Korban gempa Lombok dapat keringanan sanksi pajakKorban gempa Lombok dapat keringanan sanksi pajakKamis 23 Ags 2018 16:07Ajeng Widyadibaca 391 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) telah menyiapkan Perdirjen untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menjadi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).selengkapnya

 Hemat devisa, Kemhub akan naikkan komposisi TKDN jadi 50% secara bertahapHemat devisa, Kemhub akan naikkan komposisi TKDN jadi 50% secara bertahapKamis 23 Ags 2018 15:54Ajeng Widyadibaca 158 kaliSemua Kategori

Kementerian Perhubungan (Kemhub) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan meningkatkan lokal konten atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang saat ini ditetapkan sebesar 30%.selengkapnya

 Trump tegaskan pajak 25% untuk setiap mobil dari Uni EropaTrump tegaskan pajak 25% untuk setiap mobil dari Uni EropaKamis 23 Ags 2018 15:52Ajeng Widyadibaca 188 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kembali bakal mengenakan tarif pajak 25% untuk mobil yang berasal dari Uni Eropa.selengkapnya

 BI: Utang Luar Negeri RI Tumbuh Melambat di Kuartal II 2018BI: Utang Luar Negeri RI Tumbuh Melambat di Kuartal II 2018Selasa 21 Ags 2018 13:32Ajeng Widyadibaca 144 kaliSemua Kategori

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2018 tercatat sebesar 355,7 miliar dollar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,7 miliar dollar AS, serta utang swasta sebesar 176,0 miliar dolar AS.selengkapnya

 Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapSelasa 23 Jan 2018 15:04Ajeng Widyadibaca 262 kaliSemua Kategori

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

 Kata Menkeu soal SKB peserta amnesti pajak ditolakKata Menkeu soal SKB peserta amnesti pajak ditolakRabu 15 Nov 2017 13:52Ajeng Widyadibaca 394 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.selengkapnya

 Perusahaan laba besar, bayar pajak lebih besarPerusahaan laba besar, bayar pajak lebih besarRabu 15 Nov 2017 13:46Ajeng Widyadibaca 492 kaliSemua Kategori

Perusahaan besar pencetak laba tebal akan disisir dan disasar pajak. Istilah yang dipakai Ditjen Pajak adalah dinamisasi pajak, sebagai upaya ekstra (extra effort) untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak sampai akhir tahun.selengkapnya

 Tak Lapor SPT, Siap-Siap DiperiksaTak Lapor SPT, Siap-Siap DiperiksaRabu 15 Nov 2017 13:36Ajeng Widyadibaca 439 kaliSemua Kategori

Upaya pemeriksaan akan dilakukan Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang tak patuh atau sama sekali tak melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang sampai akhir Oktober mandek di angka 70,73% dari total WP lapor SPT sebanyak 16,6 juta.selengkapnya

 Selain Penerimaan, Kepatuhan WP Juga Jadi PR Ditjen PajakSelain Penerimaan, Kepatuhan WP Juga Jadi PR Ditjen PajakRabu 15 Nov 2017 12:31Ajeng Widyadibaca 237 kaliSemua Kategori

Tak hanya soal penerimaan, pekerjaan rumah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) tahun ini juga masih belum rampung, bahkan cenderung stagnan dalam kurun waktu dua bulan terakhir.selengkapnya

 Sri Mulyani perkenalkan Alokasi Pajakmu, mudahkan masyarakat cek penggunaan pajakSri Mulyani perkenalkan Alokasi Pajakmu, mudahkan masyarakat cek penggunaan pajakRabu 15 Nov 2017 12:10Ajeng Widyadibaca 299 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahun.selengkapnya

 Pengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaPengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk SemuaRabu 15 Nov 2017 12:00Ajeng Widyadibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah membahas peraturan pajak yang akan dikenakan bagi e-commerce. Peraturan ini pun akan segera dikeluarkan pada akhir 2017.selengkapnya

 Eksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatEksis di Instagram, Sri Mulyani: Pajak Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran RakyatRabu 15 Nov 2017 11:53Ajeng Widyadibaca 466 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali angkat bicara soal pentingnya pajak dalam membangun negara. Menurut Sri Mulyani, pajak yang dibayarkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatselengkapnya

 Pengusaha Minta Bebas Pajak Seminggu, Kemenkeu: Layak DipertimbangkanPengusaha Minta Bebas Pajak Seminggu, Kemenkeu: Layak DipertimbangkanRabu 15 Nov 2017 11:43Ajeng Widyadibaca 167 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai usulan pengusaha untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama seminggu bisa dan layak dipertimbangkan.selengkapnya

 Setoran Pajak Diproyeksi Bakal Kurang Rp 165 T dari Target 2017Setoran Pajak Diproyeksi Bakal Kurang Rp 165 T dari Target 2017Rabu 15 Nov 2017 11:15Ajeng Widyadibaca 194 kaliSemua Kategori

Target penerimaan pajak yang dipasang dalam APBN-P 2017 dipandang sulit tercapai mengingat waktunya yang tersisa hanya satu setengah bulan sampai tutup buku.selengkapnya

 Ekonom UGM: Defisit Anggaran akan Melebihi Proyeksi KemenkeuEkonom UGM: Defisit Anggaran akan Melebihi Proyeksi KemenkeuRabu 15 Nov 2017 11:06Ajeng Widyadibaca 295 kaliSemua Kategori

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetyantono menilai, defisit anggaran pada akhir 2017 akan melebihi proyeksi dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengaku, proyeksi defisit anggaran bisa mencapai 2,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

 Ini Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilIni Alasan Kemenkeu Mau Pungut Cukai ‎Emisi MobilRabu 15 Nov 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 486 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah mengkaji pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor bukan tanpa alasan. Paling utama adalah untuk pengendalian lingkungan yang tercemar akibat banyaknya gas buang yang dihasilkan kendaraan.selengkapnya

 AEoI diharap bisa ungkap banyak offshore entityAEoI diharap bisa ungkap banyak offshore entityRabu 15 Nov 2017 10:40Ajeng Widyadibaca 449 kaliSemua Kategori

Keterlibatan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi dasar pertukaran informasi. AEoI dapat menjadi cara untuk melawan penggelapan pajak. Akan tetapi, banyaknya offshore entity masih belum dapat dideteksi.selengkapnya

 Penerimaan pajak baru 67,3% dari targetPenerimaan pajak baru 67,3% dari targetRabu 15 Nov 2017 10:33Ajeng Widyadibaca 209 kaliSemua Kategori

Per Oktober 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan perpajakan, yakni dari pajak dan bea cukai sebesar Rp 991,2 triliun atau 67,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.472,7 triliun.selengkapnya

 Kantor Pajak tolak permohonan SKB PPh WP?Kantor Pajak tolak permohonan SKB PPh WP?Rabu 15 Nov 2017 10:25Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) mengeluhkan adanya penolakan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh yang diajukan wajib pajak peserta amnesti pajak. Dalam penolakan ini, wajib pajak dimintakan berbagai syarat di luar aturan yang ada.selengkapnya

 Putusan MK soal pajak alat berat bikin polemikPutusan MK soal pajak alat berat bikin polemikRabu 15 Nov 2017 10:18Ajeng Widyadibaca 893 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi NO.15/PUU-XV/2017 tentang pajak kendaraan bermotor untuk alat berat masih menimbulkan polemik pada dunia usaha di Tanah Air. Putusan MK tertanggal 10 Oktober 2017 ini dianggap membuat ketidakpastian bagi dunia usaha.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :