Laporlah sebelum Pajak menjemputmu

Rabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 74 kaliSemua Kategori

KONTAN 1093



Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.

Ada sejumlah poin penting aturan yang patut dicermati. Misalnya, revisi PMK mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti pajak untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas proses balik nama aset tanah dan bangunan. Wajib pajak bisa menggunakan SKB pajak penghasilan (PPh) atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak untuk balik nama atas harta tanah atau bangunan yang dilaporkan dalam amnesti pajak.

Poin penting lainnya adalah kesempatan bagi wajib pajak, baik yang ikut ataupun tidak ikut amnesti pajak, untuk memperbaiki kepatuhannya. Caranya dengan melaporkan harta yang belum tercantum, baik di surat pernyataan harta (SPH) maupun surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Jika menempuh jalan ini secara sukarela, wajib pajak terbebas dari sanksi denda PPh 200%. Namun ia harus membayar PPh sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah No.36/2017 tentang Pengenaan PPh Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Besarnya tarif adalah 30% untuk WP pribadi, 25% WP badan, dan 12,5% bagi WP tertentu (lihat tabel).

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar menyatakan, revisi PMK 118/2016 masih perlu melalui proses administrasi. "Sudah di Biro Hukum Kemkeu dan Kemenkumham," ungkapnya, kemarin (21/11).

Kendati substansinya serupa program pengampunan pajak, Ditjen Pajak menolak penyebutan program ini sebagai Tax Amnesty Jilid II. "Perlakuannya berbeda dengan program pengampunan pajak yang berlaku 1 Juli 2016-31 Maret 2017," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak dalam penjelasan tertulis yang diterima KONTAN, kemarin.

Nah, kini Ditjen Pajak tengah menyiapkan aturan pelaksana PMK ini. Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah menyatakan, beleid turunan itu mengatur bentuk formulir, lampiran, dan tata cara penyampaian laporan harta. "Diusahakan tidak terlalu beda waktunya dengan PMK agar jadi pedoman di lapangan," katanya.

Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Roni Bako menilai, Ditjen Pajak memang harus tetap konsisten menegakkan kepatuhan pajak. Sebab, pemerintah sudah memberikan insentif saat amnesti pajak.

Poin Revisi PMK 118 Tahun 2016

Poin aturan PMK tentang Perubahan Kedua atas PMK No.118/2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak

Pasal 24 ayat 4

Untuk keperluan balik nama atas harta tidak bergerak berupa tanah/bangunan yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan, wajib pajak menyampaikan bukti pembebasan PPh kepada notaris berupa surat keterangan bebas atau fotokopi surat keterangan

Pasal 24 ayat 6

Surat keterangan bebas PPh atau fotokopi berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu paling lambat hingga 31 Desember 2017

Pasal 44 A

1. Wajib pajak dapat mengungkapkan :

a. Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan

b. Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, sepanjang Dirjen Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud


2. Atas harta yang dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

3. Pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

4. PPh yang bersifat final dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan PPh


5. Dasar pengenaan dihitung dengan ketentuan :

a. Harta adalah sebesar jumlah harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan

b. Harta adalah sebesar jumlah harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

6. Nilai harta untuk menghitung besarnya nilai harta ditentukan berdasarkan :

a. Nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas

b. Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Nilai Jual Objek Pajak untuk tanah/bangunan dan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor

c. Harga saham per lembar mengacu data pada PT Bursa Efek Indonesia untuk saham yang diperjual belikan di PT BEI dan atau

d. Nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik atau dari Dirjen Pajak dalam hal WP meminta untuk dilakukan penilaian terhadap harta selain yang disebutkan pada huruf a, b dan c

7. Pengungkapan harta bersih dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPH final

8. SPT masa PPh final harus dilampiri dengan keterangan/dokumen berupa :

a. Bukti pembayaran PPh yang bersifat final atas harta bersih

b. Daftar rincian harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan sebagai dasar perhitungan pengenaan PPh yang bersifat final

9. Pembayaran PPh yang bersifat final dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 421 dengan mencantumkan pembayaran atau penyetoran untuk masa pajak pengungkapan harta bersih.

Sumber: Draf revisi PMK 118 Tahun 2016


 

Perbedaan Dua Pengampunan Pajak

Aspek Perpajakan

Perubahan PMK 118/PMK.03/2016

Pengampunan Pajak

Tarif

12,5%-30% (PP 36/2017)

0,5%-10% (UU Pengampunan Pajak)

Dilakukan pemeriksaan/penyidikan

Ya

Tidak

Penghentian pemeriksaan/penyidikan

Tidak (wajib pajak yang telah diterbitkan SP2 Pajak tidak dapat lagi melakukan pengungkapan sukarela

Ya

Penghapusan sanksi apabila membayar pokok tunggakan pajak yang terutang dalam SKP

Tidak

Ya

Pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan

Tidak

Ya

Sumber : Kementerian Keuangan


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 22 November 2017)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan TebusanUU PENGAMPUNAN PAJAK: Nilai Harta Bersih Jadi Dasar Pengenaan Tebusan

Nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir menjadi dasar pengenaan uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak. Dalam pasal 5 UU tentang Pengampunan Pajak dinyatakan besaran uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan – sesuai dengan periode pernyataannya – dengan dasar pengenan uang tebusan tersebut.selengkapnya

3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini merilis data mengenali capaian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty selama satu bulan diterapkan. Khususnya adalah mengenai jenis harta yang paling banyak dilaporkan.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%Pengamat : Dengan AEoI, pajak bisa tumbuh 10%

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp 1.385,9 triliun, naik Rp 144,1 triliun dari target penerimaan sebelumnya. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange Of Information (AEOI).selengkapnya

Pendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajakPendataan wajib pajak dinilai mampu dongkrak penerimaan pajak

Direktur Eksekutif Center of Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai implementasi Peraturan Ditjen Pajak No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Informasi Keuangan akan memiliki signifikansi atas penerimaan pajak.selengkapnya

Sanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakatSanksi administrasi pajak kurang bayar mencekik masyarakat

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai sanksi administrasi yang tertuang dalam UU 28/2007 pasal 13 ayat (3) terkait sanksi administrasi sebesar 50%-100% atas pajak tidak atau kurang bayar memberatkan bagi masyarakat.selengkapnya

BMW tunggu aturan baru pajak sedanBMW tunggu aturan baru pajak sedan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Laba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakLaba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajak

Meski berhasil meraih pertumbuhan penjualan yang positif, PT Fajar Surya Wisesa Tbk belum mampu meningkatkan pertumbuhan laba di tahun 2017 lalu. Melonjaknya beban pajak serta kerugian kurs menekan laba perusahaan pulp and paper ini.selengkapnya

MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?MA batalkan biaya administrasi, berapa perhitungan Pajak STNK?

Mahkamah Agung ( MA) telah membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) pada Rabu (21/2).selengkapnya

Inilah tunjangan hakim pengadilan pajakInilah tunjangan hakim pengadilan pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak.selengkapnya

30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

Hyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar SedanHyundai: Penurunan Pajak Paling Efektif Dongkrak Pasar Sedan

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) Mukiat Sutikno menilai harmonisasi tarif pajak kendaraan bermotor paling efektif untuk mendongkrak pasar sedan di dalam negeri.selengkapnya

BMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan LokalBMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan Lokal

BMW memperkirakan penurunan pajak sedan akan menciptakan pasar baru bagi model kendaraan tersebut, dan akan berimbas pada kemungkinan produksi lokal seiring dengan meningkatnya volume penjualan di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :