Tarif Pajak Rokok Mestinya di Atas 9,1%

Kamis 12 Jan 2017 10:12Ajeng Widyadibaca 205 kaliSemua Kategori

okezone 1070

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendung langkah pemerintah yang menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Hasil Temabakau menjadi 9,1%. Bahkan kenaikan tersebut dinilai terlalu kecil dan kurang maksimal.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, rokok berbeda dengan jenis komoditas lainnya. Rokok menjadi komoditas yang tidak normal alias dalam tahap kontrol pemerintah.

"Ini kan berkaitan dengan kesehatan, sehingga kenaikan pajak itu mesti dimaksimalkan kenaikannya," tuturnya kepada Okezone.

Menurut Tulus, kenaikan tarif pajak rokok ini tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Sebab, konsumsi rokok menjadi kebutuhan dan ini yang harus dikurangi karena bahayanya rokok.

"Saya rasa daya beli tidak akan turun. Tapi kembali lagi karena rokok berkaitan dengan kesehatan mesti diatur konsumsinya," jelasnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 17 Januari 2017)

Foto : okezone




BERITA TERKAIT
 

KENAIKAN CUKAI ROKOK: Efek Forestalling Dongkrak PenerimaanKENAIKAN CUKAI ROKOK: Efek Forestalling Dongkrak Penerimaan

Kendati tak terlalu signifikan, kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang akan diterapkan pada awal tahun depan, diproyeksikan mengatrol penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun ini.selengkapnya

Meski Harga Rokok Naik, Konsumsinya Tak Akan TurunMeski Harga Rokok Naik, Konsumsinya Tak Akan Turun

Pemerintah resmi menaikkan biaya pajak rokok dari 8,7 menjadi 9,1%. Kenaikan pajak rokok ini diproyeksikan memicu kenaikan harganya.selengkapnya

PPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaPPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara Harga

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau mulai 1 Januari 2017. Keputusan ini tertuang dalam PMK 207/PMK010/2016 yang menaikkan tarif PPN hasil tembakau dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen.selengkapnya

Banyak Perokok, Sri Mulyani: Logis Cukai Rokok Untuk Iuran BPJS KesehatanBanyak Perokok, Sri Mulyani: Logis Cukai Rokok Untuk Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit Rp 9 triliun hingga akhir 2017 ini. Pemerintah mencari berbagai mendapat sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan di 2018.selengkapnya

Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?Cukai Rokok Dipakai Jadi Pembiayaan Program JKN, Apa Kata Dirut BPJS Kesehatan?

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa tidak aneh apabila cukai rokok dipakai untuk membiayai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fachmi di Jakarta, Kamis, menerangkan mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) di dunia yang salah satu opsinya menaikkan cukai rokok setinggi-tingginyaselengkapnya

Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanPro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang Ditinggikan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid vape atau rokok elektrik. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut telah ditandatanganinya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

`GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?``GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?`

Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali perusakkan SUGBK oleh suporter. Apalagi renovasi GBK dibiayai pajak masyarakat.selengkapnya

Menperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga GasMenperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga Gas

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menggelar acara breakfast meeting bertema 'Akselerasi Pertumbuhan Melalui Pendalaman Struktur Industri dan Peningkatan Ekspor Sektor Industri Kimia Tekstil dan Aneka di Kementerian Perindustrian, Senin (19/2/2018). Dalam acara ini, Airlangga menerima keluhan dari para pengusaha seputar pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

Cuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip PajakCuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengintip data para pengguna kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Pajak Bangunan Bersejarah Diusulkan DibebaskanPajak Bangunan Bersejarah Diusulkan Dibebaskan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sejumlah bangunan bersejarah. Tujuannya melindungi cagar bangunan bersejarah agar tidak diubah bentuknya.selengkapnya

Sri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkanSri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Relaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporRelaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke ekspor

Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.selengkapnya

DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya

Data Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin KeamanannyaData Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin Keamanannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.selengkapnya

Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya



 
TAGS # :