 12 Okt 2016 17:36Administratordibaca 724 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sama sekali tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 Jangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganJangan Beri Insentif Bagi Plastik Tak Ramah LingkunganSenin 11 Mar 2019 13:42Ridha Anantidibaca 785 kaliSemua Kategori

Kebijakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menerapkan biaya tambahan paling sedikit Rp200 untuk setiap transaksi menggunakan kantong plastik mendorong pemerintah menengok kembali persoalan sampah plastik di Indonesia.selengkapnya

 Pelaku E-Commerce tak Wajib Punya NPWPPelaku E-Commerce tak Wajib Punya NPWPRabu 16 Jan 2019 09:43Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, para pedagang maupun penyedia jasa perdagangan elektronik (e-commerce) yang berjualan melalui platform marketplace tidak lagi wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018. Para pedagang tersebut dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 782 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :