Pemerintah pantau terus penerimaan pajak

Jumat 11 Ags 2017 13:28Ajeng Widyadibaca 169 kaliSemua Kategori

KONTAN 1054

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.

Meski realisasi itu tumbuh 12,4% year on year (YoY), realisasi penerimaan pajak belum mencapai separuhnya tersebut dikhawatirkan tak mencapai target dalam APBN-P 2017 atawa shortfall.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahkan memproyeksi, penerimaan pajak tahun ini hanya akan mencapai 91% dari target.

Sebab, pola penerimaan tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu meningkat di Maret dan April, melemah di Mei, dan baru meningkat lagi di Juli, tetapi stagnan di Juli. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin pemerintah memangkas lagi belanja atau menambah utang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan memantau penerimaan pajak dan terus mengumpulkan penerimaan pajak. Hal itu dilakukan baik melalui penerimaan rutin maupun extra effort.

"Yang rutinnya tentu mengantisipasi agar pertumbuhan ekonominya membaik di semester kedua," kata Suahasil saat ditemui di Gedung Kemkeu, Kamis (10/8).

Ia melanjutkan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli dengan realisasi belanjanya masih seimbang. Ia mengklaim, defisit anggaran di akhir bulan lalu tidak jauh berbeda dengan realisasi akhir Juni yang sebesar 1,29% dari produk domestik bruto (PDB).

Keseimbangan tersebut lanjut akan dijaga hingga akhir tahun. Selain memastikan penerimaan pajak, pemerintah juga akan memastikan belanja kementerian atau lembaga (K/L), non K/L, dan transfer ke daerah sesuai angka yang disepakati.

"Kami sendiri tahu bahwa belanja negara itu tidak akan 100%. Kita lihat saja nanti," tambah dia.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 10 Agustus 2017)

Foto : kontan



Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.

Meski realisasi itu tumbuh 12,4% year on year (YoY), realisasi penerimaan pajak belum mencapai separuhnya tersebut dikhawatirkan tak mencapai target dalam APBN-P 2017 atawa shortfall.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahkan memproyeksi, penerimaan pajak tahun ini hanya akan mencapai 91% dari target.

Sebab, pola penerimaan tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu meningkat di Maret dan April, melemah di Mei, dan baru meningkat lagi di Juli, tetapi stagnan di Juli. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin pemerintah memangkas lagi belanja atau menambah utang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan memantau penerimaan pajak dan terus mengumpulkan penerimaan pajak. Hal itu dilakukan baik melalui penerimaan rutin maupun extra effort.

"Yang rutinnya tentu mengantisipasi agar pertumbuhan ekonominya membaik di semester kedua," kata Suahasil saat ditemui di Gedung Kemkeu, Kamis (10/8).

Ia melanjutkan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli dengan realisasi belanjanya masih seimbang. Ia mengklaim, defisit anggaran di akhir bulan lalu tidak jauh berbeda dengan realisasi akhir Juni yang sebesar 1,29% dari produk domestik bruto (PDB).

Keseimbangan tersebut lanjut akan dijaga hingga akhir tahun. Selain memastikan penerimaan pajak, pemerintah juga akan memastikan belanja kementerian atau lembaga (K/L), non K/L, dan transfer ke daerah sesuai angka yang disepakati.

"Kami sendiri tahu bahwa belanja negara itu tidak akan 100%. Kita lihat saja nanti," tambah dia.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 10 Agustus 2017)

Foto : kontan




BERITA TERKAIT
 

Realisasi penerimaan bea dan cukai 2017 naik 21%Realisasi penerimaan bea dan cukai 2017 naik 21%

Kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) pada tahun 2017 cukup baik. Jika pada 2016, Ditjen Bea Cukai gagal mencapai target penerimaan, maka pada tahun lalu target penerimaan bea dan cukai dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 bisa terlewati.selengkapnya

Walau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari TargetWalau Ada Tax Amnesty, Penerimaan Perpajakan 2017 Cuma Rp1.339 Triliun atau 91% dari Target

Penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Angka ini tumbuh 4,3% dari 2016 karena adanya program tax amnesty yang dilakukanselengkapnya

Penerimaan bea cukai akan melonjak akhir tahunPenerimaan bea cukai akan melonjak akhir tahun

Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan bea cukai per 7 November 2017 mencapai Rp 130,12 triliun dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 189,14 triliun.selengkapnya

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Mei Capai Rp 364,1 TriliunPenerimaan Pajak Hingga Akhir Mei Capai Rp 364,1 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Mei 2016 telah mencapai Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp 1.360,1 triliun. Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi mengatakan,‎ secara agregat penerimaan ini masih lebih rendah 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk penerimaan pajakselengkapnya

DJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari TargetDJP Akui Realisasi Penerimaan Pajak Meleset dari Target

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan posisi penerimaan perpajakan hingga awal Desember 2017 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2016.selengkapnya

Realisasi Pajak Pontianak Tahun 2017 Sebesar Rp2.,409 TriliunRealisasi Pajak Pontianak Tahun 2017 Sebesar Rp2.,409 Triliun

Realisasi Pajak yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak pada 2017 lalu sebesar Rp2,409 triliun. "Realisasi yang ada tersebut sebesar 81,75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,947 triliun," ujar Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh di Pontianak, Selasa.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Medco Energi (MEDC) Usulkan Pajak Global Bond 15%Medco Energi (MEDC) Usulkan Pajak Global Bond 15%

PT Medco Energi Internasional Tbk., (MEDC) mengusulkan pajak bunga surat utang luar negeri dapat diturunkan menjadi 15% dari yang saat ini berlaku sebesar 20%.selengkapnya

Ini Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun TerakhirIni Dampak Tax Amnesty terhadap Kinerja Pasar Modal dalam 2 Tahun Terakhir

Kebijakan pemerintah terkait dengan pengampunan pajak atau tax amnesty diklaim menjadi pendongkrak kinerja pasar saham dalam 2 tahun terakhir.selengkapnya

Waktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak PersyaratannyaWaktu Pelaporan SPT Tiba, Ayo Segera Laporkan dan Simak Persyaratannya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai ancang-ancang untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak tahun ini. Selain melalui persiapan dalam pelonggaran kebijakan terkait pelaporan surat pemberitahuan (SPT), otoritas pajak juga mulai mengirim surat elektronik ke masing-masing wajib pajak.selengkapnya

Short Fall Tak Tercegah Meski Penerimaan Pajak Naik 11,17%Short Fall Tak Tercegah Meski Penerimaan Pajak Naik 11,17%

Pertumbuhan penerimaan pajak 11,17% pada Januari 2018 tidak dapat menghilangkan kemungkinan short fall 2018 dan pemerintah diharapkan pemerintah untuk segera melakukan revisi APBN.selengkapnya

Indonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan PajakIndonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan Pajak

Kompetisi pajak di kancah internasional akan semakin intens, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh opsi dan dampak-dampaknya.selengkapnya

Ditjen Pajak dan Pertamina Integrasikan Data PerpajakanDitjen Pajak dan Pertamina Integrasikan Data Perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan PT Pertamina (Persero) melakukan integrasi data perpajakan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak agar lebih efektif dan efisien.selengkapnya

Revisi UU Cukai, Ini Materi Krusial Yang Ditinjau UlangRevisi UU Cukai, Ini Materi Krusial Yang Ditinjau Ulang

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Cukai masih terus dibahas di internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Utang dan Dilema Pemungutan Pajak yang LoyoUtang dan Dilema Pemungutan Pajak yang Loyo

Posisi utang pemerintah pada awal 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau mendekati angka Rp4.000 triliun. Dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar, posisi utang tersebut diproyeksikan akan terus terkerek naik.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya



 
TAGS # :