Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Karenanya membayar pajak tidak sekadar memenuhi kewajiban agar tak ditangkap petugas pajak, tetapi juga ikut mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui instrumen fiskal.
Pajak yang masuk dalam kantong anggaran negara selanjutnya di belanjakan oleh pemerintah untuk pembangunan. Dalam hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, setiap Rp1 triliun dana pajak yang masuk ke kas ne gara dapat digunakan untuk mem biayai pembangunan 3.541 meter jem batan, atau 155 kilometer jalan, atau 52.631 hektare sawah, dan 11.900 rumah prajurit.
Keseluruhannya itu menjadi basis pemerataan pembangunan di luar Jawa. Belanja pemerintah yang efisien dengan menihilkan korupsi akan menghasilkan buah kesejahteraan. Tak hanya untuk pembangunan, uang pajak yang masuk menjadi bekal membiayai pendidikan dan menjamin kesehatan bagi keluarga miskin.
“Ini yang saya bilang fiskal kita penting mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Masyarakat kalau pintar dan sekolah kan, dapat akses kesehatan.
Jalan raya dan berbagai investasi juga maka ekonomi akan lebih terkoneksi,” katanya dalam Media Gathering di Sentul, Bogor, Sabtu (26/11).
Upaya penarikan pajak dengan basis potensi yang besar terus dikerek naik seperti yang di lakukan melalui program am nesti pajak. Program yang berakhir pada Maret 2017 itu lantas membuat mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memutar otak untuk terus dapat me maksimalkan penerimaan pajak yang kerap kali tak mencapai target.
Dia meminta agar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saling menyinkronkan data sehingga reformasi pajak akan tetap terus positif setelah momentum amnesti pajak berakhir.
“Tidak perlu Pak Heru dan Pak Ken duduk secara fisik, tetapi datanya duduk, stafnya bisa saling akses. Orang pajak enggak perlu cari-cari siapa importir, berapa kegiatan impornya,” ujarnya.
Menilik data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan mencapai Rp986,6 triliun atau 64,1% dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.
Realisasi pajak itu lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode sama tahun sebelumnya senilai Rp893,9 triliun dari Rp1.489,3 triliun. Namun, secara persentase penerimaan dari pajak penghasilan dan cukai masih lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama pada 2015 karena dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan kinerja ekspor-impor.
Penerimaan pajak penghasilan (PPh) hingga Oktober 2016 mencapai Rp541,2 triliun atau 63,2% dari target, sementara itu pada tahun sebelumnya Rp440,7 triliun atau 64,9%.
Penerimaan cukai hanya Rp87,9 triliun per Oktober 2016 atau 59,4% dari target, sedangkan pada periode yang sama 2015, penerimaan dari cukai mencapai Rp98,4 triliun atau 67,5%. Proyeksi realisasi pajak tahun ini sebesar Rp 1.105,8 triliun. Angka itu mengalami pertumbuhan 13,5%.
Pajak menjadi andalan pendapatan negara di tengah situasi pelemahan perdagangan global. Sri Mulyani menilai rendahnya harga komoditas merefleksikan permintaan dan penawaran yang terjadi di global. Suplai yang besar dari minyak mentah akan menyetabilkan harganya di level saat ini US-US per barel karena permintaan tak kunjung meningkat.
“Komoditas lain seperti karet dan minyak sawit berkaitan erat dengan konsumsi. Mereka akan stabil, barangkali sudah bottom kecuali ada negara yang krisis dan mempengaruhi dunia. Sekarang ini bottom terus agak stay, naik pun gradual,” jelasnya.
HARGA KOMODITAS
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan perekonomian global perlu diwaspadai tapi tidak perlu terlalu over reacting. Dia memperkirakan harga komoditas global belum akan naik secara signifikan bahkan cenderung stagnan.
Komoditas seperti minyak sawit dalam empat bulan terakhir mengalami peningkatan, sementara itu minyak mentah tidak akan bergeser ke level US-US per barel selama beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, ekspor akan membaik tapi tidak akan spektakuler pada tahun depan sehingga kegiatan perdagangan ke luar negeri itu belum bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
“Biasanya kita jualan barang ke negara maju, tapi mereka menurunkan permintaan. Harga komoditas yang biasanya kita kirim ke luar negeri juga turun,” ucapnya.
Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Akbar Suwardi mengatakan kegiatan pemerintah yang ekspansif mengejar target pajak baik melalui amnesti pajak maupun nonamnesti pajak tidak mengganggu konsumsi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah harus terus melakukan pembelanjaan sehingga daya beli masyarakat tidak menurun.
“Hal tersebut dapat dilakukan juga dengan cara komitmen untuk pencairan anggaran pemerintah yang dapat mendorong konsumsi tetap dijaga,” ucapnya.
Tahun depan, pengentasan kemiskinan akan dilakukan secara hati-hati. Dengan target tingkat kemiskinan sebesar 10,5% terhadap total penduduk dari sebelumnya yang diharapkan pada kisaran 9,5%- 10,5%. Perbaikan target penerima bantuan subsidi dan bantuan sosial serta pembangunan yang menyeluruh ke semua pulau diharapkan mampu mengurangi penduduk miskin.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang 10,86% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sedikit lebih rendah 1,75% dibandingkan September 2015 yang mencapai 28,51 juta orang.
Sumber : bisnis.com (28 November 2016)
Foto : bisnis.com
Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya
Kemenkeu - Untuk dapat mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016, Pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali. Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, Menkeuselengkapnya
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetPenerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya
Penerimaan pajak di tahun depan bisa mencapai 97% dari targetTahun ini, Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak bisa mencapai 95% dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp 1.424 triliun.selengkapnya
Tidak Bayar Pajak, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Gianyar pada WargaBupati Gianyar I Made Mahayastra mulai Januari 2019, akan sosialisasi kepada para wajib pajak (WP) agar tidak menunggak pembayarannya, sekaligus memasang stiker besar di rumah dan lokasi yang terlihat untuk menimbulkan efek jera dan malu.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
