Pajak Jatim II Targetkan Setoran Rp 5 Triliun dalam 2 Bulan

Jumat 17 Nov 2017 10:41Ridha Anantidibaca 39 kaliSemua Kategori

LIPUTAN6 1100



Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur II menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan pajak Rp 5 Trilliun dalam kurun waktu dua bulan. Hal itu dilakukan sebagai pencapaian tingkat penerimaan pajak di 2017.

Kepala Kanwil DJP Jatim II, Neilmadrin Noor mengungkapkan pencapaian penerimaan wajib pajak hingga saat ini sudah mencapai 71,9 persen atau setara 13,7 trilliun dari jumlah total wajib pajak sebanyak 1,6 juta orang yang berada di wilayah DJP Jatim II.

Jumlah tersebut sudah mencapai diatas rata-rata tingkat nasional yakni di kisaran 69 persen penerimaan.

"Mudah-mudahan tren meningkat di akhir tahun ini," tutur Neilmadrin Noor saat sosialisasi perpajakan dan media Gathering di kawasan Delta Fishing Kecamatan Buduran Sidoarjo, Kamis (16/11/2017).

Tahun ini, Ditjen Pajak Kanwil Jawa Timur II menargetkan penerimaan pajak berada di kisaran Rp 19,7 trilliun. Meski begitu tergantung pada kesadaran wajib pajak.

"Mudah-mudahan penyetoran WP bisa secepatnya dilakukan. Ini masih tersisa dua bulan hingga akhir tahun. Termasuk beberapa tunggakan WP yang belum terbayarkan," katanya.

Diakui, tunggakan pajak paling banyak dilakukan oleh WP badan. Namun, pihaknya akan tetap mengupayakan dan mengutamakan langkah persuasif untuk melakukan penagihan atas tunggakan WP.

"Langkah persuasif yang kami utamakan. Apabila kami harus melakukan sesuai prosedur yang ada, maka akan kami lakukan itu. Seperti Gidzelling dan semacamnya," ucapnya.

Dengan sisa waktu dua bulan terakhir ini, pihaknya optimis pencapaian akan mencapai target. Baik dengan cara sosialisasi maupun mengingatkan kembali terhadap WP akan pentingnya membayar pajak. Karena semua pembangunan yang ada diperkotaan berasal dari pajak.


Sumber : liputan6.com (Sidoarjo, 16 November 2017)
Foto : Liputan 7




BERITA TERKAIT
 

Dalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunDalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur II, selama sebelas bulan telah menerima setoran wajib taat pajak sekitar Rp 13,7 triliun. Artinya ada kenaikan menjadi 71,9 persen pembayar pajak yang diterima oleh DJP Kanwil Jatim II.selengkapnya

Sisa Dua Bulan, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 64 PersenSisa Dua Bulan, Realisasi Penerimaan Pajak Baru 64 Persen

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga bulan lalu sebesar Rp 870,9 triliun. Angka ini masih rendah, hanya 64,2 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini sebesar Rp 1.355,2 triliun.selengkapnya

Demi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan TerakhirDemi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan Terakhir

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp858,04 triliun atau 66,85 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,50 triliun.selengkapnya

Tersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetTersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari Target

Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak nonmigas (minyak dan gas bumi) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah janji akan adil terapkan pajak e-commercePemerintah janji akan adil terapkan pajak e-commerce

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

Penerimaan Desember Membaik, Target Pajak Masih Sulit TercapaiPenerimaan Desember Membaik, Target Pajak Masih Sulit Tercapai

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mulai realisitis dalam mengejar target penerimaan pajak, meskipun kinerja penerimaan pada awal bulan ini menunjukkan perbaikan.selengkapnya

Kominfo Dukung Kebijakan Bea Masuk Intangible GoodsKominfo Dukung Kebijakan Bea Masuk Intangible Goods

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI akan mendukung wacana pemerintah untuk mengutip bea masuk barang tak berwujud (intangible goods).selengkapnya

Bea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak RisauBea Masuk Intangible Goods, Menkominfo Minta Masyarakat Tidak Risau

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat tidak perlu merisaukan rencana pemerintah yang hendak mengenakan bea masuk bagi intangible goods atau barang tak berwujud melalui transaksi secara elektronik. Dia meminta hal itu tidak membuat masyarakat jadi malas berbelanja secara digitaselengkapnya

Pemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara AdilPemerintah Pastikan Pajak e-Commerce Diterapkan Secara Adil

Pemerintah berjanji akan menerapkan aturan pajak berkeadilan bagi pelaku industri e-commerce demi menciptakan level playing field yang sama dengan kegiatan ekonomi konvensional. Aturan tersebut masih difinalkan di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal.selengkapnya

Gubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak PengusahaGubsu: 80 Persen Pemasukan Negara dari Pajak Pengusaha

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Indonesia butuh banyak pengusaha. Karena saat ini, dari Rp2.200 triliun APBN (2018), sebanyak Rp1.600 triliun adalah sumbangan pajak yang yang berasal dari para pengusaha. Sehingga era lama yang sebelumnya mengandalkan hasil bumi dan minyak bumi, sekarang telah berbalik.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi Online

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

Pemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarifPemerintah tak akan turunkan PPh jika perang tarif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi jika tujuannya untuk perang tarif. Salah satu negara yang berencana memangkas tarif pajak korporasi adalah Amerika Serikat.selengkapnya

idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :