Negara-Negara G20 berharap konsensus pajak digital bisa rampung tahun ini

Senin 24 Feb 2020 10:17Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

KONTAN2 2303



Negara-negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20) berkomitmen untuk segera menyelesaikan konsensus pajak digital. Tidak terkecuali untuk raksasa perusahaan digital global seperti Google, Amazon, dan Facebook.

Dikutip dari laman Reuters.com, Minggu (23/2), seluruh angota G20 menyerukan agar konsensus pajak ekonomi digital dari The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) segera dirampunkan pada 2020.

OECD sedang mengembangkan kebijakan agar perusahaan digital membayar pajak dengan pertimbangan manfaat ekonomi yang sudah diambil atau significant economic presence.

Setali tiga uang, aturan pajak digital saat ini yang berupa physical economic presence dengan artian atas dasar kehadiran fisik perusahaan digital tidak lagi digunakan.  Proyeksi OECD bila pajak digital diterapkan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak sekitar US$ 100 miliar per tahun.

Seruan anggota G20 tersebut tampaknya diarahkan untuk Amerika Serikat (AS) sebagai rumah bagi perusahaan teknologi terbesar. Mereka berharap agar konsensus pajak ekonomi digital dapat selesai tanpa harus menunggu Pemilu AS pada November 2020.

"Tidak ada waktu untuk menunggu pemilihan," kata Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan pada seminar pajak di sela-sela pertemuan para menteri keuangan G20 dan bank sentral, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (22/2).

Ketua OECD Angel Gurria menyampaikan ingin menetapkan kemungkinan terkecil di mana perusahaan-perusahaan digital tersebut akan dikenakan pajak. OECD menetapkan tenggat waktu mencari persetujuan pada awal Juli, atau dengan pengesahan oleh G20 pada akhir tahun.

"Memang mengarahkan G20 kepada konsensus pajak digital bukan cala yang lebih baik. Tetapi, mengingat adanya alternatif ini, menjadi satu-satunya jalan ke depan," kata Gurria dalam seminar perpajakan G20, Sabtu (22/2).

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menambahkan ada beberapa pihaknya masih mengkaji proposal pajak digital di mana memerlukan persetujuan dari kongres AS. "Saya pikir kita semua ingin menyelesaikan ini pada akhir tahun, dan itulah tujuannya," kata Mnuchin.

Mnuchin berusaha meyakinkan delegasi G20 bahwa proposal pajak digital AS merupakan upaya reformasi perpajakan global. Tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan digital lari dari kewajiban membayar pajak.

Munchin bilang dengan adanya konsensus OECD membuat level playing fields perusahaan digital dan negara terkait menjadi sehat, sehingga ini menjadi konsensus yang digunakan seluruh negara.

Namun, beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Spanyol, Austria, Italia, Inggris, dan Hongaria sudah memiliki rencana untuk pajak digital atau sedang mengerjakannya.

“Ini menciptakan risiko sistem global yang sangat terfragmentasi. Anda tidak dapat memiliki sistem perpajakan nasional berbeda dalam ekonomi global yang saling bertentangan," kata Mnuchin.

CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan, pada 14 Februari ia akan siap untuk membayar lebih banyak pajak di Eropa dan akan menyambut solusi OECD global yang akan membuat pungutan seragam.

Di sisi lain, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambahkan memang untuk konsensus pajak digital tidak bisa diselesaikan dalam pertemuan G20 kali ini.

“Untuk pertemuan G20 kali ini OECD melaporkan kerangka dasar model Unified Approach (the outline architecture of Unified Approach) dan perkembangan pembahasan terkini mengenai GloBE,” kata John kepada Kontan.co.id, Minggu (23/2).

Terkait dengan GloBE ada empat aturan yang dibahas yaitu Income Inclusion Rule, Switch Over Rule, Undertaxed Payment Rule dan Subject to Tax Rule.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 24 Februari 2020)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Pengamat : Prospek konsensus global soal pajak dalam digital ekonomi tidak jelasPengamat : Prospek konsensus global soal pajak dalam digital ekonomi tidak jelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya

Konsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang GlobalKonsensus Pajak Digital Tertunda, OECD Ingatkan Potensi Perang Dagang Global

Ketidakpastian makin tinggi pasca tertundanya keputusan konsesus global terkait pemajakan ekonomi digital hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020

Sebanyak 137 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) berkomitmen untuk meneruskan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital..selengkapnya

Pajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahPajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya

Konsensus Global Pajak Digital Tertunda, Ini Respons Sri MulyaniKonsensus Global Pajak Digital Tertunda, Ini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak di dalam negeri. Salah satunya dengan cara mendorong tercapainya konsensus global pajak digital yang tertunda hingga pertengahan tahun 2021.selengkapnya

Pajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi UnilateralPajak Digital: Jika Konsensus Global Mentok, Indonesia Siapkan Aksi Unilateral

Pemerintah Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang akan mengambil langkah unilateral terkait pemajakan ekonomi digital.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :