UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan Mei

Selasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 1645 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) dan anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto (kiri) menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. (Antara)

 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016. Di sisi lain, parlemen berharap presiden juga menghargai DPR yang berinisiatif merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

"UU itu menjadi perhatian penuh dan konsentrasi kami, sebagai salah satu solusi masalah kurangnya penerimaan pajak Rp 200-250 triliun dari target APBN tahun ini. 'Bola' sekarang di DPR. Untuk mempercepat UU itu, DPR dan presiden harus saling menghargai. DPR menghargai RUU inisiatif presiden dan tidak maju-mundur. Demikian pula presiden jangan mudah menekan revisi UU inisiatif DPR, yang sama-sama merupakan pelaksanaan mandat konstitusi. Jangan di sini maju mundur, tapi yang satunya terus," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo kepada Investor Daily, Jakarta, Sabtu (27/2).

 

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, baik pemerintah maupun DPR harus berpendirian kuat, tidak boleh ada yang 'lari' dan bermanuver di luar dengan menggalang tekanan publik atau membangun opini publik yang menimbulkan kerancuan. Jika mau bermanuver, lanjut dia, boleh dalam pembahasan materi di Panitia Kerja (Panja).

 

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.360,1 triliun atau sekitar 75% dari pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.822,5 triliun. Angka ini naik 28% lebih dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 Rp 1.060 triliun. Pemerintah memproyeksikan ada kekurangan penerimaan atau shortfall sebanyak Rp 200 triliun tahun ini. Untuk mengatasinya, pemerintah akan memberlakukan tax amnesty dengan landasan hukum UU Pengampunan Pajak, yang ditargetkan bisa disahkan paling lambat semester I-2016.

 

Dugaan adanya penundaan RUU Pengampunan Pajak mencuat menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersepakat dengan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keputusan itu diambil setelah pimpinan DPR berkonsultasi dengan Jokowi di Istana Merdeka, pada 22 Februari lalu. Berikutnya, Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan tidak ada penyanderaan pembahasan RUU tax amnesty, tetapi rancangan beleid ini baru akan dibahas setelah reses terakhir 5 April mendatang.

 

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, sebagai salah satu pengusul RUU tersebut, ia berharap RUU tax amnesty dapat disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang April mendatang. Ia mengakui, saat ini memang masih terjadi proses politik untuk meloloskan RUU Pengampunan Pajak menjadi undang-undang. “Secara prinsip DPR mendukung, cuma sekarang masih dalam proses politik,” katanya.

 

Firman Subagyo menjelaskan, pihaknya menilai bahwa tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan terobosan pajak yang bisa meringankan masalah negara ini. Kebijakan itu juga membangun sistem perpajakan yang kuat, karena setelah ada pengampunan, para wajib pajak (WP) ke depan membayar pajak dengan benar.

 

"Pengusaha juga telah menyambut baik dan bersedia membayar Rp 100-200 triliun yang masuk sebagai penerimaan pajak. Jadi, ini bisa meringankan beban negara, kita tidak perlu menambah utang luar negeri seperti diinginkan IMF dan World Bank," katanya.

 

Firman Subagyo menjelaskan DPR telah menerima surat presiden tentang penyampaian RUU Pengampunan Pajak. Namun, RUU ini masih di tangan pimpinan DPR, belum didistribusikan ke anggota, sehingga belum dibahas.

 

"Saya hanya bisa menyampaikan bahwa pasalnya ada 27. Saya belum bisa ngomong pasal-pasalnya, datanya dari mana?" papar dia.

 

Yang pasti, lanjut dia, Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah mengagendakan rapat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panja RUU Pengampunan Pajak. Pembahasan RUU akan dilakukan setelah masa reses DPR terakhir 5 April mendatang, lalu dilakukan pembahasan tingkat I bersama pemerintah. Jika ada kesepakatan, dibawa lagi ke Bamus, kemudian paripurna dan bisa disetujui menjadi UU. Proses pembahasan ini bisa selesai 1 bulan.

 

Tak Ampuni Koruptor
Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, RUU Pengampunan Pajak dari presiden telah diterima parlemen. Berbeda dengan naskah RUU Pengampunan Nasional yang sebelumnya menjadi inisiatif DPR, RUU Pengampunan Pajak tidak memuat pasal yang dapat ditafsirkan bisa memberikan pengampunan kepada koruptor.

 

Dalam RUU Pengampunan Nasional pasal 10 tertulis, selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, orang pribadi atau badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba, dan perdagangan manusia. Hal ini berarti koruptor bisa mendapat pengampunan tersebut.

 

"RUU Pengampunan Pajak dari presiden sudah tidak ada pengampunan untuk koruptor, sudah hilang. DPR juga akan mengusahakannya," ucap Hendrawan.

 

Ia menjelaskan, RUU Pengampunan Pajak itu antara lain mengatur tarif tebusan pengampunan pajak tanpa repatriasi dana dari luar negeri dan yang dengan repatriasi. Untuk yang tanpa repatriasi dana dari luar negeri, bagi permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, akan dikenai tarif 2% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan tax amnesty dengan nilai harta bersih dalam SPT Tahunan 2014 yang menjadi basis pengurang. Untuk permohonan 4-6 bulan sejak UU disahkan dikenai 4% dan untuk permohonan 7-12 bulan dikenai 6%.

 

Jika disertai dengan repatriasi dana dari luar negeri, tarif tebusan sebesar 1% untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan. Untuk permohonan 4-6 bulan sejak UU disahkan, tarif tebusan 2% dan untuk permohonan 7-12 bulan dikenai 3%.

 

"Kami akan mempertanyakan apa dasar perhitungannya mengapa ditetapkan tarif 1%, 2%, dan 3%. Mengapa tidak 5%, 8%, dan 10% misalnya?" papar Hendrawan.

 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, repatriasi dana tersebut akan diarahkan untuk pembelian Surat Utang Negara (SUN) selama 1 tahun. Setelah itu, wajib pajak dapat menggunakan instrumen investasi lain seperti sektor infrastruktur, properti, atau usaha retail.

 

Sedangkan untuk perhitungan tarif tebusan pengampunan pajak, basis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah SPT 2014. Dengan demikian, SPT 2015 tidak diperiksa lagi.

 

Antisipasi Pemerintah
Sementara itu, menanggapi penundaan pembahasan RUU Pengampunan Pajak oleh DPR setelah reses awal April mendatang, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan agak sedikit kecewa dengan keputusan tersebut. Pasalnya, kebijakan tax amnesty yang hanya berlaku satu tahun tersebut bisa meningkatkan penerimaan pajak nasional.

 

"Kami ingin ada UU tax amnesty supaya ada fiskal space. APBN Perubahan 2016 nanti kan salah satu targetnya perubahan pajak, kami ingin ada tambahan pendapatan negara," kata Mardiasmo di Jakarta, Kamis (25/2).

 

Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan sebelumnya, hasil kebijakan tax amnesty diharapkan menambah penerimaan pajak Rp 60 triliun. Sementara itu, uang milik orang Indonesia yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai Rp 2.700 triliun dan 'dana gelap' di dalam negeri sekitar Rp 1.400 triliun.

 

Mardiasmo mengatakan, dirinya bisa mengerti adanya penundaan pembahasan RUU tersebut, lantaran saat ini wacana pemberian pengampunan pajak masih menjadi kontroversi. Pengampunan pajak ini biasa dilakukan oleh suatu negara apabila kepatuhan pajak makin menurun dari tahun ke tahun. Kebijakan ini memang dirasakan tidak adil bagi para pembayar pajak yang taat, namun berdampak positif bagi penerimaan negara.

 

Maka dari itu, UU Pengampunan Pajak harus ada supaya dasar hukumnya menjadi jelas. "Harus ada UU, karena itu kami perlu persetujuan dari DPR. Supaya dasar hukumnya jelas, akan lebih bagus jika ada UU," katanya.

 

Jika RUU ini dibatalkan oleh DPR, lanjut dia, pemerintah akan memikirkan cara-cara lain untuk menutupi kekurangan penerimaan negara. Ini misalnya dengan menggunakan reinventing policyatau penghapusan sanksi administrasi pajak bagi para wajib pajak yang memperbaiki SPT Tahunan periode tertentu.

 

"Reinventing policy akan kami teruskan lagi, karena ini kan tidak hanya berlaku di 2015. Kami akan melakukan ekstensifikasi wajib pajak objek pribadi (WPOP). Jadi, ekstensifikasi juga jalan terus. Kami ingin target lebih realistis sehingga pencapaiannya lebih terukur, nanti efeknya langsung ke APBN," papar anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio dari Kementerian Keuangan itu.

 

Selain itu, lanjut Mardiasmo, pihaknya akan melakukan refocusing dari sisi pengeluaran pemerintah. Hal ini untuk efisiensi.

 

"Kami juga memerintahkan supaya ada refocusing. Kemarin kami undang 5 K/L yang besar, misalnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk mempercepat pengadaan yang sudah diteken kontraknya. Bisa tidak dia melakukan refocusing dengan melihat belanja barang banyak considering yang tidak penting, banyak persyaratan dinas yang tidak mendukung tupoksi?" paparnya.

 

Pada kesempatan terpisah, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan sebelumnya, pihaknya mengincar 440.000 wajib pajak kakap, baik WP pribadi maupun WP badan untuk program ekstensifikasi. Mereka tersebar di zona pertokoan, perkantoran, perumahan mewah, kawasan industri, perkebunan, pertambangan, dan mencakup profesi menengah-atas seperti artis, pengacara, dokter, pejabat, serta anggota DPR.

 

Data-data mereka sudah terekam oleh DJP lewat pemetaan sasaran pajak berbasis situs (geo-tagging). Kelompok potensial inilah yang akan menjadi target ekstensifikasi. Para WP kakap ini akan diidentifikasi dan diverifikasi apakah sudah membayar pajak secara benar atau belum.

 

Awan Nurmawan Nuh menjelaskan, program ekstensifikasi ini sangat mendesak untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun 2016. Apalagi, ada kemungkinan terjadi shortfall pajak sekitar Rp 200 triliun tahun ini. Belum lagi, pembahasan RUU tax amnesty ditunda dan belum jelas, sehingga potensi tambahan pajak Rp 60 triliun dari penerapan UU Pengampunan Pajak bisa terkatung-katung.

 

Menurut Awan Nurmawan, pemetaan WP potensial ini masih akan dilanjutkan hingga 30 April 2016, sehingga bakal ada tambahan lagi jumlah WP kakap. Nantinya semua titik potensial itu ditandai. “Sasarannya adalah menyisir apakah WP sudah membayar kewajiban pajak dengan benar atau tidak,” kata dia di Kuta, Bali, Jumat (26/2).

 

Awan menegaskan, jika pemetaan rampung dan verifikasi sudah beres, penerimaan pajak akan terakselerasi pada semester II-2016. Kebijakan ini bukan saja berdampak pada penerimaan tahun ini, namun akan berkelanjutan (sustainable) untuk tahun-tahun mendatang.

 

Untuk semakin menguatkan strategi penguasaan wilayah lewat metode geo-tagging ini, DJP bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah. Sementara itu, berdasarkan data DJP, sejauh ini baru 27 juta orang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari jumlah tersebut, hanya 10 juta WP yang menyampaikan SPT, serta 100.000 orang yang bersedia membayar kekurangan pajak lewat kebijakan sunset policy.

 

RAPBNP
Bambang mengatakan, pemerintah akan mengacu pada hasil implementasi pengampunan pajak untuk memproyeksikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Apalagi, penerimaan pajak diproyeksikan mengalami kekurangan penerimaan atau shortfallRp 200 triliun.

 

Melihat perkembangan yang ada, kata Bambang, pemerintah telah menyiapkan dua opsi APBNP dengan atau tanpa tax amnesty. Pemerintah tetap mengupayakan agar penerimaan negara aman sehingga tidak mengganggu pembangunan. APBNP 2016 diperkirakan paling lambat disepakati dengan DPR Juli 2016.

 

"Namun demikian, kami tetap menunggu. Kapan pun diterapkan (tax amnesty) pasti efektif untuk penerimaan jangka pendek dan panjang. APBNP paling lambat Juli nanti," kata Bambang ketika dihubungi Investor Daily di Bali, Sabtu (27/2).

 

Bambang yakin, kendati tax amnesty dan APBNP hanya diterapkan pada semester akhir 2016, tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Namun demikian, pemerintah juga tak menampik kemungkinan terjadi pemotongan belanja apabila tax amnesty tidak berjalan sesuai rencana. Bambang mengatakan, semua opsi dipertimbangkan. Adapun langkah untuk menambah utang masih menjadi pilihan terakhir.

 

Dalam APBN 2016, belanja negara dipatok Rp 2.095,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa senilai total Rp 770,2 triliun. Sedangkan pendapatan negara dan hibah ditetapkan Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1.820,5 triliun di antaranya merupakan penerimaan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun. Dengan postur tersebut, defisit ditargetkan Rp 273,2 triliun. 

 

 

Margye J Waisapy/Ester Nuky/Yosi Winosa/Yashinto Sembiring/EN

Sumber : Investor Daily (Jakarta/29Februari 2016)