Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Senin 22 Jan 2018 11:41Ridha Anantidibaca 52 kaliSemua Kategori

DETIK 0051



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.

Samsat Jakbar kemudian melakukan razia ke alamat pemilik mobil yang tercatat pada Sabtu (20/1/2018), di antaranya di kawasan Kembangan dan Pal Merah, Jakarta Barat. Menariknya, pihak Samsat Jakbar tidak melihat mobil mewah terparkir di dua alamat yang didatangi.


Dari data yang dimiliki, di Kembangan misalnya, ada salah satu warga yang tinggal di perumahan yang berada di Jalan Pulau Laki memiliki Lamborghini dengan pelat nomor B-451-LOW. Namun, penghuni rumah mengaku tak pernah memiliki mobil Lamborghini, bahkan menyebut ada dugaan maladministrasi.

"Nggak pernah beli, maladministrasi itu, Pak," kata anak pemilik rumah yang tidak ingin disebutkan namanya kepada petugas Samsat Jakbar.


Sedangkan di Jalan Kebon Jeruk Raya, Pal Merah, merupakan alamat mobil Ferrari bernomor polisi B-1-RED dengan nama pemilik Andi Firmansyah. Tapi, menurut keterangan Ketua RT 06/15 M Nur, Andi sudah tidak tinggal di sana sejak tiga tahun lalu.

"Memang dulu warga kami, cukup lama di sini. Sudah lama pindah juga. Pindah alamat sudah ada tiga atau empat tahun," ujar Nur saat ditemui petugas Samsat Jakbar.


Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan mobil mewah yang menunggak pajak itu dimiliki oleh pengusaha kelas kakap. Namun, lokasi rumah pemilik mobil Ferrari bukan berada di real estate, melainkan di sebuah gang, ukuran rumahnya tak besar juga tidak bertingkat.

Andi, ternyata tak hanya memiliki mobil Ferrari. Berdasarkan data Samsat Jakbar, dia juga memiliki dua mobil lain, bermerek Mazda dan Toyota Rush. Pajak dua mobil itu pun masih menunggak.

"(Pajak tiga mobil Andi) itu nuggaknya kalau informasi dari kami sebesar Rp 364 juta," kata Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Barat Elling Hartono di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (20/1/2018).

Meski perjalanan Samsat Jakbar tidak membuahkan hasil, Elling tetap berpikir positif dari kegiatan itu. Aspek positifnya mengenai akurasi data.

Elling juga mengimbau kepada warga yang berpindah alamat atau menjual kendaraan mewahnya untuk melapor ke kantor Samsat. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak hal tersebut.

"Alhamdulillah hari ini dua wajib pajak yang kita datangi, ya. Hasilnya menurut kami negatif, tetapi bukan menurut kami hasilnya jelek. Tetapi bagus untuk akurasi data kita," ujar Elling.

"Nanti kita akan tindak lanjuti dengan kepolisian bahwa data nomor tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti pada saat razia untuk ditindak atau ditilang," imbuh ida.

Kepala Badan Retribusi dan Pajak Daerah (BPRD) Pemprov DKI Edi Sumantri sebelumnya mengatakan pemilik diberikan waktu untuk melunasi pajak mobil mewahnya sampai 31 Januari 2018. Jika tak juga melunasi, pihak BPRD mempertimbangkan untuk merilisnya ke publik.

"Kami punya target sampai dengan akhir bulan yang belum (bayar pajak tahun 2017). Yang belum melakukan pembayaran akan kita ekspose satu per satu melalui media," tutur Edi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).


Sumber : detik.com (Jakarta, 21 Januari 2018)
Foto : Detik




BERITA TERKAIT
 

Samsat Jakbar Mulai Datangi Pemilik Mobil Mewah yang Tunggak PajakSamsat Jakbar Mulai Datangi Pemilik Mobil Mewah yang Tunggak Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI lewat Samsat Jakarta Barat melakukan pengecekan pemilik kendaraan mewah. Petugas Samsat langsung mendatangi rumah pemilik mobil mewah yang menunggak pajak.selengkapnya

141 Mobil Mewah Tunggak Pajak di Samsat Jakbar, Totalnya Rp 5,7 M141 Mobil Mewah Tunggak Pajak di Samsat Jakbar, Totalnya Rp 5,7 M

Sebanyak 141 mobil mewah masih menunggak pajak di Samsat Jakarta Barat. Total tunggakan pajak mobil mewah tersebut mencapai Rp 5,7 miliar.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Gubernur DKI desak pemilik mobil mewah lunasi pajakGubernur DKI desak pemilik mobil mewah lunasi pajak

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendesak seluruh pemilik mobil mewah yang ada di ibu kota negara itu agar segera menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya.selengkapnya

Menyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan AniesMenyoal Sahihnya Data Tunggakan Pajak Mobil Mewah yang Diumumkan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "memaksa" para pemilik mobil mewah untuk taat bayar pajak dengan cara mengumumkan data tunggapan pajak di hadapan media.selengkapnya

Klub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewahKlub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewah

Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya menyoroti penunggak pajak mobil mewah karena persentase penunggak pajak mobil mewah, khususnya Ferrari lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan roda empat secara keseluruhan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

`GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?``GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?`

Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali perusakkan SUGBK oleh suporter. Apalagi renovasi GBK dibiayai pajak masyarakat.selengkapnya

Menperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga GasMenperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga Gas

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menggelar acara breakfast meeting bertema 'Akselerasi Pertumbuhan Melalui Pendalaman Struktur Industri dan Peningkatan Ekspor Sektor Industri Kimia Tekstil dan Aneka di Kementerian Perindustrian, Senin (19/2/2018). Dalam acara ini, Airlangga menerima keluhan dari para pengusaha seputar pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

Cuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip PajakCuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengintip data para pengguna kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Pajak Bangunan Bersejarah Diusulkan DibebaskanPajak Bangunan Bersejarah Diusulkan Dibebaskan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sejumlah bangunan bersejarah. Tujuannya melindungi cagar bangunan bersejarah agar tidak diubah bentuknya.selengkapnya

Sri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkanSri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Relaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporRelaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke ekspor

Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.selengkapnya

DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya

Data Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin KeamanannyaData Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin Keamanannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.selengkapnya

Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya



 
TAGS # :