Kadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak IndonesiaKadin: Wajar Jika Bank Luar Negeri Tahan Aset Wajib Pajak IndonesiaRabu 28 Sep 2016 10:21Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan lamanya proses pencairan harta dan aset wajib pajak Indonesia di bank di luar negeri menjadi hambatan utama repatriasi dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

 RUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarRUU Pengampunan Pajak Dibahas Tertutup Berpotensi Jadi Bola LiarSenin 6 Jun 2016 13:28Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja atau Panja DPR melakukan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak secara tertutup. Wajar jika ini menimbulkan kecurigaan publik. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan pengampunan pajak merupakan isu sensitif. Sehingga pemerintah dan DPR harus membuka saluran untuk publik melakukan kontrol.selengkapnya

 PDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanPDIP: UU TA Tercepat, Tertutup, Melanggar AturanRabu 29 Jun 2016 14:44Administratordibaca 1085 kaliSemua Kategori

Dari seluruh undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, UU Tax Amnesty bisa jadi layak disebut produk hukum yang prosesnya tercepat. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah "Oneng" Pitaloka menyebut UU Tax Amnesty layak masuk MURI (Musium Rekor Indonesia).selengkapnya

 Sri Mulyani Masih Tertutup soal Pengganti Dirjen Pajak Robert PakpahanSri Mulyani Masih Tertutup soal Pengganti Dirjen Pajak Robert PakpahanKamis 10 Okt 2019 11:03Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan akan memasuki masa pensiun pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti. Seiring hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus segera mencari penggantinya untuk memimpin Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Menko Darmin Sebut Kenaikan Cukai Rokok Hal Wajar Demi SehatMenko Darmin Sebut Kenaikan Cukai Rokok Hal Wajar Demi SehatSelasa 17 Sep 2019 14:58Ridha Anantidibaca 225 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kenaikan tarif cukai rokok yang sebesar 23 persen pada 2020 merupakan hal yang wajar. Alasannya, karena sudah mempertimbangkan aspek menjaga kesehatan sekaligus menambah penerimaan negara.selengkapnya

 Wamenkeu: Wajar Petugas Pajak Dapat Insentif yang BesarWamenkeu: Wajar Petugas Pajak Dapat Insentif yang BesarKamis 14 Apr 2016 11:00Administratordibaca 1536 kaliSemua Kategori

Dua petugas pajak dari Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Sibolga meninggal saat menjalankan tugasnya melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak‎ (WP). Mengomentari kejadian itu, Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo mengaku dirinya ikut prihatin atas kejadian itu. Dia setuju jika petugas pajak yang meninggal tersebut diberikan kenaikan pangkat.selengkapnya

 Pengamat Pariwisata: Sayonara Tax di Jepang Angkanya WajarPengamat Pariwisata: Sayonara Tax di Jepang Angkanya WajarSelasa 8 Jan 2019 10:37Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Ramai soal Sayonara Tax, pajak khusus bagi turis yang liburan ke Jepang. Bagaimana pendapat pengamat pariwisata?selengkapnya

 Ditjen Pajak sebut wajar soal pelambatan penerimaan dari sektor manufakturDitjen Pajak sebut wajar soal pelambatan penerimaan dari sektor manufakturSenin 22 Okt 2018 10:24Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Di akhir kuartal ketiga tahun ini, seluruh sektor usaha mencetak pertumbuhan. Untuk sektor industri pengolahan alias manufaktur, meski mencatat pertumbuhan juga, akan tetapi mengalami pelambatan.selengkapnya

 Darmin Sebut Wajar Singapura Cegah Dana WNI Kembali ke RIDarmin Sebut Wajar Singapura Cegah Dana WNI Kembali ke RISenin 25 Jul 2016 07:37Administratordibaca 936 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin kebijakan amnesti pajak tidak akan terdampak dengan upaya Pemerintah Singapura mencegah kaburnya dana warga negara Indonesia (WNI) dari negara mereka.selengkapnya

 Pemerintah Anggap Wajar Gugatan UU Tax AmnestyPemerintah Anggap Wajar Gugatan UU Tax AmnestySelasa 12 Jul 2016 10:22Administratordibaca 643 kaliSemua Kategori

Baru saja disahkan DPR, Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan peninjauan kembali atau judicial review.selengkapnya

 Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?Jumat 3 Jul 2020 14:48Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

 Syarat Tax Amnesty, Aset harus Sesuai Nilai WajarSyarat Tax Amnesty, Aset harus Sesuai Nilai WajarSabtu 18 Jun 2016 09:34Administratordibaca 3352 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin setiap aset yang dilampirkan dalam pengajuan pengampunan pajak didukung oleh dokumen yang valid. Salah satunya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, hal tersebut sudah disetujui oleh panitia kerja penyusun beleid pengampunan pajak tersebut. "Dengana danya dokumen, otoritas tidak perlu lagi melakukan verifikasi," kata Bambangselengkapnya

 Kendari Kembangkan Pelayanan Pajak Secara DaringKendari Kembangkan Pelayanan Pajak Secara DaringSelasa 21 Jul 2020 13:43Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggagas pelayanan pajak terintegrasi secara daring yang disebut "Pajak Menyapa". Layanan Pajak Menyapa ini memudahkan pembayaran pajak karena terintegrasi secara daring.selengkapnya

 UKM Diharapkan Bisa Mudah Deklarasi Aset secara OnlineUKM Diharapkan Bisa Mudah Deklarasi Aset secara OnlineKamis 21 Jul 2016 07:16Administratordibaca 1054 kaliSemua Kategori

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tertarik mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku bulan Juli ini. Namun, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan fasilitas deklarasi aset secara online bagi para pelaku UKM tersebut.selengkapnya

 Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapSelasa 16 Nov 2021 09:39Ridha Anantidibaca 2491 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

 Bea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringBea Cukai Rancang Kemudahan Pengurusan Importasi Kendaraan Bermotor Secara DaringJumat 16 Nov 2018 14:42Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sedang merancang kemudahan proses pengurusan dokumen importasi kendaraan bermotor secara daring untuk memangkas waktu pengurusan.selengkapnya

 Pajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifPajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifJumat 9 Ags 2019 11:10Ridha Anantidibaca 237 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

 Pengisian SPT secara otomatis tak bertentangan dengan self-assessmentPengisian SPT secara otomatis tak bertentangan dengan self-assessmentRabu 25 Apr 2018 09:36Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah merancang sistem pelaporan SPT dengan teknologi pre-populated dimana data sudah secara otomatis terisi di formulir SPT sehingga WP cukup meneliti kembali kebenarannya dan menyetujuinya apabila cocok.selengkapnya

 Secara Ideal, Tax Amnesty Dinilai tak LaikSecara Ideal, Tax Amnesty Dinilai tak LaikRabu 20 Apr 2016 20:05Administratordibaca 1089 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan dilakukan tahun ini secara ideal belum laik dilaksanakan. Kalangan akademisi berpendapat, pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, infrastruktur perpajakan dan sistem informasi Indonesia sampai saat ini belum memadai.selengkapnya

 Hindari risiko overload, DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT pajak secara onlineHindari risiko overload, DJP imbau wajib pajak segera lapor SPT pajak secara onlineKamis 14 Mar 2019 10:18Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online baik melalui e-Filing maupun e-form.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :