Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).
Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi pascaLebaran dalam tiga tahun terakhir, yakni 0,2 persen (mtm).
"Inflasi Juli 2017 terkendali, sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017 sebesar 4 plus minus 1 persen," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam pernyataan resmi, Selasa (1/8/2017).
Berdasarkan komponen, inflasi yang terkendali terutama dipengaruhi inflasi kelompok administered prices (harga yang diatur pemerintah) dan kelompok volatile food (harga pangan bergejolak).
Sehingga dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK sampai dengan bulan Juli 2017 tercatat 2,60 persen secara tahun kalender (ytd) atau secara tahunan mencapai 3,88 persen (yoy).
Inflasi administered prices tercatat sebesar 0,07 persem (mtm). Angka ini menurun dibandingkan bulan lalu sebesar 2,10 persen (mtm).
"Meredanya inflasi administered prices di bulan ini lebih disebabkan telah selesainya penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan daya 900 VA nonsubsidi," ujar Agusman.
Tarif angkutan antar kota dan kereta api tercatat mengalami deflasi. Sementara itu, tarif angkutan udara masih menyumbang inflasi seiring dengan masih berlanjutnya liburan sekolah.
Secara tahunan, inflasi administered prices mencapai sebesar 9,27 persen (yoy). Adapun inflasi volatile food tercatat sebesar 0,17 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan lalu sebesar 0,65 persen (mtm). Komoditas bawang putih, daging ayam ras, beras, dan cabai merah mengalami penurunan harga.
Sementara itu, komoditas telur ayam ras, tomat sayur, dan bawang merah mengalami kenaikan harga. Secara tahunan, inflasi volatile food tercatat rendah, yaitu 1,13 persen (yoy). Inflasi inti tercatat sebesar 0,26 persen (mtm), sama dengan bulan lalu.
Inflasi inti pada periode ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi inti pada periode pascalebaran tiga tahun terakhir, yaitu 0,45 persen (mtm).
Kenaikan harga barang dalam kelompok ini terutama disumbang oleh uang sekolah SMA, nasi dengan lauk, kopi manis, mie, uang sekolah SD, air kemasan, mie, dan tarif bimbingan belajar.
Secara tahunan, inflasi inti tercatat cukup rendah, yaitu 3,05 persen (yoy).
Sumber : kompas.com (Jakarta, 2 Agustus 2017)
Foto : kompas
Sinyalemen laju inflasi 2017 bakal melampaui 2016, menguat. Bahkan ada yang memrediksi sampai 5% angkanya. Wah gawat kalau benar.selengkapnya
Inflasi harga konsumen di Arab Saudi secara tahunan pada Januari 2018 melonjak ke kisaran 3 persen. Inflasi naik secara signifikan setelah pemerintah memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal tahun ini.selengkapnya
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, rencana kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pemerintah pada Januari 2020 akan berdampak signifikan pada inflasi tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai realisasi inflasi yang ditargetkan berada di kisaran 3,1 persen.selengkapnya
Rencana pemerintah yang akan menaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mendapat tanggapan dari pelaku usaha.selengkapnya
Filipina mengumumkan penangguhan kenaikan cukai terhadap produk BBM, yang semula akan berlaku mulai Januari 2019.selengkapnya
Harga rokok secara perlahan mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi November 2019 seiring dengan wacana kenaikan cukai rokok pada awal tahun depan.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya