Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.
"Perhitungan kasarnya, kami optimistis uang tebusan yang bisa didapat dari tax amnesty sekitar Rp 130 triliun-Rp 140 triliun sampai akhir periode (31 Maret 2017)," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Sementara itu, Bawono memproyeksikan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengumpulkan uang tebusan sekitar Rp 100 triliun sampai dengan 31 Desember 2016 atau berakhirnya masa periode II tax amnesty.
Dari data dashboard Ditjen Pajak hingga saat ini, uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 477.516 SPH mencapai Rp 95,3 triliun. Sedangkan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), uang tebusan mencapai Rp 99,1 triliun atau tidak mengalami perubahan sejak beberapa hari lalu.
Menurut Bawono, paling penting dalam program tax amnesty, pemerintah harus mampu meningkatkan kepatuhan jangka panjang melalui basis pajak baru bukan hanya mengejar uang tebusan saja.
"Ini adalah tantangan terbesar pemerintah untuk bisa memanfaatkan momentum tax amnesty. Tidak boleh ada lagi tax amnesty jilid II dan III, tapi butuh kepatuhan jangka panjang, bukan lagi penerimaan jangka pendek," harap Bawono.
Tantangan itu, katanya, pertama, perluasan basis data harus dilanjutkan dengan manajemen data yang terintegrasi dan mampu dioptimisasi untuk keperluan pemetaan potensi, verifikasi, data matching, dan lainnya. Data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk intensifikasi lebih lanjut.
Pemerintah harus mengirim sinyal bahwa penegakkan hukum paska program tax amnesty. Diiringi dengan komitmen membangun kepercayaan publik serta memiliki semangat untuk memberikan pelayanan pajak yang lebih baik.
"Adanya perbaikan kepatuhan terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang selama ini masih lemah," Bawono menerangkan.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Riant Nugroho meminta pemerintah segera mengevaluasi program tax amnesty. Sebab dia memperkirakan, penerimaan dari tax amnesty hanya akan tumbuh 10-20 persen hingga periode III dari realisasi saat ini apabila pemerintah tidak mengambil langkah perbaikan di tengah jalan.
"Pemerintah evaluasi tax amnesty saja dulu, apakah perlu direvisi atau ada perbaikan. Bisa juga di hold dulu, ini bukan hal yang jelek kok, Sri Mulyani akui saja kalau ada yang perlu diperbaiki, tidak perlu malu. Jujur, dan rakyat pasti akan menerima," terangnya.
Dengan langkah perbaikan yang berbeda untuk pelaksanaan tax amnesty di sisa periode, Riant berharap, program ini akan berjalan lebih maksimal, pemerintah mendapatkan citra baik, termasuk kepercayaan lagi dari masyarakat atau pemilik dana.
"Ekonomi lagi susah, pemerintah empati sedikit lah sehingga repatriasi tidak akan mudah. Tapi kalau pemerintah bisa menjaga kepercayaan, mudah-mudahan uang berbondong-bondong masuk. Masalahnya sekarang ada trust, tapi belum cukup," papar Riant.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 5 Desember 2016)
Foto : liputan6
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat uang tebusan yang berasal dari program amnesti pajak per 5 September 2016 sebesar Rp 4,78 triliun atau 2,9% dari target Rp 165 triliun. Dari jumlah tersebut, besaran uang tebusan terendah sebesar Rp 32.selengkapnya
Tak sia-sia upaya Direktorat Jenderal Pajak mendekati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sejak periode II program tersebut digulirkan pada awal Oktober lalu hingga akhir November, duit tebusan dari UMKM telah menembus Rp 1 triliun.selengkapnya
Pengusaha menyebut masih ada potensi tambahan uang tebusan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di penghujung tahun ini. Tambahan ini akan didapat dari perusahaan yang sudah ikut program ini, tapi belum mengungkap semua hartanya.selengkapnya
Perlahan namun pasti deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat terutama pada periode kedua.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi dana tebusan amnesti pajak atau tax amnesty sudah mencapai Rp9,31 triliun per 14 September 2016 pukul 08.45 WIB.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya