Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2019 tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama pada 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 48,08% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Angka ini mencapai 48,08% dari target dalam anggaran 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai akhir Juli 2018 sebesar Rp 93,28 triliun. Angka ini mencapai 48,08 dari target dalam anggaran 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang Januari-Juli 2019 mencapai Rp241,27 triliun. Capaian itu tumbuh 14,21% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Juli 2018 tercatat Rp 994,4 triliun atau 52,5% dari target anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.894,7 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2018 sebesar Rp687,17 triliun atau 48,26 persen dari target Rp1.424 triliun hingga akhir 2018.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2018 sebesar Rp 687,17 triliun. Realisasi penerimaan ini sudah mencapai 48,26 persen dari target Rp 1.424 triliun hingga akhir 2018.selengkapnya

Laju Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kian tak terbendung. Pasalnya, sampai akhir Juli 2018 realisasi PNBP telah mencapai Rp205,8 triliun atau 74,72% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kenaikan signifikan pada belanja subsidi pajak hingga Juli lalu.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2018 mencapai 17,4%. Hal ini didorong sejumlah kegiatan ekonomi di akhir tahun yakni dimulainya kegiatan kampanye pemilu presiden hingga hari raya Natal dan Tahun Baru.selengkapnya

Penerimaan negara melalui pajak periode Februari 2019 baru mencapai 10,2% dari target Rp 1.577,6 triliun atau sebesar Rp 160,84 triliun. Dengan demikian, hingga akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus mengumpulkan penerimaan hingga Rp 1.416,7 Triliun.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak semakin jauh dari target akhir tahun ini. Berdasarkan sumber Kontan.co.id potensi shortfall pajak di akhir 2019 mencapai lebih dari Rp 200 triliun.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai 95 persen. Sedangkan untuk keseluruhan pendapatan negara, kata Robert bisa mencapai 100 persen.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) memperkirakan hingga akhir tahun penerimaan pajak akan mencapai 94% dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 1.424 triliun. Dimana, shortfall pajaknya diperkirakan sekitar Rp 80 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2021 adalah sebesar Rp585 triliun atau 33,5 persen dari target APBN yaitu Rp1.743,6 triliun.selengkapnya

Pemkot Bandung memberikan pengampunan sanksi denda bagi wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengampunan itu berlaku sejak November hingga akhir Desember 2018.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2018 mencapai 80%. Target penerimaan tahun ini sendiri sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan ‎Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya