Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
"Hal ini menggambarkan bahwa APBN tetap dijaga sebagai instrumen yang efektif dan kredibel untuk mencapai masyarakat adil dan makmur," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis malam.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi penerimaan perpajakan dalam periode ini tumbuh sebesar 9,6 persen dibandingkan semester I-2016 yang tumbuh negatif 2,5 persen.
"Bahkan tanpa penerimaan dari tax amnesty, penerimaan perpajakan tetap tumbuh 5,5 persen," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Ia mengatakan kinerja penerimaan perpajakan terbantu oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPN) yang tumbuh 13,5 persen di semester I-2017 dibandingkan periode sama tahun lalu yang tumbuh negatif 3,1 persen.
"Selain itu, penerimaan juga didukung oleh bea keluar yang meningkat pesat hingga mencapai 31,6 persen, dibandingkan periode sama 2016 yang tumbuh negatif 33 persen," kata Sri Mulyani.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga lebih baik karena penerimaan dari SDA migas meningkat dari 26,9 persen pada semester I-2016 menjadi 62,3 persen pada semester I-2017.
Pada postur belanja, realisasi belanja negara semester I-2017 berkontribusi dalam pembangunan jalan baru sepanjang 46,3 kilometer, jalan tol 3,69 kilometer, jembatan 523,08 meter dan fly over maupun underpass 1.187,7 meter.
"Selain itu, telah disalurkan KIP untuk 6,6 juta siswa, BOS untuk 4,5 juta siswa serta bidik misi untuk 256,6 ribu mahasiswa," ungkap Sri Mulyani.
Realisasi DAK fisik juga telah mencapai 29,9 persen lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya, untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, puskesmas, pasar dan RS rujukan.
"Sementara itu, realisasi DAK nonfisik mencapai 42,7 persen lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya, untuk mendukung penyaluran BOS sebesar 59,9 persen, BOP PAUD 77,3 persen dan TPG 29,7 persen," tambah Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, pada semester I-2017, realisasi pendapatan belanja negara telah mencapai Rp718,2 triliun yang terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp718 triliun dan penerimaan hibah Rp0,2 triliun.
Dari pendapatan dalam negeri, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp571,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp146,1 triliun.
Sedangkan, realisasi belanja negara telah mencapai Rp893,3 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp498,6 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp394,8 triliun.
Dari belanja pemerintah pusat, realisasi belanja Kementerian Lembaga telah mencapai Rp263,9 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp234,6 triliun.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah telah mencapai Rp360,4 triliun dan dana desa sebanyak Rp34,4 triliun dalam periode Januari-Juni 2017.
Dengan demikian, defisit anggaran hingga semester I-2017 tercatat sebesar 1,29 persen terhadap PDB atau senilai Rp175,1 triliun. Pencapaian ini lebih rendah dari realisasi semester I-2016 sebesar 1,82 persen terhadap PDB.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah menarik utang pada semester I-2017 sebesar Rp207,8 triliun. Meski demikian penerbitan SBN neto pada periode ini tumbuh negatif 23,3 persen dibandingkan semester I-2016 yang tumbuh 34 persen.
Sumber : antaranews.com (Jakarta, 14 Juli 2017)
Foto : antara
Sepanjang enam bulan pertama 2018, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp10,75 triliun.selengkapnya
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada awal kuartal III-2019 terus mengalami peningkatan. Sepanjang Januari-Juli 2019, realisasi PNBP telah mencapai Rp 241,27 triliun atau 63,78% dari target Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 atau sebesar Rp 386,3 triliun.selengkapnya
Realisasi Pajak yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak pada 2017 lalu sebesar Rp2,409 triliun. "Realisasi yang ada tersebut sebesar 81,75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,947 triliun," ujar Kepala KPP Pratama Pontianak, Nurbaeti Munawaroh di Pontianak, Selasa.selengkapnya
Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya
Kinerja penerimaan cukai yang mampu tumbuh di angka 768,8% menopang penerimaan Bea Cukai.selengkapnya
Beban pengelolaan fiskal tahun 2019 kian berat setelah penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2019 masih pada kisaran 72% dari target APBN 2019.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya