Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Kamis 2 Jun 2016 20:20Administratordibaca 14723 kaliSemua Kategori

slogan membayar pajak

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dalam aturan ini disebutkan bahwa tarif PPh dikenakan final sebesar 1% untuk wajib pajak yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar. Pengusaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun masuk dalam kriteria UMKM. Dalam revisi ini, pemerintah akan menurunkan tarif dan membaginya dalam dua klaster.

Klaster pertama, bagi wajib pajak UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 300 juta, kedua yang memiliki omzet antara Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar. "Kita belum tentukan tarifnya, pokoknya lebih rendah," kata Bambang, Rabu (1/6). Bambang berharap kebijakan ini bisa menjadi insentif bagi UMKM untuk berkembang.

Pembagian tarif PPh untuk dua layer UMKM ini merupakan hasil dari kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu). Sebelumnya Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kementerian Keuangan Goro Ekanto mengatakan, hasil kajian BKF tentang pemangkasan tarif PPh UMKM telah mengerucut pada tarif progresif yang terdiri dari dua lapisan tarif.

Pemerintah akan menurunkan tarif dan membaginya dalam dua klaster.

Dua lapisan tarif tersebut adalah 0,25% dan 0,5% tergantung kisaran omzet wajib pajak setiap tahun. Bagi wajib pajak UMKM dengan kisaran omzet hingga Rp 300 juta per bulan, akan dikenakan lapisan tarif yang lebih rendah, yakni 0,25%. Sementara wajib pajak UMKM dengan kisaran omzet lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun akan kena lapisan tarif yang lebih tinggi, yakni 0,5%. "Masih dibahas, belum tahu hasilnya seperti apa," kata Goro, belum lama ini.

Paket kebijakan terbaru ini sebenarnya meneruskan paket kebijakan ke-12 yang berisi tentang langkah pemerintah mempermudah perizinan usaha. Di paket ke-12, pemerintah mengubah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan bagi UMKM dari sebelumnya Rp 50 juta jadi berdasarkan kesepakatan pendiri perusahaan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016.

Sumber : harian kontan (2 Juni 2016)
Foto : google.co.id




BERITA TERKAIT
 

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV: Pengamat Menduga Berisi Tarif Pajak E-CommercePAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIV: Pengamat Menduga Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pemerintah diperkirakan akan meluncurkan aturan tarif pajak terkait e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

Insentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket KebijakanInsentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket Kebijakan

Pemerintah saat ini tengah membidik pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berbagai insentif pun telah diberikan seperti keringanan pajak Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah dipangkas menjadi 9 persen dari sebelumnya 12 persen. Saat ini, pemerintah kembali berencana akan memberikan insentif kepada UMKM. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, insentif yang akan diberikanselengkapnya

Ini Catatan Pengamat Tentang Rencana Penurunan Tarif PPh Final 1%Ini Catatan Pengamat Tentang Rencana Penurunan Tarif PPh Final 1%

Rencana pemerintah untuk mengubah besaran PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu seharusnya diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM), termasuk pelaku bisnis konvensional agar tercipta keseselengkapnya

Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%Tarif Pajak untuk UMKM akan Turun menjadi 0,25%-0,5%

Pemerintah masih melakukan kajian mengenai rencana penurunan tarif pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Rencana tersebut masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentuselengkapnya

Ekonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-CommerceEkonom Ini Prediksi Paket Ekonomi XIV Berisi Tarif Pajak E-Commerce

Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Thomas Ola Langoday mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang segera diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan berisi tarif pajak yang akan diterapkan terhadap e-commerce atau perdagangan elektronik.selengkapnya

Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih RendahTarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih Rendah

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty menyepakati dua skema tarif tebusan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nilai pajak ini sebesar 0,5 dan 2 persen dari nilai aset. Artinya besar tarif untuk UMKM akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dimiliki UMKM.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

`GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?``GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?`

Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali perusakkan SUGBK oleh suporter. Apalagi renovasi GBK dibiayai pajak masyarakat.selengkapnya

Menperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga GasMenperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga Gas

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menggelar acara breakfast meeting bertema 'Akselerasi Pertumbuhan Melalui Pendalaman Struktur Industri dan Peningkatan Ekspor Sektor Industri Kimia Tekstil dan Aneka di Kementerian Perindustrian, Senin (19/2/2018). Dalam acara ini, Airlangga menerima keluhan dari para pengusaha seputar pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

Cuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip PajakCuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengintip data para pengguna kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Pajak Bangunan Bersejarah Diusulkan DibebaskanPajak Bangunan Bersejarah Diusulkan Dibebaskan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sejumlah bangunan bersejarah. Tujuannya melindungi cagar bangunan bersejarah agar tidak diubah bentuknya.selengkapnya

Sri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkanSri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Relaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporRelaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke ekspor

Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.selengkapnya

DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya

Data Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin KeamanannyaData Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin Keamanannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.selengkapnya

Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya



 
TAGS # :