Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangSelasa 12 Des 2017 09:01Ridha Anantidibaca 18525 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

 Peran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersPeran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersKamis 12 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1012 kaliSemua Kategori

Pada Selasa lalu (10/5), konsorsium wartawan investigasi atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Dokumen Panama atau lebih dikenal The Panama Papers ke publik. Isinya memuat daftar 214 ribu perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax haven). Selain itu, informasi lebih dari 100 ribu entitas offshoreselengkapnya

 Pertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakPertukaran Data Lintas Negara Tingkatkan Efektivitas Big Data PajakKamis 13 Sep 2018 10:18Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) bakal memperkuat basis informasi big data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Wah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyWah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyRabu 5 Okt 2016 07:57Administratordibaca 911 kaliSemua Kategori

Ternyata memang banyak yang mengambil untung ketiga hajat nasional bernama tax amnesty berlangsung. Tidak hanya pemerintah saja, yang mendapat durian runtuh dari penerimaan pajak yang meningkat, konsultan pajak juga merasakan hal yang sama.selengkapnya

 TAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliTAX AMNESTY: UU Tak Kunjung Terbit, Presiden Diminta Ambil Alih KendaliSenin 6 Jun 2016 15:50Administratordibaca 899 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih kendali pembahasan RUU Pengampunan Pajak dengan melibatkan multipihak macam DPR, asosiasi pengusaha dan penegak hukum. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo menuturkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR saat ini masih berlarut-larut. Pembahasan yang bertele-tele, sambungnya, menciptakan ketidakpastian.selengkapnya

 CITA Minta Jokowi Segera Ambilalih Kendali Tax AmnestyCITA Minta Jokowi Segera Ambilalih Kendali Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:50Administratordibaca 1234 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, ‎pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR yang terlalu berlarut-larut membutuhkan peran presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih. Pembahasannya sendiri telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme pemerintah.selengkapnya

 Pemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GooglePemerintah Belum Mau Ambil Langkah Tegas Kejar Pajak GoogleKamis 26 Jan 2017 14:58Ajeng Widyadibaca 687 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum mau mengambil langkah tegas dalam pengusutan kasus pajak Google di Indonesia. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih akan menggunakan pendekatan persuasif dengan terus melakukan diskusi agar kesepakatan pembayaran pajak ini dapat tercapai.selengkapnya

 Pajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSPajak hanya dapat data umum e-commerce dari BPSSenin 18 Des 2017 10:35Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) mulai Januari 2017. Data itu dikumpulkan agar memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi sektor e-commerce, termasuk kebijakan perpajakannya.selengkapnya

 KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakSenin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1273 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

 Ditjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ini tujuannyaDitjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ini tujuannyaSelasa 3 Des 2019 10:02Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menelisik pemilik saldo tabungan dan atau deposito dengan nilai minimal Rp 1 miliar untuk dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ada apa?Ditjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ada apa?Kamis 28 Nov 2019 10:00Ridha Anantidibaca 268 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menelisik pemilik saldo tabungan dan atau deposito dengan nilai minimal Rp 1 miliar untuk dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 TAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib PajakTAX AMNESTY :Ramai-ramai Rayu Wajib PajakKamis 25 Ags 2016 12:40Administratordibaca 1034 kaliSemua Kategori

Memberi pengampunan bagi para wajib pajak nampaknya tengah menjadi tren di berbagai negara. Kebijakan jangka pendek ini dinilai menjadi jalan tengah, ketika upaya merebut kembali triliunan dana yang tertanam di kawasan tax haven menemui kebuntuan.selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniPembahasan RUU Tax Amnesty Lamban, CITA Ungkap 7 Hal Berikut IniRabu 8 Jun 2016 15:51Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR berlarut-larut. Tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR, ternyata pembahasan telah masuk bulan Juni 2016 dan tak dapat dipastikan akan selesai di pertengahan Juni 2016 seperti optimisme Pemerintah. Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan penyelesaian yang terburu-buruselengkapnya

 Cocokkan data SPT, Ditjen Pajak sisir nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar lebihCocokkan data SPT, Ditjen Pajak sisir nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar lebihKamis 28 Nov 2019 09:56Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Anda punya saldo tabungan minimal Rp 1 miliar? Jika iya, bersiaplah jika menerima surat cinta dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

 Netflix cs Wajib Setor hingga Lapor PajakNetflix cs Wajib Setor hingga Lapor PajakSelasa 2 Jun 2020 15:26Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan perusahaan digital yang mengambil untung di Indonesia akan menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).selengkapnya

 Mayora Indah (MYOR) Tunggu Keputusan Pemerintah Soal CukaiMayora Indah (MYOR) Tunggu Keputusan Pemerintah Soal CukaiKamis 27 Feb 2020 15:03Ridha Anantidibaca 1267 kaliSemua Kategori

Emiten makanan dan minuman ringan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) menyebutkan pihaknya belum bisa mengambil langkah konkret perihal rencana pemerintah mengenakan cukai untuk minuman manis kemasan.selengkapnya

 Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Kemenkeu Jepang Dukung Kenaikan Pajak Penjualan Nasional pada 2019Rabu 21 Nov 2018 10:31Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Sebuah panel di Kementerian Keuangan Jepang menyarankan supaya pemerintah tetap menjalankan rencana untuk menaikkan pajak pada Oktober 2019, atau mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya downturn dalam perekonomian Negeri Sakura.selengkapnya

 Pajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralPajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralJumat 3 Jul 2020 11:40Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang akan mengambil langkah unilateral terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalSri Mulyani: Tetap Waspada dan Optimistis di Tengah-tengah Gejolak GlobalRabu 28 Ags 2019 11:32Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan dan gejolak lingkungan global yang meningkat. Oleh karena itu dalam menghadapi kondisi global, Indonesia harus waspada tanpa merasa pesimistis dalam mengantisipasi risiko yang muncul serta mengambil peluang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :