Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Selasa 21 Nov 2017 09:52Ridha Anantidibaca 52 kaliSemua Kategori

LIPUTAN6 1108



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan, penghapusan denda itu dilakukan selama satu bulan ke depan, yakni mulai 20 November hingga 20 Desember 2017.

"Masyarakat yang menunggak, kalau bayar sampai 20 Desember (2017) sanksinya (denda) yang 48 persen akan dihapuskan," kata Edi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Dia menjelaskan, untuk pembayaran itu masyarakat wajib pajak yang menunggak cukup datang ke kantor Samsat setempat. Selama periode ini, pihaknya bersama pihak Kepolisian akan menggelar razia.

"Jadi masyarakat yang terkena razia tidak akan mendapatkan penghapusan sanksi (denda)," ujar dia.


Tunggakan Rp 1,8 Triliun

Karena hal ini, Edi mengharapkan masyarakat Ibu Kota mempunyai kesadaran untuk membayarkan tunggakan pajak yang ada. Tak hanya itu, Edi berencana akan melakukan penagihan pajak secara door to door.

"Tunggakan itu mencapai Rp 1,8 triliun. Harapannya masyarakat bayar sekarang, sanksi bebas," jelas Edi.


Sumber : liputan6.com (Jakarta, 20 November 2017)
Foto : Liputan 6




BERITA TERKAIT
 

Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 THapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 T

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai hari ini membebaskan atau menghapus denda dari tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut pemutihan. Salah satu tujuannya ialah mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

Alasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorAlasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak Bermotor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga Desember 2016DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga Desember 2016

Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapuskan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor mulai 1 November hingga 31 Desember 2016.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Pemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberPemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 Desember

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 MCara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 M

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2017 menembus angka Rp 5,8 miliar. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Pekalongan Alep Refain di Pekalongan mengatakan jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak sepeda motor.selengkapnya

PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak Berwujud

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya

Target Pajak di Tangan RobertTarget Pajak di Tangan Robert

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari "tudingan" kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert.selengkapnya

Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert Pakpahan

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajak

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

Aplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaAplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternama

Perusahaan pengembang aplikasi dalam jaringan (daring) OnlinePajak, PT Achilles Advanced Systems yang berbasis di Prancis, Indonesia, dan Singapura, menerima pendanaan dari perusahaan modal ventura ternama, Alpha JWC Ventures dan Sequoia India.selengkapnya

Kasus Belum Tuntas, Ronaldo Terancam Denda 30 Juta Euro Perkara Penggelapan PajakKasus Belum Tuntas, Ronaldo Terancam Denda 30 Juta Euro Perkara Penggelapan Pajak

Kegembiraan yang tengah dirasa megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, usai memenangkan trofi Ballon d’Or kelimanya, harus terusik dengan persoalan tuduhan penggelapan pajak yang belum rampung. Seperti sebelumnya, Ronaldo kembali diseret ke meja hijau untuk menyelesaikan perkara tersebut.selengkapnya

Sri Mulyani Tantang Robert Pakpahan Capai Target Penerimaan Pajak 2018Sri Mulyani Tantang Robert Pakpahan Capai Target Penerimaan Pajak 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat salah berujar ketika menyampaikan pidatonya salam perayaan Hari Natal Kementerian Keuangan. Kesalahan pelafalan tahun 2018 yang seharusnya 2017 sekaligus menjadi pengingat Sri Mulyani untuk menantang Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan untuk mengejar target penerimaan tahun depan.selengkapnya

Perlu Keadilan Pajak untuk KoperasiPerlu Keadilan Pajak untuk Koperasi

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini. "Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya," kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis laluselengkapnya

Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar PajakUntung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar Pajak

Penggunaan mata uang digital, seperti bitcoin sebagai produk investasi oleh Wajib Pajak (WP) yang memperoleh keuntungan harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meski bitcoin bukan sistem pembayaran yang sah di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :