Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga semester I 2019 tercatat melambat meski mengalami kenaikan dua digit. Hingga paruh pertama, Kementerian Keuangan mencatat BNBP mencapai Rp 209,08 triliun atau 55,27% dari APBN tahun ini. Realisasi PNBP tumbuh 18,24%, namun melambat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, di mana PNBP tumbuh 21%.selengkapnya
Perkembangan realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi menunjukkan adanya tren normalisasi.selengkapnya
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Oktober 2019 tumbuh melambat. Sejak awal tahun hingga Oktober 2019 pajak yang dihimpun adalah Rp 1.018,47 triliun atau mencapai 64,56 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.selengkapnya
Kendati penerimaan pajak tumbuh di atas 15%, sejumlah sektor penerimaan pajak menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya.selengkapnya
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2018 tercatat sebesar 355,7 miliar dollar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,7 miliar dollar AS, serta utang swasta sebesar 176,0 miliar dolar AS.selengkapnya
Realisasi PPh OP memiliki potensi melambat pada Maret 2020 akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) nonkaryawan.selengkapnya
Restitusi pajak nyatanya masih menjadi bayang-bayang laju penerimaan pajak yang melambat di semester I-2019. Sementara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus optimistis penerimaan pajak dapat tumbuh di tahun ini.selengkapnya
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan penerimaan pajak 2019 hanya mencapai Rp 1.403,5 triliun. Jumlah ini sekitar 88,9% dari target APBN.Perlambatan penerimaan pajak sudah terlihat awal tahun. Pada April lalu pertumbuhan penerimaannya hanya sekitar 1%. Lalu, pada bulan selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat angkanya naik tipis jadi 2,4selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak semester I-2019 sebesar Rp 603,34 triliun atau tumbuh 3,74% dibanding periode yang sama di tahun 2018. Laju pertumbuhan ini tercatat lebih rendah dibanding 2018 yang berhasil naik 13,9%.selengkapnya
Kucuran insentif dari pemerintah bagi sektor properti belum berakhir. Teranyar, Kementerian Keuangan menyatakan tengah mengkaji rencana penghapusan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas properti.selengkapnya
Pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah di kuartal kedua tahun ini melambat dibandingkan kuartal pertama 2017. Padahal, belanja modal merupakan salah satu penyumbang pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya
Geliat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk membayar pajak tumbuh melambat di tahun lalu sebesar 23% year on year (yoy) di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 27,8%.selengkapnya
Pendapatan negara dari pajak dalam negeri tercatat melambat signifikan sepanjang kuartal I-2019.selengkapnya
Mantan Menteri Keuangan China Lou Jiwei mengatakan bahwa pemerintah China harus memangkas pajak penghasilan perusahaan maupun perorangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi China yang melambat di tengah konflik perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).selengkapnya
Kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) semakin melambat. Baik penerimaan PBB di pemerintah pusat yang meliputi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P3) maupun PBB di daerah yaitu perdesaan dan perkotaan (P2) tidak optimal.selengkapnya
Pertumbuhan setoran pajak orang kaya yang dilihat dari realisasi penerimaan PPh orang pribadi (OP) melambat pada awal tahun ini.selengkapnya
Penerimaan pajak per April 2019 tercatat Rp 387 triliun. Realisasi tersebut hanya tumbuh 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 11,64%. Penerimaan pajak yang tumbuh melambat ini mencerminkan adanya perlambatan ekonomi.selengkapnya
Hingga pengujung kuartal ketiga tahun ini, penerimaan pajak pemerintah bertumbuh positif, yakni 16,87% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.selengkapnya
Penerimaan pajak dari sektor usaha utama tumbuh tumbuh positif sepanjang periode Januari-September 2018. Kendati demikian, penerimaan sektor industri pengolahan mencapai Rp 246,9 triliun atau tumbuh melambat 11,94% secara tahunan (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 18,06% yoy.selengkapnya
Perekonomian dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan karena likuiditas masih tumbuh melambat. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat 7,1% (yoy) pada April 2016 atau Rp4.508,8 triliun. Pada bulan sebelumnya, uang yang beredar tumbuh 7,4% (yoy).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya