Pajak mulai intip data nasabah

Jumat 9 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 74 kaliSemua Kategori

KONTAN 1285



Bersiaplah data keuangan Anda dipelototi petugas pajak! Mulai Februari ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak akan memulai proses pelaporan data keuangan di industri keuangan dan pasar modal.

Lewat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan, industri keuangan dan pasar modal yang harus lapor adalah bank, asuransi, pasar modal hingga lembaga jasa keuangan.

Caranya: mereka bisa datang langsung ke kantor pajak, melakukan pendaftaran secara online, atau dengan mengirimkan formulir via pos atau jasa kurir. "Bulan Februari tahun ini, mereka harus daftar. Pelaporan data mulai April 2018," ujar Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan Yunirwansyah, Kamis (8/2).

Keluarnya aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini juga menjadi bagian dari program pelaporan informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).

Sesuai Perdirjen 04/PJ/2018 baru tersebut, pendaftaran dan pelaporan data nasabah industri keuangan dan pasar modal bertujuan untuk mendapatkan akses langsung ke sistem pelaporan informasi keuangan milik Ditjen Pajak. Sebab penyampaian laporan informasi keuangan kelak akan dilakukan melalui mekanisme elektronik.

Laporan paling sedikit memuat informasi berupa identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Laporan dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Extensible Markup Language (XML) atau Microsoft Excel. Nantinya, dokumen dilengkapi dengan pengaman atau enkripsi.

Tak semua data nasabah dilaporkan ke Ditjen Pajak. Hanya nasabah dengan saldo di atas Rp 1 miliar yang harus industri laporkan.

Sejumlah bankir tampaknya belum mendapatkan sosialisasi atas aturan baru ini. Hariyono Tjahjarijadi, Direktur Utama Bank Mayapada mengaku baru mengetahui peraturan tersebut setelah dihubungi KONTAN. "Jadi, kami menunggu petunjuk pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dirjen Pajak untuk teknis pelaksanaannya," tandas Hariyono.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan BCA Jan Hendra. Ia menyatakan belum bisa menanggapi kebijakan tersebut karena harus mempelajari dulu isi aturannya.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 09 Februari 2018)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Ditjen Pajak mulai sosialisasikan teknis pelaporan data keuanganDitjen Pajak mulai sosialisasikan teknis pelaporan data keuangan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%Sistem pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak baru siap 40%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya

Portal pertukaran data keuangan nasabah akan rampung menjelang akhir FebruariPortal pertukaran data keuangan nasabah akan rampung menjelang akhir Februari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan.selengkapnya

Data informasi keuangan jadi andalan Pajak mengejar penerimaan 2018Data informasi keuangan jadi andalan Pajak mengejar penerimaan 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh perbaikan ekonomi.selengkapnya

Sistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siapSistem pendukung pelaporan data keuangan ke Ditjen Pajak telah siap

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan.selengkapnya

Ditjen Pajak gencar sosialisasi akses informasi di lembaga keuanganDitjen Pajak gencar sosialisasi akses informasi di lembaga keuangan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah rajin-rajinnya melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Informasi Keuangan secara Otomatis.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

`GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?``GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?`

Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali perusakkan SUGBK oleh suporter. Apalagi renovasi GBK dibiayai pajak masyarakat.selengkapnya

Menperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga GasMenperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga Gas

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menggelar acara breakfast meeting bertema 'Akselerasi Pertumbuhan Melalui Pendalaman Struktur Industri dan Peningkatan Ekspor Sektor Industri Kimia Tekstil dan Aneka di Kementerian Perindustrian, Senin (19/2/2018). Dalam acara ini, Airlangga menerima keluhan dari para pengusaha seputar pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

Cuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip PajakCuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengintip data para pengguna kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Pajak Bangunan Bersejarah Diusulkan DibebaskanPajak Bangunan Bersejarah Diusulkan Dibebaskan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sejumlah bangunan bersejarah. Tujuannya melindungi cagar bangunan bersejarah agar tidak diubah bentuknya.selengkapnya

Sri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkanSri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Relaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporRelaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke ekspor

Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.selengkapnya

DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya

Data Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin KeamanannyaData Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin Keamanannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.selengkapnya

Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya



 
TAGS # :