“Kalau pajak motor dihapus tentu enggak ada bedanya dengan sepeda. Motor jadi enggak ada surat-suratnya. Yang beli tambah banyak, yang memakai juga tambah tidak bisa diatur. Wong, sekarang saja ada rencana penambahan tarif PKB untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor, ini kok malah mau dihapus,” tambah Ihwan.selengkapnya

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dihapus.selengkapnya

Wacana polisi memberlakukan aturan blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK) kepada penunggak pajak, sudah muncul sejak beberapa bulan lalu. Kini, muncul lagi bahwa waktu penerapannya dimulai awal 2019. Ketika dikonfirmasi, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, menjelaskan, kemungkinan seperti itu, tetapi belum bisa diputuskan sekarang ini.selengkapnya

Agen pemegang merek (APM) kendaraan premum dalam negeri bereaksi saat mengetahui Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kapal pesiar dan yacht sebesar 75 persen akan dihapus.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dikenakan angkutan logistik dengan kereta api disarankan dihapus. Penghapusan ini bertujuan agar pelaku usaha beralih dari angkutan jalan ke kereta api terkait over dimensi dan overload (ODOL).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku akan kehilangan penerimaan dari sektor properti jika rencana penghapusan pajak rumah mewah direalisasikan.selengkapnya

Pemerintah berencana menghapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 75 persen untuk kapal pesiar atau cruise maupun kapal yacht asing.selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Sehingga, masyarakat yang menunggak pajak tak perlu membayar sanksinya ketika mengikuti program tersebut.selengkapnya

Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama tujuh tahun terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan.selengkapnya

Rokok linting tampaknya akan menjadi produk alternatif bagi perokok siap saji. Pasalnya tembakau iris yang menjadi bahan baku rokok linting akan dibebaskan cukai.selengkapnya

Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Jakarta Timur menargetkan perolehan pajak sebesar Rp 2,7 triliun dengan diberlakukannya penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa mengkaji penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjulan bahan bakar jenis avtur. Bahkan Rini menyampaikan keinginannya agar PPN dihapuskan.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat piutang pajak tersisa sebesar Rp 54,16 triliun, turun dari posisi awal 2017 yang sebesar Rp 101,7 triliun. Sebagian besar penurunan tersebut imbas kebijakan hapus buku. Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun meminta kejelasan seputar upaya penyelesaiannya.selengkapnya

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang tidak melakukan perubahan beban cukai pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).selengkapnya

Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk mendorong perkembangan instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah, yaitu sukuk. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif ini akan dicantumkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu.selengkapnya

Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus ketetapan pajak bagi pelaku usaha kecil menengah. Diketahui baru-baru ini Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan terkait perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya