Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kontribusi sektor perikanan dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) terus mengalami peningkatan.
Susi mengaku pada tahun 2014, pertumbuhan sektor perikanan sebesar 7,35 persen dan pada 2015 angka itu naik menjadi 8,37 persen. Tahun ini sendiri Susi menargetkan pertumbuhan sektor perikanan akan tembus di angka 9 persen.
"Jadi ini kenyataannya, PDB sektor kita itu selalu lebih tinggi dari PDB Nasional, dan itu terus meningkat seiring upaya pemeirntah untuk memberantas illegal fishing," kata Susi di Kantor Kepala Staf Presiden, Jumat (21/10/2016).
Tidak hanya itu, potensi pajak juga menjadi sasaran Menteri Susi Pudjiastuti untuk terus ditingkatkan. Salah satu yang terus digenjot adalah pajak dari kapal-kapal penangkap ikan di Indonesia.
Hal itu dilakukan dengan cara diterbitkannya surat edaran yang isinya meminta para pemilik kapal untuk mengukur ulang kapal-kapal yang sudah teregristasi selama ini. Ini dikarenakan 90 persen kapal ikan yang beroperasi dalam proses pengukuran diturunkan dari yang sebenarnya.
Susi mengungkapkan, salah satu wilayah nelayan yang paling dominan dalam penyumbangan pajak ini yaitu wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Maka dari itu perbaikan wilayah Muara Baru menjadi satu misi tersendiri baginya.
"Muara Baru dengan ukuran yang sebenarnya, potensi pajak di Muara Baru saja dari 600 kapal itu sudah 3/4 dari seluruh Indonesia," tegasnya.
Ditambahkan Susi, setidaknya sudah ada 2.600 kapal yang sudah melakukan pengukuran ulang dan menyumbang potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup signifikan.
"Meski sudah 2.600 kapal, tetapi di luar sana masih ada 10 ribu kapal yang masih di bawah ukuran yang sebenarnya, ini kasus mark down," kata Susi Pudjiastuti.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 21 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com
Menteri Susi: Potensi Pajak di Muara Baru Sepertiga dari Pajak NasionalMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan bahwa hingga saat ini potensi pajak kapal di Indonesia tergolong cukup besar. Salah satunya adalah pada kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Baru.selengkapnya
Sidak Menteri Susi Temukan Praktik Manipulasi KapalSusi mencurigai, masih banyak kecurangan mark down ukuran kapal terjadi di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baruselengkapnya
Susi Akui Pajak Sektor Perikanan Masih RendahNeraca perdagangan di sektor perikanan pada kuartal I-2018 mencapai surplus sebesar USD1 miliar atau ekuivalen Rp14,2 triliun. Namun, penerimaan pajak dari sektor perikanan justru masih rendah.selengkapnya
Sri Mulyani Minta Bantuan Susi Tarik Pajak di Sektor PerikananMenteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan saat ini penerimaan negara dari sektor pajak, terutama yang bersumber dari sektor kelautan masih sangat minim.selengkapnya
Menteri Susi: Sri Mulyani Marah ke Saya soal Pajak PerikananMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak pengusaha perikanan tangkap yang tak jujur melaporkan hasil lautnya. Hal ini menghambat Indonesia menjadi negara dengan tata kelolaan ikan yang baik.selengkapnya
DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanAnggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
