Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Senin 22 Jan 2018 13:39Ridha Anantidibaca 43 kaliSemua Kategori

CNN INDONESIA 0013



Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT).

LVT merupakan salah satu alternatif pajak tanah selain Pajak Bumi Bangunan (PBB). Namun lebih menitikberatkan kepada nilai tanah, bukan bangunan yang ada di atasnya. Melalui skema LVT, pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk kegiatan ekonomi atau dibiarkan menganggur, harus membayar pajak tanah.

Bagi pemilik tanah nganggur beban akan lebih berat karena tidak ada tambahan penghasilan dari memanfaatkan tanah. Melalui LVT, diharapkan pemanfaatan tanah secara produktif bisa meningkat. Sebab bila tanah dianggurkan begitu saja, pemilik tanah tidak mendapatkan penghasilan dari manfaat tanah yang dikenakan pajak.

LVT telah diterapkan di banyak negara karena berbagai keunggulan yang dimiliki dibanding pajak terkait tanah lainnya. Denmark, Australia, Hongkong, Singapura merupakan beberapa negara yang telah menerapkan LVT. Beberapa keunggulan LVT antara lain LVT lebih bersifat netral karena tidak mengakibatkan distorsi terhadap ekonomi dan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi. LVT juga lebih mudah diadministrasikan. Oleh karena itu, penerimaan pajaknya lebih terjamin.

Penerapan LVT, selain menaikkan penerimaan pajak, diharapkan dapat menimbulkan efek multiplier positif lainnya. Pertama, menekan spekulan tanah. Para spekuan akan berpikir dua kali untuk “menyimpan” tanah, oleh karenanya diharapkan inflasi harga tanah dapat lebih ditekan.

Kedua, mendorong penggunaan tanah untuk kegiatan produktif. Dengan tanah yang menganggur dianggap memberikan beban progresif tentu pemilik tanah berupaya memanfaatkan tanah tersebut. Pemanfaatan tanah dengan produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian.

Ketiga, adalah mengurangi resiko penghindaran pajak. Tanah merupakan aset yang bernilai tinggi, tidak dapat dipindahkan dan kepemilikan mudah untuk diidentifikasi.

Di samping berbagai keunggulan tersebut penerapan LVT di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masih kurang tertibnya administrasi agraria di Indonesia. Masih banyak tanah yang belum bersertifikat ataupun dalam sengketa karena sertifikat ganda.

Kedua, belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pajak jenis ini dan berpotensi dianggap pajak berganda dan tumpang tindih dengan PBB. Ketiga, susahnya mengukur nilai tanah. Belum ada basis data nilai tanah yang andal untuk digunakan sebagai dasar pemajakan membuat nilai tanah. Selain itu penggunaan tenaga ahli, seperti jasa penilai, berpotensi menyebabkan dispute karena taksiran nilai yang dapat berbeda antara tiap-tiap appraisal yang melakukan penilaian.


Sumber : cnnindonesia.com (Jakarta, 22 Januari 2018)
Foto : CNN Indonesia




BERITA TERKAIT
 

Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit Diterapkan

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji Pemerintah

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

Pajak Progresif untuk Tanah Diterapkan Bagi SpekulanPajak Progresif untuk Tanah Diterapkan Bagi Spekulan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan saat ini pemerintah tengah menggodok aturan yang akan mengenakan pajak progresif pada lahan-lahan tidak produktif.selengkapnya

Pajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangPajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan Pengembang

Rencana pemerintah menerapkan pajak progresif tanah nganggur mendapat respons dari pihak Real Estat Indonesia (REI). Diyakini pajak ini berdampak positif bagi kepentingan rakyat.selengkapnya

Pajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiPajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Pemerintah mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan ini diyakini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Teruskan Reformasi Pajak, Ini Komentar ApindoPemerintah Teruskan Reformasi Pajak, Ini Komentar Apindo

Kalangan pengusaha berharap agenda reformasi perpajakan perlu diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.selengkapnya

Kemenkeu Jelaskan Proses Revisi Pajak untuk Mobil SedanKemenkeu Jelaskan Proses Revisi Pajak untuk Mobil Sedan

Pihak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah membahas revisi pajak mobil jenis sedan yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Pajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses BisnisnyaPajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses Bisnisnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan masih menyusun formula regulasi pajak e-commerce sebelum nantinya benar-benar diterapkan bagi pelaku usaha.selengkapnya

Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2018 yang mencapai 11,17 persen terjadi karena tak ada praktik ijon dan kondisi perekonomian yang membaik. Robert mengaku, penerimaan pajak pada Januari 2018 mencapai Rp 78,94 triliun atau 5,54 persen dari target 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Singapura menaikkan setoran pajakSingapura menaikkan setoran pajak

Pemerintah Singapura mengumumkan kenaikan sejumlah tarif pajak untuk menambah pendapatan negara. Kenaikan pendapatan lewat pajak tersebut untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan pengeluaran negara. Industri yang terkena kenaikan pajak antara lain sektor properti, konsumsi dan layanan online seperti video streaming.selengkapnya

Dua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MKDua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MK

Dua payung hukum menyangkut pajak yaitu Undang-Undang (UU) 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Insentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investorInsentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investor

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai tax allowance dan tax holiday merupakan faktor pertama yang dikejar investor.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornyaPenerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahunPenerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahun

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya



 
TAGS # :